PERAK TV

Proyek Peningkatan Jalan Purwadadi Barat - Panyingkiran Diduga Dikorupsi

Pemerintah Daerah Kabupaten Subang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan ...

Pemerintah Daerah Kabupaten Subang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Subang realisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 untuk Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Penghubung Desa Purwadadi Barat ...dan Desa Panyingkiran, Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, belum lama ini, yakni pada Bulan September 2026.

Namun, pada tahapan pengerjaan jalan tersebut melalui teknis pekerjaan cor atau rigid ini diduga Sarat Penyimpangan dan Korupsi.

Seperti terpantau camera Perak TV, pada Kamis 1 Oktober 2026 baru beberapa Minggu selesai dikerjakan, Badan Jalan penghubung antara Desa Purwadadi Barat dengan Panyingkiran ini sudah mengalami banyak kerusakan, diantaranya mulai dari banyak mengalami keretakan hingga belah.

Bahkan menurut keterangan warga setempat kepada Perak TV, bahwa setelah selesai dikerjakan baru beberapa hari saja jalan tersebut sudah mengalami banyak yang retak dan belah.

Selain itu, pada proyek tersebut tidak ada pengerjaan Berem atau Bahu Jalan dengan teknis kerja pengurugan dengan tanah, pasir, atau kerikil, biasanya dilakukan sebagai tahap penyelesaian atau finishing setelah badan jalan selesai dicor beton.

Begitupun pada pengerjaan bagian Landai Jalan atau ruas jalannya yang memiliki tingkat kemiringan atau penurunan yang gradual, bertahap dan tidak curam yang umumnya memiliki kemiringan di bawah 10% atau idealnya berkisar antara 1% hingga 8%) juga nampak tidak dikerjakan.

Berdasarkan hasil investigasi Perak TV di lapangan, bahwa pelaksanaan proyek jalan Desa Purwadadi Barat – Panyingkiran tersebut terbagi jadi dua paket pekerjaan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp283.153.000,00,- dan Rp94.637.000,00,-. Namun dikerjakan sekaligus oleh satu perusahaan, yakni oleh perusahaan CV Djaya Amerta pada Bulan September 2026.

Menyikapi Proyek Peningkatan Jalan yang diduga dikerjakan dengan cara asal-asalan dan tidak sesuai dengan Spesifikasi proyeknya ini, sudah barang tentu pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang harus lebih teliti dalam melaksanakan lelang dan tender proyek yang dibiayai menggunakan uang rakyat ini, karena dapat berdampak pada kerugian negara dan menghambat aktivitas transfortasi Masyarakat Kabupaten Subang.

Tidak hanya teliti, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang tersebut juga harus berani bersikap tegas untuk Blacklist atau tidak lagi memberikan kesempatan kepada para pemborong atau kontraktor proyek pemerintah di Kabupaten Subang yang melaksanakan pekerjaan proyek dengan cara asal-asalan dan terbukti melakukan korupsi.Show More

FMP Jabar Soroti Dugaan Kecurangan Panitia Pilkades Sukamandijaya

Ketua Umum FMP Jabar Abah Betmen bersama anggotanya datangi ...

Ketua Umum FMP Jabar Abah Betmen bersama anggotanya datangi Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades Sukamandijaya, Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang pada Rabu 30 September 2026.

Kedatangan FMP Jabar tersebut membahas ...terkait adanya dugaan kecurangan atas Pengumuman Penetapan salah satu Bakal Calon Kepala Desa Sukamandijaya Tahun 2026 atas nama Wawa Sarwana.

Pasalnya, Wawa Sarwana yang seharusnya di Diskualifikasi oleh Panitia Pilkades Sukamandijaya karena telah tidak tepat pada waktu yang sudah ditentukan dalam melengkapi berkas persyaratannya, yakni pada tanggal 10 September 2026.

Sementara, berdasarkan hasil informasi yang dihimpun Perak TV, bahwa Wawa Sarwana pada tanggal 10 September tersebut belum melengkapi satu lagi persyaratannya, yakni Surat Keterangan Pergantian Ijazah atau SKPInya kepada Panitia Pilkades Sukamandijaya, karena SKPI Wawa Sarwana itu baru dibuat oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Subang pada tanggal 11 September dan diterbitkan pada tanggal 14 September 2026 ini.

Seperti diungkapkan oleh Operator SDN Sukamandi IV sekolah di mana Wawa Sarwana menjalani pendidikannya, yakni Dede Jaenudin kepada Perak TV menyebutkan bahwa titi mangsa Surat Keterangan Pergantian Ijazah Wawa Sarwana itu dilakukan pada Tanggal 11 September 2026 dan untuk Print outnya pada Tanggal 14 September 2026.

Hal itu diperkuat oleh Keterangan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang ketika di konfirmasi oleh Perak TV melalui WhatsAppnya membenarkan, bahwa ada salah satu Bakal Calon Kepala Desa Sukamandijaya yang datang untuk meminta tandatangan Kepala Dinas pada SKPI itu tanggal 11 September 2026.

Namun, Seksi Pendaftaran dan Penjaringan Panitia Pilkades Sukamandijaya, Risma didampingi Sekretarisnya Carkitopik dan Wakilnya Tayudi menyatakan bahwa Berkas Persyaratan Wawa Sarwana sebagai Bakal Calon Kepala Desa Sukamandijaya sudah lengkap tepat pada waktunya, yakni pada tanggal 10 September 2026.

Selain itu, FMP Jabar juga membahas terkait Pamflet foto Bakal Calon Kepala Desa Sukamandijaya yang terpampang di Sekretariat Panitia Pilkades Sukamandijaya yang bertuliskan, Pengumuman Hasil Pleno Panitia Pilkades Sukamandijaya yang Berdasarkan Penelitian dan Verifikasi Berkas Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Sukamandijaya Tahun 2026. Sementara untuk Jadwal Rapat Pleno akan dilaksanakan pada Hari Kamis 1 Oktober 2026.Show More

KAMPAK Desak Irda Cepat Tuntaskan Audit Cator dan Mobil BKUD

Telah kesekian kalinya Komunitas Anak Muda Peduli Anti Korupsi atau ...

Telah kesekian kalinya Komunitas Anak Muda Peduli Anti Korupsi atau disingkat Kampak melakukan Unjuk rasa ke Dinas Inspektorat Daerah Irda dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dispemdes Kabupaten Subang Provinsi ...Jawa Barat. Kampak menyoroti soal kentalnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme KKN dilingkungan Pemerintahan Subang pada Kamis 24 September 2026.

Unras di Irda kali ini dengan mengambil tema Tangkap dan Adili Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau Apdesi Kabupaten Subang.

Dalam orasinya Atang Sudrajat selaku Orator Kampak mendesak Irda segera menuntaskan audit investigasi bantuan sebanyak 165 unit Cator atau kendaraan roda 3 dan 10 unit Mobil Kendaraan roda 4 sumber dana dari Bantuan Keuangan Untuk Desa Kabupaten BKUDK Subang Tahun Anggaran 2025 senilai Rp6,4 Miliar yang diduga kuat sarat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang disinyalir telah merugikan keuangan negara mencapai 1 Miliar lebih.

Selain itu Asep Sumarna Toha alias Abah Batman selaku penanggungjawa aksi dalam orasinya meminta Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Subdirektorat 3 Tindak Pidana Korupsi Polda Jabar segera tetapkan tersangka dugaan kasus korupsi/gratifikasi dan atau Suap dalam proyek Pengadaan Barang sebanyak 165 unit Cator dan 10 unit Mobil senilai Rp6,4 Miliar sumber dana dari BKUDK Subang Tahun Anggaran 2025 kerugian negara hingga Rp1 Miliar lebih tersebut yang diduga melibatkan Oknum Ketua Apdesi Subang yang juga sebagai Kepala Desa Sukamandijaya hajah Ernawati dan kawan-kawan.

Kaitannya dengan kasus tersebut dari data tercatat ada 165 desa yang menerima bantuan Cator dengan nilai bantuan Rp. 30 juta per desa dan 10 desa yang menerima bantuan mobil senilai Rp. 200 juta per desa.

Di Kantor Irda Subang tersebut Sekretaris Irda Herdi Effendi yang menemui massa pendemo saat itu ketika ditanya Abah Batman mengenai isu keluarnya surat rekomendasi oleh Irda terhadap Kepala Desa Jatimulya incumbent yang bermasalah dalam mengajukan pencalonannya kembali untuk mengikuti pemilihan kepala desa mendatang Herdi nampak bingung. Jawabannya diluar substansi yang dipertanyakan Abah Batman.

Dalam hal ini Herdi mengakui kurang begitu memahami persoalan yang dimaksud. Begitupun ketika ia ditanya kapan selesainya audit investigasi Cator dan mobil, Nah ini juga sama pak, saya tidak bisa memastikan,” tutur Herdi.

Usai Unras di Irda, Kampak melanjutkan demo di depan Kantor Dispemdes Kabupaten Subang. Kali ini Kampak desak Pejabat Dispemdes jangan jadi pengecut, takut kepada preman tengik becking oknum kepala desa bermasalah, sehingga luput dari binaan atau malah melakukan pembiaran.

Sinyal ketakutan Kepala Dispemdes tersebut terbukti dengan sikap aksi tutup mulut, bungkam dan terkesan selalu menghidar ketika beberapa kali ditemui Tim Kampak selalu tidak berada ditempat.

Hal ini berakibat banyak terjadi tindakan penyalahgunaan wewenang dan jabatan, KKN tumbuh subur di pemerintahan desa. Contohnya sang suami ditunjuk jadi Ketua bumdes oleh sang istri yang menjadi kepala desa, juga saudara-saudara Kades lainnya, adik, kakak, uwa, paman jadi pengurus bumdes dan Kopdes Merah Putih. Termasuk transparansi informasi bantuan keuangan untuk desa dan kelurahan dari APBD Kabupaten Subang, khususnya bantuan ketahanan pangan dari program BKUD reguler tahun anggaran 2025 yang sarat penyimpangan, bahkan ada yang siluman.

Sekretaris Dispemdes Ganjar yang saat itu menemui massa aksi Kampak ia menjelaskan bahwa Dispemdes tidak memiliki kewenangan dalam mengauidi, dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di desa, Dispemdes ini tidak ada fungsional auditor yang bisa menyelesaikan apakah tindak prilaku dari pelaksaan dari ketahanan pangan ini didasarkan pada hukum atau ada kerugian. Tapi kami juga berkoordinasi dengan Irda bagaimana langkah berikutnya. Dari hal-hal tersebut secara teknis telah disampaikan oleh bidangnya.

Kabid Dispemdes Wawan yang juga menemui massa aksi turut membenarkan apa yang telah disampaikan oleh Ganjar, mengenai adanya masalah kasus Cator, mobil dan ketahanan pangan bahwa pihaknya tidak punya wewenang, baik dalam pengawasan maupun audit desa.

Dari Subang Jawa barat Galang Perak TV Melaporkan.Show More

Eman Sulaeman Siap Bersihkan Birokrasi Pemdes Sukamandijaya Dari KKN

(EMAS) Eman Sulaeman Efektif, Maju, Amanah, Sejahtera Efektif dalam ...

Pasca Diberitakan Perak TV, Pemborong Perbaiki Jalan Di Desa Sukamandijaya

Pasca pemberitaan Perak TV terkait dugaan Korupsi pada pelaksanaan ...

Pasca pemberitaan Perak TV terkait dugaan Korupsi pada pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid dengan bukti bahwa bangunan jalannya baru beberapa hari dikerjakan sudah banyak keretakan di Dusun Rawasari Desa Sukamandijaya ...Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang.

Selain itu, Pemborong pekerjaan tidak mengerjakan pekerjaan Berem dan Landai Kerjanta.

Ajim selaku Pemilik CV Tunggal Putra selaku pemborong proyek jalan tersebut melakukan perbaikan jalan bagian yang retak pada Jum'at 25 September 2026.

Namun diungkapkan Ajim, terkait pekerjaan Berem pada bagian kanan dan kiri jalan sudah ditiadakan sejak tahun 2025 oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang.

Seperti diketahui bahwa dalam setiap paket pekerjaan proyek pembangunan bersumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang ada nilai biaya sebesar 5 persen dari total nominal anggaran proyek tersebut. Sehingga, sudah barang tentu harus direalisasikan.

Dalam kesempatan itu, Hendra Sunjaya yang biasa akrab disapa Kang Enjoy menegaskan, bahwa untuk itu jika setiap pekerjaan proyek pembangunan fisik yang bersumber dana dari pemerintah tidak dikritik atau tidak dilakukan kontrol sosial oleh masyarakat atau pihak elemen masyarakat lainnya, maka diduga uang sebesar 5 persen dari total anggaran proyek tersebut sudah dipastikan dikorupsi.

Seperti diberitakan Perak TV sebelumnya, berdasarkan hasil investigasi Perak TV di lapangan pada Senin 21 September 2026, jalan di Dusun Rawasari tersebut yang dikerjakan dengan teknis pengecoran atau rigid ini baru tiga hari dikerjakan sudah rusak, diantaranya sudah mengalami keretakan pada hasil pembangunan jalannya.

Selain sudah mengalami keretakan, pengerjaan Berem pada sisi kanan dan kirinyapun dan pekerjaan landai jalan arah mendaki atau menurun yang sejajar dengan jalur lalu lintasnyapun tidak dikerjakan.

Pasalnya, Diduga Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan ini diduga dikerjakan asal-asalan tidak sesuai dengan Spesifikasi proyeknya atau aturan resmi yang merinci atas standar kualitas material, produk, metode pengerjaan dan cara pemasangan yang wajib dipenuhi dalam sebuah pelaksanaan proyek.

Faktanya, seperti terpantau camera Perak TV, pembuatan plang informasi pekerjaannyapun dibuat asal jadi, seperti halnya pencantuman alamat pekerjaannya, yang seharusnya di Dusun Rawasari, namun malah dicantumkan peningkatan Gang Jalan Gang Santi Dusun Jurutilu.

Adapun selaku Pelaksana atau Pemborong Pekerjaan Jalan ini adalah CV Tunggal Putra pemilik berinisial AJ dengan nilai Kontrak Rp 118.500.000,00.Show More

FMP JABAR Desak Polres Subang Segera Tetapkan Tersangka Penggelapan Upah Pekerja Proyek BYD

Tim Divisi Bantuan Hukum LSM Forum Masyarakat Peduli Provinsi Jawa ...

Usut Dugaan Korupsi Ruislag TKD Patimban, Abah Betmen Diperiksa Kejari Subang

Ketua Umum LSM Forum Masyarakat Peduli Provinsi Jawa Barat (Ketum FMP ...

Ketua Umum LSM Forum Masyarakat Peduli Provinsi Jawa Barat (Ketum FMP Jabar) Abah Betmen diperiksa Kejaksaan Negeri Subang pada Kamis 24 September 2026.

Abah Betmen diperiksa oleh Tim Jaksa pada ...Kejaksaan Negeri Subang ini adalah sebagai Pelapor terkait Kasus Dugaan Mark'up Tanah Ruislag Aset Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang.

Usai diperiksa sebagai Pelapor tersebut, ketika diwawancarai Perak TV, Abah Betmen menjelaskan bahwa dirinya telah diperiksa terkait laporannya atas Kasus Dugaan Mark'up dan Pungutan Liar Ruislag Tanah Bengkok atau Tanah Kas Desa Patimban.

Abah Betmen juga mengungkapkan kronologisnya, bahwa Tanah Kas Desa Patimban ini dimanfaatkan untuk Pelabuan Patimban dengan digantikan atau Ruislag dengan membeli Tanah Warga pada tahun 2021 sampai dengan 2022 seharga Rp250.000, per meternya, sementara harga tanah pada tahun 2021 - 2022 tersebut hanya berkisar Rp90.000 sampai dengan Rp130.000 per meternya.

Menurut Abah Betmen, yang awalnya Tanah Bengkok Desa Patimban ini satu hamparan seluas 27 Hektare, namun saat ini ketika terjadinya Ruislag menjadi berceceran dan nilai produktifitasnya juga jauh, "Nah kalau prinsip dari Ruislag tersebut harus lebih baik dari tanah sebelumnya, maksimalnya bisa lebih luas. Tapi faktanya tanah tersebut berceceran tidak satu hamparan dan produktifitas lahannya tidak seperti sebelumnya, sehingga berpengaruh pada nilai jualnya," tegas Abah Betmen.

Selain itu lanjut Abah Betmen menerangkan, "Ada juga pungutan liar terhadap para Penggarap Penerima Ganti Rugi Ekonomi, yaitu ganti rugi tanaman, dimana modusnya si para penggarap ini mendapatkan pembayaran ganti rugi melalui rekening oleh para Perangkat Desa Patimban pada tahun itu di perintahkan untuk diambil secara Cash, dikumpulkan uang-uang tersebut dan diserahkan kembali kepada si penggarap itu bervariatip, ada yang mendapatkan Rp25.000.000 dikasihkan hanya Rp5.000.000 - Rp10.000.000, bahkan ada yang sampai mendapatkan Rp100.000.000 juga hanya menerima 5-10 juta per penggarap," terangnya.

Masih diungkapkan Abah Betmen, "Ada informasi lagi per hari ini, bahwa Pemerintah Desa Patimban belum menerima Berita Acara Ruislag atau Serah Terima Aset Desa berikut Sertifikatnya, kalau dalam SK Gubernur bahwa Ruislag tersebut harus di serahkan ke Pemerintah Desa. Tapi hari ini Pemerintah Desa mengaku belum menerima berita acara, bahkan sertifikat pun belum ada sampai hari ini, artinya Ruislag Tanah Aset Desa Patimban ini Cacat Mental dan Cacat Hukum," tandasnya.

Tak lupa Abah Betmen juga bersyukur, "Alhamdulillah laporan kita ini di Respon dan ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Subang," ucapnya.Show More

Peningkatan Jalan Rigid Desa Sukamandijaya Diduga Dikorupsi

Pemerintah Daerah Kabupaten Subang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan ...

Pemerintah Daerah Kabupaten Subang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang realisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2026 untuk proyek pekerjaan pembangunan atau Peningkatan Jalan Penghubung Dusun ...Rawasari dengan Dusun Kaliaren Desa Sukamandijaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang pada Jum’at 18 September 2026.

Namun berdasarkan hasil investigasi Perak TV di lapangan pada Senin 21 September 2026, jalan di Dusun Rawasari tersebut yang dikerjakan dengan teknis pengecoran atau rigid ini baru tiga hari dikerjakan sudah rusak, diantaranya sudah mengalami keretakan pada hasil pembangunan jalannya.

Selain sudah mengalami keretakan, pengerjaan Berem pada sisi kanan dan kirinyapun dan pekerjaan landai jalan arah mendaki atau menurun yang sejajar dengan jalur lalu lintasnyapun tidak dikerjakan.

Pasalnya, Diduga Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan ini diduga dikerjakan asal-asalan tidak sesuai dengan Spesifikasi proyeknya atau aturan resmi yang merinci atas standar kualitas material, produk, metode pengerjaan dan cara pemasangan yang wajib dipenuhi dalam sebuah pelaksanaan proyek.

Faktanya, seperti terpantau camera Perak TV, pembuatan plang informasi pekerjaannyapun dibuat asal jadi, seperti halnya pencantuman alamat pekerjaannya, yang seharusnya di Dusun Rawasari, namun malah dicantumkan peningkatan Gang Jalan Gang Santi Dusun Jurutilu.

Adapun selaku Pelaksana atau Pemborong Pekerjaan Jalan ini adalah CV Tunggal Putra pemilik berinisial AJ dengan nilai Kontrak Rp 118.500.000,00,-.

Atas kejadian tersebut, ada dugaan tindak pidana korupsi pada pengerjaan Peningkatan Jalan Rigid di Desa Sukamandijaya ini.

Sehingga, dirinya meminta pihak Aparat Penegak Hukum untuk melakukan penyelidikan tanpa harus ada pelaporan resmi, karena kasus korupsi bukan delik aduan, melainkan delik biasa.

Dalam hal ini proses hukum terhadap pelaku korupsi dapat langsung berjalan dan disidik oleh aparat penegak hukum tanpa harus menunggu adanya pengaduan atau laporan dari pihak yang dirugikan atau korban.

Kang Enjoy menjelaskan, bahwa sudah barang tentu biaya yang digunakan untuk pembangunan jalan tersebut menggunakan uang negara alias uang rakyat yang dikelola melalui pungutan pajak rakyat atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Subang.

Sesuai tercantum pada Papan Informasi Pekerjaan Proyek Jalan Dusun Rawasari tersebut, nomor SPK Surat Perintah Kerja :600.1.17/1.38-PL-Jalan.Ling/BPUPR-SPMK/IK/2026, Waktu Pelaksanaan Enam Puluh Hari kalender.

Selaku penyuplai Coran adalah PT Karya Beton Sudhira, Nomor Truck 126, Supir Tono, Jam keluar pabrik: 17 35, Jam Masuk Proyek tidak tercantum, Jam Masuk Pabrik tidak tercantum, Jam Keluar Proyek tidak tercantum, MIX: FS38NFA, Slump: 10+2, MP: 6,00, Jumlah Besar: 24 00.Show More

Terjadi Dugaan Pembegalan Di Jalan Sepi dan Gelap Gulita Dusun Kaliaren

Telah Terjadi Dugaan Pembegalan di Wilayah Hukum Polsek Ciasem Polres ...

Anggaran Joging Trek Lapang Sepak Bola Desa Sukamandijaya Diduga Dikorupsi

Pemerintah Daerah Kabupaten Subang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan ...

Pemerintah Daerah Kabupaten Subang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang realisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2026 untuk proyek pekerjaan pembangunan Joging Trek Lapang Sepak Bola ...di Dusun Margaluyu Barat Desa Sukamandijaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang belum lama ini.

Namun pekerjaan bangunan Joging Trek Lapang Sepak Bola Desa Sukamandijaya tersebut baru dua bulan selesai dikerjakan terhitung dimulainya pekerjaan pada Bulan Juni 2026 hingga saat ini Bulan September 2026 sudah mengalami kerusakan parah pada penyangganya beserta Pasangan Paving Blocknyapun nampak rusak parah dan berantakan.

Pasalnya, Diduga Pelaksanaan Pekerjaan Joging Trek ini dikerjakan asal-asalan tidak sesuai dengan Spesifikasi proyeknya atau aturan resmi yang merinci atas standar kualitas material, produk, metode pengerjaan dan cara pemasangan yang wajib dipenuhi dalam sebuah pelaksanaan proyek.

Faktanya, seperti terpantau camera Perak TV, pasangan penyangga bagian sisi kanan dan kirinya pada bangunan Joging Trek ini dikerjakan menggunakan bata merah, tidak menggunakan Kanstin paving atau sering disebut kanstin beton atau kerb dan atau material beton pracetak yang berfungsi sebagai pengunci tepi penahan susunan paving block.

Selain itu, pembuatan plang informasi pekerjaannyapun dibuat asal jadi, seperti halnya pencantuman alamat pekerjaannya, yang seharusnya di Dusun Margaluyu Barat Desa Sukamandijaya, namun malah Lapang Bola Dusun Warung Nangka. Sementara, Dusun Warung Nangka adalah salah satu dusun di Desa Ciasem Baru.

Adapun selaku Pelaksana atau Pemborong Pekerjaan Joging Trek ini adalah CV Qalian milik inisial AJ, Nomor SPK atau Surat Peritah Kerja 600.1.15.4/6.1-PL-CK/DPUMA-SPMK/6/2026, nilai anggarannya Rp. 96.850.000,00,- Waktu Pelaksanaan: 90 Hari Kalender dan Mulai pengerjaan tanggal 12 Juni 2026.

Atas kejadian tersebut Pemuda Warga Desa Sukamandijaya Hendra Sunjaya yang biasa akrab disapa Kang Enjoy menduga ada dugaan tindak pidana korupsi pada pengerjaan Joging Trek Lapang Sepak Bola Desa Sukamandijaya ini.

Sehingga, dirinya meminta pihak Aparat Penegak Hukum untuk melakukan penyelidikan tanpa harus ada pelaporan resmi, karena kasus korupsi bukan delik aduan, melainkan delik biasa.

Dalam hal ini proses hukum terhadap pelaku korupsi dapat langsung berjalan dan disidik oleh aparat penegak hukum tanpa harus menunggu adanya pengaduan atau laporan dari pihak yang dirugikan atau korban.

Kang Enjoy menjelaskan bahwa sudah barang tentu biaya yang digunakan untuk pembangunan Joging Trek tersebut menggunakan uang negara alias uang rakyat yang dikelola melalui pungutan pajak rakyat atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Subang.

Dari Subang Jawa Barat Galang Perak TV Melaporkan.Show More

Turut Diperiksa Polisi, PT IPK tak Berani Pecat Para Oknum Pelaku Penggelapan Upah Pekerja

Turut Diperiksa Polisi, PT IPK tak Berani Tindak Tegas Para Oknum ...

Turut Diperiksa Polisi, PT IPK tak Berani Tindak Tegas Para Oknum Pelaku Penggelapan Upah Pekerja Proyek BYD
PERAKNEW.COM- Polres Subang terus menindaklanjuti laporan terkait kasus dugaan Penggelapan Upah Para Pekerja Proyek ...pembangunan PT. BYD Auto Indonesia di Kawasan Industri Subang Smartpolitan Desa Sawangan, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang.

Kali ini giliran pihak perusahaan PT Integritas Perkasa Konstruksi (IPK) yang dimintai keterangan oleh
Tim Penyidik Unit harta Benda (Harda) dan Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Subang, pada Senin 14 September 2026.

Usai memberikan keterangan kepada Polisi, Fadil selaku perwakilan PT IPK saat diwawancarai PERAKNEW.COM menerangkan, bahwa dirinya telah memenuhi panggilan untuk menjalani pemeriksaan oleh Tim Penyidik Unit Harta Benda (Harda) dan Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polres Subang dengan dicecar berbagai pertanyaan sebanyak 40 lebih pertanyaan seputar Kasus Dugaan Penggelapan Upah Kerja tersebut.

Namun Ketika ditanya soal apakah perusahaan akan melakukan tindakan tegas terhadap para oknum terduga pelaku penggelapan upah, termasuk sanksi pemecatan, PT IPK terkesan tak memiliki keberanian untuk menindak tegas para oknum tersebut dengan dalih harus sesuai dengan aturan.
Dipaparkan Fadil bahwa pemecatan pekerja harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga harus ada kriterianya.

Seperti diberitakan PERAKNEW.COM sebelumnya, Tim Satreskrim Polres Subang telah melakukan pemeriksaan terhadap Tiga Orang Terlapor Terduga Pelaku Penggelapan Upah Kerja para Pekerja Proyek BYD, yaitu inisial W, I adalah Oknum Pegawai PT IPK dan A selaku Oknum Mandor para pekerja.

Sementara, berkaitan dengan kasus tersebut, seperti diketahui bahwa dari jumlah ratusan bahkan mencapai ribuan orang pekerja Proyek BYD ini, upah kerjanya disunat sebesar Rp 100 Ribu per harinya per orang.Show More

Diduga Ada Temuan Kerugian Negara, Irda Tidak Rekomendasikan Kades Incumbent Pamanukan & Anggasari

Inspektorat Daerah (Irda) Subang hingga berita ini dimuat belum ...

Tanyakan Laporan Perusahaan Nakal di Subang, FMP Jabar Datangi Disnakertrans Provinsi Jawa Barat

Tim Divisi Bantuan Hukum LSM Forum Masyarakat Peduli Provinsi Jawa ...

Tim Divisi Bantuan Hukum LSM Forum Masyarakat Peduli Provinsi Jawa Barat atau FMP Jabar bersama Gerakan Advokasi Buruh Subang atau Gabus kembali mendatangi Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi atau Disnakertrans ...Provinsi Jawa Barat pada Hari Rabu 9 September 2026.

Kedatangan FMP Jabar dan Gabus yang kesekian kalinya ini tetap mempertanyakan perkembangan penanganan laporan terkait masalah ketenagakerjaan yang terjadi di sejumlah perusahaan di Kabupaten Subang Diantaranya soal Sistem Skorsing dan Jam Lembur yang tidak dibayar.

Kedua, Perusahaan yang membayar Upah tak sesuai Upah Minimum Kabupaten atau UMK dan Membayar Upah Selalu Telat dan ketiga, Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK tidak dibayarkan dan Pungutan Perpanjangan Kontrak Kerja.

Perlu diketahui bahwa laporan sejumlah masalah itu dilaporkan FMP Jabar sejak Bulan Oktober tahun 2025 lalu dan sudah hampir satu tahun ini belum ada kepastian penanganannya oleh Tim Petugas pada Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Jawa Barat tersebut.

Dalam kesempatan kali ini, seperti ditegaskan oleh Ketua Tim Divisi Bantuan Hukum FMP Jabar Abah Batman usai berdialog dengan pihak Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Jawa Barat di Kantor Disnakertrans Provinsi Jawa Barat tersebut kepada Perak TV bahwa agendanya itu telah menjawab pertanyaan- pertanyaan Netizen.

Terkait dengan PT Kit Suryo, Abah Batman mengungkapkan bahwa ada komentar dari Netizen yang menuduh Abah Batman sudah Ada Main dengan pihak PT Kit Suryo tersebut, namun hal itu dibuktikan kedatangannya langsung ke Disnakertrans Provinsi Jawa Barat itu.

Bagi Netizen yang menanyakan terkait Perusahaan PT Kit Suryo dan Glory ini masih dalam proses pemeriksaan oleh Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Jawa Barat.

Untuk itu Abah Batman meminta kepada para Netizen yang berkomentar tidak pantas tersebut terhadapnya itu agar mendukung segala pergerakannya, supaya bagaimana caranya Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dapat kembali ditempatkan di tiap Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Barat ini, tidak harus ditangani oleh Disnakertrans Provinsi Jawa Barat, sehingga ketika ada pelanggaran - pelanggaran Perusahaan di Kabupaten bisa di tindak secara dini.

Menurut Abah Batman bahwa Tim Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Jawa Barat masih menunggu laporan dari Bidang Pengawasan di UPTD 2 yang berkantor di Kabupaten Karawang.

Diterangkan Abah Batman dengan terus-terusan mendatangi Kantor Disnakertrans Provinsi Jawa Barat itu merupakan satu bukti bahwa pihaknya terus menindaklanjuti laporan dari para korban, yakni para buruh di Kabupaten Subang pihaknya tidak diam saja, tapi terus mempertanyakan ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat.

Dari Bandung Jawa Barat Galang Perak TV Melaporkan.Show More

Kasus Dugaan Suap/Gratifikasi Ketua APDESI Subang Segera Naik Tahap Sidik

Tim Divisi Bantuan Hukum LSM Forum Masyarakat Peduli Provinsi Jawa ...

Tim Divisi Bantuan Hukum LSM Forum Masyarakat Peduli Provinsi Jawa Barar atau FMP Jabar kembali mendatangi Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jabar pada Rabu, 9 September 2026.

Kedatangan FMP ...Jabar yang kesekian kalinya itu tentunya dalam rangka mempertanyakan perkembangan laporan Kasus Dugaan Gratifikasi dan atau Suap pada pelaksanaan program Pengadaan sejumlah 165 unit kendaraan Beca Motor atau Cator Roda Tiga dan 10 unit kendaraan Mobil Roda Empat sumber dana dari Bantuan Keuangan Untuk Desa (BKUD) Kabupaten Subang sebesar Rp6,4 Miliar Tahun Anggaran 2025 yang ditangani oleh Unit 3 Ditreskrimsus Polda Jabar tersebut.

Usai berdialog dengan Tim Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Jabar, Ketua Tim Divisi Bantuan Hukum FMP Jabar, Abah Betmen, di depan Gedung Ditreskrimsus Polda Jabar kepada Perak TV menjelaskan bahwa Proses Hukum kasus tersebut Cepat, tinggal menunggu hasil Audit saja dan kemungkinan tidak lama lagi akan dilakukan gelar perkara.

Abah Betmen berharap, setelah kedatangan yang kesekian kalinya ini, ada hasil yang sangat signifikan terkait status dengan penanganannya, yakni dari Penyelidikan naik ke Penyidikan.

Seperti diketahui, bahwa Tim Subdit 3 Polda Jabar telah memeriksa sebanyak 50 lebih para Kepala Desa se-Kabupaten Subang dan saksi-saksi terkait lainnya.

Masih menurut Abah Betmen, bahwa jika saja pengadaan Cator dan Mobil tidak menggunakan jasa kontraktor atau pihak ketiga. Maka, negara akan menghemat keuangan sekitar Rp1 Milyar lebih.

Sebab, dalam Penunjukan Tenis (Juknis) pengadaan tersebut, para kepala desa tidak diwajibkan menggunakan pihak ke 3 atau kontraktor. Jad, pengadaan barang tersebut bisa dilakukan dengan cara swakelola atau dilakukan oleh kepala desa masing-masing, tidak harus dikoordinir atau dikondisikan oleh Ketua APDESI dan kawan-kawan.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus dugaan gratifikasi dan atau Suap ini diduga melibatkan Oknum Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI Kabupaten Subang yang juga sebagai Kepala Desa Sukamandijaya saudari Ernawati dan kerabat dekatnya.

Pasalnya, diduga terdapat cashback sebesar Rp3,5 juta per unit pengadaan Cator dari sebanyak 165 unit dengan kalkulasi kerugian negaranya diperkirakan mencapai Rp500 juta Rupiah dan untuk Cashback pengadaan 10 unit mobil mencapai sekitar Rp180 juta Rupiah.Show More

Ribuan Warga Antusias Antar Kang Ibnu Mas'ud Daftar Jadi Calon Kades Tambakjati

Bertepatan dengan moment menjelang Pemilihan Kepala Desa Serentak ...

Bertepatan dengan moment menjelang Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2026 di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, terpantau Ribuan Warga Desa Tambakjati Kecamatan Patokbeusi pendukung Kang Ibnu Mas’ud dengan kompak penuh ...semangat berduyun duyun dengan berjalan kaki mengawal dan mengantar Kang Ibnu Mas’ud menuju Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tambakjati untuk mendaftarkan dirinya sebagai Calon Kepala Desa Tambakjati, pada Senin 7 September 2026.

Lebih mengharukan, Sholawat Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam turut dilantunkan oleh ribuan warga pendukung Kang Ibnu Mas’ud tersebut, sehingga suasana Islami yang menyentuh hati penuh ketenangan, kedamaian dan rasa ikhlas pun terasa dalam setiap langkah pengawalan Calon Kepala Desa Tambakjati satu ini.

Hal tersebut tercipta atas Himbauan dari Haji Manaf Hadi Permana kepada Ribuan Warga Desa Tambakjati pendukung Kang Ibnu Mas’ud ini sebelum pemberangkatan menuju Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tambakjati, di rumah kediaman Kang Ibnu Mas’ud.

Haji Manap menghimbau agar seluruh Warga Tambakjati bisa menjaga kondusifitas, berpolitik dengan santun dan damai, jangan sampai ada yang memprovokasi, apalagi sampai terprovokasi.

Dalam menyerahkan Berkas Persyaratan Pendaftaran Calon Kepala Desa Tambakjati yang langsung diterima dan diverifikasi oleh jajaran Tim Panitia Pemilihan Kepala Desa Tambakjati tersebut, Kang Ibnu Mas’ud selain didampingi ribuan warga pendukungnya itu, juga didampingi oleh sang Istri tercintanya serta oleh Haji Manap Hadi Permana selaku kakaknya sekaligus Tokoh Masyarakat Desa Tambakjati.

Kang Ibnu Mas’ud sebagai Calon Kepala Desa Tambakjati membawa Visi Terwujudnya Desa Tambakjati yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan.

Untuk Misinya, Kang Ibnu Mas’ud ingin Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Cepat, Transparan dan Akuntabel, Mendorong Pembangunan Desa yang Merata dan Berkelanjutan, Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Desa, Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Masyarakat dan Menjaga Keamanan, Kerukunan dan Gotong Royong Masyarakat Desa.Show More

FMP Jabar Desak Polres Subang Usut Tuntas Kasus Dugaan Penyunatan Upah Pekerja Proyek BYD

Tim Divisi Bantuan Hukum Forum Masyarakat Peduli Provinsi Jawa Barat ...

Peduli Rakyat TV Online

Proyek Peningkatan Jalan Purwadadi Barat - Panyingkiran Diduga Dikorupsi