Disepakati Rp1,64 Triliun, Pemkab Polman Janji Perkuat Belanja Produktif pada 2027

PERAKNEW.com – DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman) dan Pemerintah Kabupaten Polman menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Ranperda APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 1.643.516.269.651,00 atau Rp 1,64 triliun.

Kesepakatan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian Laporan Akhir Badan Anggaran DPRD dan Permintaan Persetujuan DPRD terhadap Ranperda APBD 2027, yang digelar pada Minggu, (15/11/2026) di Ruang Paripurna DPRD Polman.

Bupati Polman, H. Samsul Mahmud, dalam sambutannya menyampaikan penghargaan dan apresiasi setulus-tulusnya kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran serta Pansus DPRD, utamanya Pansus Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), atas dedikasi dan komitmen menyelesaikan seluruh rangkaian pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan jajaran perangkat daerah, “Semangat kemitraan yang terjalin dalam proses pembahasan ini merupakan wujud nyata dari tanggung jawab dan pengabdian kita kepada masyarakat. Bahkan kebersamaan kita pada hari Minggu ini menjadi penegasan bahwa pengabdian kepada rakyat tidak diukur dari panjangnya waktu kita bekerja, tetapi dari seberapa besar ketulusan, tanggung jawab, dan manfaat yang kita persembahkan bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Samsul Mahmud.

Bupati menegaskan, laporan akhir Badan Anggaran telah disimak dengan seksama. Seluruh catatan, saran, dan rekomendasi dewan diterima dengan terbuka dan akan ditindaklanjuti melalui TAPD dan perangkat daerah terkait.

Persetujuan bersama ini, kata Bupati, merupakan buah dari proses pembahasan yang cermat, kritis, dan konstruktif serta sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Penyelesaian lebih awal ini bukan sekadar capaian administratif, melainkan langkah strategis yang memberikan ruang lebih optimal bagi proses evaluasi Pemerintah Provinsi, penetapan Perda, persiapan pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik sejak awal tahun anggaran 2027.

Bupati menjelaskan, APBD 2027 merupakan penjabaran tahunan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 dalam mewujudkan visi Polewali Mandar Sehat, Cerdas dan Maju Berlandaskan Nilai-Nilai Agama, Budaya dan Berwawasan Lingkungan.

Sejalan dengan tema RKPD Tahun 2027, yaitu Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Peningkatan Produktivitas Sumber Daya Manusia kebijakan APBD diarahkan pada lima prioritas pembangunan:

1. Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan;
2. Pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
3. Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan;
4. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; dan
5. Optimalisasi tata kelola pemerintahan.

Seluruh prioritas tersebut harus diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan yang terukur, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD, Pendapatan Daerah disepakati sebesar Rp 1.643.516.269.651,00 dan Belanja Daerah disepakati sebesar Rp 1.643.516.269.651,00 atau berimbang.

Bupati mengakui APBD 2027 disusun di tengah keterbatasan ruang fiskal, dengan struktur pendapatan yang masih didominasi dana transfer, sementara kebutuhan pelayanan dan pembangunan terus meningkat.

Karena itu, pengalokasian anggaran harus berpegang pada prinsip money follow program berbasis money follow function, sehingga setiap rupiah belanja benar-benar diarahkan pada prioritas pembangunan.

Meskipun Pemerintah Pusat melalui UU APBN Tahun Anggaran 2027 memberikan relaksasi atas ketentuan batas belanja pegawai dan belanja infrastruktur pelayanan publik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemkab Polman tetap berkomitmen menyehatkan struktur belanja, mengendalikan belanja kurang produktif dan memperbesar alokasi belanja yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Optimalisasi PAD, lanjut Bupati, harus terus dilakukan secara wajar tanpa membebani masyarakat dan dunia usaha, serta memperkuat sinergi APBD dengan program prioritas nasional, antara lain Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Ketahanan Pangan, dan Sekolah Rakyat.

Setelah persetujuan bersama ini, Ranperda APBD 2027 beserta Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabarannya akan segera disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Barat untuk tahapan evaluasi, paling lambat 3 hari kerja sejak persetujuan bersama.

Bupati menginstruksikan TAPD untuk segera menyiapkan seluruh dokumen serta berkoordinasi dengan Badan Anggaran DPRD dalam menindaklanjuti hasil evaluasi secara cermat dan tepat waktu, sehingga APBD 2027 dapat ditetapkan sebelum berakhirnya tahun 2026.

Kepada seluruh kepala perangkat daerah, Direksi RSUD, dan pimpinan BUMD, Bupati menegaskan agar sejak dini mempersiapkan pelaksanaan program, mempercepat perencanaan pengadaan, menjaga disiplin anggaran, dan memastikan setiap kegiatan memiliki target serta indikator hasil yang terukur, “Persetujuan bersama hari ini bukanlah akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Mari kita terus perkuat kemitraan eksekutif dan legislatif dalam semangat Sipamandaq, saling menguatkan dan berjalan seiring, agar APBD 2027 benar-benar menghadirkan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat Polewali Mandar,” tutup Samsul Mahmud. (Sbr)