oleh

Polemik Pengunduran Diri BPD Sindangpanji, Berikut Ini Resfon Camat Cikijing

MAJALENGKA, (PERAKNEW).- Di tengah proses penanganan atas kemelutnya permasalahan Pengunduran diri Pengurus dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sindangpanji, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka, Camat Cikijing, H Nana Sukarna diduga telah melakukan tindakan melanggar Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dengan cara mengusir secara halus dan atau menghalangi tugas Wartawan Perak yang tengah melakukan peliputan warga Desa Sindangpanji dalam rangka memenuhi undangan Camat Cikijing untuk audensi tentang surat yang di layangkan oleh warga dimaksud terkait pengunduran diri BPD Sindangpanji Kantor Pemcam Cikijing, belum lama ini.

Adapun surat tersebut dilayangkan tertanggal 20 April 2020 lalu.

Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, pasal 4 ayat (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau
pelarangan penyiaran dan ayat (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak
mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Selanjutnya, Ketentuan pidananya tertuang pada BAB VIII
Pasal 18 ayat (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat
(2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau
denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Dengan tindakan Camat Cikijing yang mengusir Perak itu, sudah barang tentu acaranya tersebut tidak ingin diketahui Perak, padahal kegiatannya adalah berkaitan dengan publik, sehingga Camat Cikijing juga diduga telah melanggar Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Perlu digaris bawahi, bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan Hak atas Informasi menjadi sangat penting, karena semakin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut semakin dapat dipertanggung jawabkan.

Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Hingga berita ini dimuat, belum ada konfirmasi apapun dari Camat Cikijing. Sementara, Perak sudah dua kali berupaya meminta klarifikasinya.

Ditempat lain Perak konfirmasi salah seorang berinisial (DJ) yang hadir dalam acara di Kantor Pemcam Cikijing tersebut, DJ menyampaikan, bahwa Camat akan memanggil seluruh aparat Desa Sindangpanji dan juga Masyarakat yang selama ini mendapat bantuan akan dikumpulkan.

Menyikapi permasalahan ini, yang menghambat turunya bantuan itu, dikarnakan ada BPD yang belum menandatangani surat pengunduran diri yang baru yang selama ini disodorkan oleh aparat Desa Sindangpanji.

DJ juga mengungkapkan, bahwa hasil dari audensi tersebut, “Camat Cikijing akan membuatkan surat pemberhentian BPD lama yang sudah mengundurkan diri sejak tanggal 20 Desember 2021 lalu, sekaligus akan mengukuhkan pembentukan BPD yang baru,” ungkapnya.

Lebih lanjut DJ mengatakan, “Kami tidak di beri kesempatan bicara, sehingga aspirasi kami tidak tersampaikan dengan jelas, apa yang kami mohonkan disimpulkan oleh Camat Cikijing, bahwa kami berpihak kepada saudara Ading Suarsono Mantan Wakil Ketua BPD, padahal maksud kami hanya membantu memberikan solusi, kalau memang sulit membentuk BPD yang baru, kenapa tidak ditarik saja BPD yang lama yang surat pengunduran dirinya belum ada SK dari Bupati,” tegasnya.

Camat Cikijing ini lanjut DJ, diduga telah melakukan kelalaian atas tugasnya, “Diantaranya telah membiarkan kekosongan BPD, yang seluruh anggotanya telah mengundurkan diri dari tanggal 20 Desember 2021 lalu, erta membiarkan keadaan desa yang telah di ketahuinya, bahwa kepala desa sudah berhalangan tetap, yaitu sakit stroke sudah setahun lebih, sehingga roda pemerintahan menjadi tidak jelas, karena kepala desa saat ini masih dalam kondisi sakit, jadi jangankan menjalankan roda pemerintahan, tandatangan saja sudah tidak bisa,” tandasnya. (Ena)

 

Facebook Comments

Berita Lainnya