PERAKNEW.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polman mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Selasa 6 Oktober 2026 untuk menyuarakan persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi belakangan ini.
Kedatangan massa HMI tersebut merupakan bentuk aspirasi dan desakan kepada DPRD Polman agar segera mengambil langkah bersama pihak terkait guna mencari solusi atas persoalan ketersediaan BBM yang dikeluhkan masyarakat.
Sebelum masuk,massa aksi sempat melakukan orasi didepan gedung DPRD Polman,dalam orasi yang disampaikan oleh Koordinator aksi, Deby Akbar Tamrin mengatakan, Surat Edaran Bupati Polman perlu dievaluasi karena dinilai belum menyelesaikan persoalan antrean di sejumlah SPBU, “Surat Edaran Bupati perlu dievaluasi karena tidak dapat menyelesaikan uraian antrean di sejumlah SPBU di Polman,” ujar Deby
Ia juga mempertanyakan ketimpangan antara pasokan BBM bersubsidi yang disebut mencapai 16 ton per hari dengan kondisi yang ditemukan namun fakta tidak demikian, “Berdasarkan data yang kami kaji, dalam seharinya pasokan BBM di Polewali Mandar sebesar 16 ton, namun faktanya hanya 8 ton,”katanya.
Selain BBM, HMI juga menyoroti distribusi elpiji 3 kilogram. Massa mempertanyakan kelangkaan elpiji bersubsidi serta harga yang disebut melambung di tingkat pengecer.
HMI menilai situasi seperti ini dapat mengganggu aktivitas masyarakat, khususnya mereka yang bergantung pada BBM untuk kebutuhan transportasi dan kegiatan ekonomi sehari-hari.
Untuk itu HMI meminta DPRD Polman tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga mendorong adanya langkah konkret dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah, Pertamina, serta pihak-pihak terkait lainnya.
Mahasiswa berharap persoalan kelangkaan BBM dapat segera ditangani sehingga masyarakat tidak terus mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Polman, Agusnia Hasan Sulur, mengatakan pemerintah daerah telah membentuk satuan tugas untuk mengawasi distribusi BBM bersubsidi, termasuk mengantisipasi praktik pelangsiran yang dinilai turut memicu antrean, “Kami telah membentuk satgas dan telah ditandatangani oleh Bupati Polman,” ujar Agusniah
Menurut dia, pengawasan di lapangan juga menemukan adanya pengecer yang menjual BBM dengan harga tinggi, “Hasil pantauan berdasarkan surat edaran, fenomena penjual eceran dan pelangsir, yang ditemukan dengan harga tinggi, adalah fakta yang ditemukan di lapangan,” katanya.
Ketua DPRD Polman Fahry Fadly yang memimpin RDP tersebut menyampaikan apa yang menjadi keresahan masyarakat terkait kelangkaan BBM.
Pihaknya telah mengambil langkah dengan menyurat ke Pemda agar menerbitkan edaran dan itu sudah dilakukan,tetapi tidak memberi dampak sehingga akan mengkordinasikan dengan Pemda untuk penerapan ganjil genap karena beberapa daerah di sulsel sudah menerapkannya.
Selain itu Fahri Fadly juga mengajak HMI bersama Satgas untuk turun bersama mengecek langsung situasi yang ada di SPBU.
Rapat dengar pendapat tersebut di hadiri oleh beberapa pihak terkait ada kasat Reskrim Polres Polman, kasat Intelkam, Kadis Perindagkop, serta beberapa anggota DPRD Komisi II. (Sbr)
