PERAK TV

Peduli Rakyat TV Online

NYARIS ROBOH, RUMAH MAK KASTEWI AKAN DI BEDAH FMP-MEDIA PERAK, RANCAUDIK-TAMBAKDAHAN

Mak KASTEWI yang Beralamat Di Dsn Rancaudik Rt 03/01,Desa Rancaudik Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang. awal Oktober Akan dibedah FMP-MEDIA PERAK
#Fmp-MediaPerak #PeduliBedahRutilahu #KabSubang

NYARIS ROBOH, RUMAH MAK KASTEWI AKAN DI BEDAH FMP-MEDIA PERAK, RANCAUDIK-TAMBAKDAHAN

Mak KASTEWI yang Beralamat Di Dsn Rancaudik Rt 03/01,Desa Rancaudik [...]

MARAKNYA PENGUSAHA NAKAL DI KAB.SUBANG, BUPATI SUBANG AKAN TINDAK TEGAS

#pengusahaNakal #PemdaSubang #DPMPTSP

DESAK TUNTASKAN TUNGGAKAN KASUS KORUPSI DI KAB SUBANG, KAMPAK GRUDUK KEJAKSAAN NEGERI SUBANG.

Dalam rangka Aksi Mendukung kepala Kejaksaan Negeri Subang Segera [...]

DIDUGA TILEP UANG ASURANSI NASABAH, KAMPAK GERUDUK KANTOR CABANG BRI SUBANG

Konsorsium Komunitas Anak Muda Peduli Anti Korupsi(KAMPAK) [...]

KAMPAK GELAR UNJUK RASA DIGEDUNG DPRD SUBANG

Dalam Rangka aksi Mendukung DPRD subang mengajukan Hak Interpelasi [...]

8 TAHUN GAGAL PANEN, BUPATI SUBANG SIAP TEMUI PETANI PANTURA

SUKASARI-SUBANG, (PERAKNEW).- Ratusan Petani di Dusun Bugel, Desa [...]

SUKASARI-SUBANG, (PERAKNEW).- Ratusan Petani di Dusun Bugel, Desa Sukasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang menjerit tidak pernah merasakan panen raya.

Pasalnya, kurang lebih selama 8 (delapan) tahun, lahan pertanian seluas 350 Hektar yang ditanami padi milik mereka kerap mengalami gagal panen, hingga 7 (tujuh) musim panen atau tujuh kali alami gagal panen. Hal ini disebabkan karena minimnya pasokan air dan terus diserang hama, seperti hama tikus, wereng dan lain sebagainya.

Mirisnya, selama ini tidak ada perhatian dari pemerintah atau instansi dinas terkait, mereka seakan tutup mata atas apa yang menimpa petani tersebut selama ini, “Kurang lebih 8 tahun kebelakang, 7 kali gagal nyawah/ gagal panen. Penyebabnya yang pertama dari pihak mitra cai tingkat kecamatan, Dinas Pertanian, Pengamat Pengairan, terlena diam tak peduli nasib petani di Dusun Bugel-Sukasari ini,” papar Ata Tata, S.Pd., M.Si selaku Tokoh Masyarakat Bugel kepada Perak, belum lama ini.

Petani juga menyayangkan tidak adanya pengaturan golongan musim tanam, sehingga kemungkinan gagal panen dapat diminimalisir, “Kenapa tidak diatur golongan?/ Seharusnya kan ada golongan satu, dua dan tiga, karena dari pintu pembagian air Desa Sukasari itu sangat jauh, sehingga wajar kalau Desa Sukasari hampir setiap musim tanam terjadi kegaduhan, gagal dan gagal lagi,” ungkapnya.

Dalam masalah gagal panen ini, petani tidak banyak menuntut, mereka hanya meminta perhatian khusus dari pemerinntah sebagai pemangku kebijakan, “Kami tidak meminta tuntutan kontribusi apa-apa, yang terpenting, adalah pertama, atur golongan musim tanam, kedua, pada saat olah tanam, berantas tikus dan permudah mendapatkan pupuk, karena kartu tani menurut kami ribet,” sambungnya menandaskan.

Selain itu, petani juga mengeluhkan, setiap panen, harga jual hasil pertanian cenderung terus-terusan murah, sehingga tidak seimbang dengan modal bertani yang dikeluarkan, termasuk upah kerja.

Petani Sukasari berharap ada tindaklanjut dari seluruh pemangku kebijakan yang terkait, untuk bersama-sama mencari solusi, agar petani kembali sejahtera dan tidak lagi mengalami gagal panen. Juga usulan agar adanya pembagian musim tanam agar Desa Sukasari bisa bertani secara normal lagi. (Hendra G)

#Petani #BupatiSubang #JimatShow More

FMP-MEDIA PERAK BERSAMA MUSPIKA & PENGUSAHA CIPUNAGARA BEDAH RUTILAHU

TAK ADA PERHATIAN PEMERINTAH, PETANI SUKASARI MENJERIT LAHAN 350 HEKTAR 7 TAHUN GAGAL PANEN.

#Petani #Dinaspertanian #Kabsubang

KISAH MAK NARI(75) BERJUANG UNTUK MENGHIDUPI KETIGA CUCUNYA,BERHARAP INGIN MEMILIKI RUMAH SENDIRI.

Nenek Nari yang kini berusia 75 tahun, lahir di Subang 01 Juli 1945 [...]

Nenek Nari yang kini berusia 75 tahun, lahir di Subang 01 Juli 1945 silam. Sehari-harinya beliau bekerja sebagai tukang urut demi menghidupi 3 keponakannya (anak dari adik Nenek Nari) yang ditinggalkan orang tuanya sejak balita.

Ia beralamat di Kampung Balingbing-RT17/04, Desa Balingbing, Kec. Pagaden Barat, Kabupaten Subang.

Lebih dari puluhan tahun hidup serba kekurangan, namun ia selalu tegar, tidak pernah sekalipun mengemis untuk minta bantuan.

Menyikapi masalah ekonomi yang dialami Nenek Nari itu, Kepala Posko LSM Forum Masyarakat Peduli (FMP) Wialayah Kec. Cipunagara-Subang, Wahyu Susanto dan 3 anggota lainnya mengunjungi kediaman Nenek Nari, untuk klarifikasi.

Nenek Nari bertahun–tahun hidup dengan tiga keponakannya itu di tengah sawah, memanfaatkan gubuk sebagai tempat tinggalnya, namun setelah gubuk itu roboh, Nenek dan tiga keponakannya pindah ke Kampung Balingbing dan mendirikan rumah seadanya di atas tanah orang lain, “Emak dulu mah tinggal di gubuk tengah sawah, tapi Karena roboh terus disuruh pindah kesini sama tetangga bikin rumah di tanah orang. Cuma ya begini kondisi rumahnya, ini pun Alhamdulillah ada buat tinggal,” tuturnya.

Tiga keponakannya itu dirawatnya dari sejak balita hingga kini dewasa, “Nenek punya keponakan tiga, yang paling besar udah nikah, tinggal 2 lagi, yang bungsu masih SMP kelas 2,” imbuhnya.

Selama ini, Nenek hanya mendapatkan bantuan PKH dari pemerintah, “Bantuan ada dari pemerintah PKH, kalau bedah rumah belum ada sampai sekarang, listrik sama air masih ikut ke tetangga, bayar 45 ribu perbulan,” sambungnya.

Masih menurutnya, “Harapan nenek tidak banyak, hanya ingin memiliki tanah meski sepetak. Nenek mah cuma berpikir kalau nenek meninggal, terus keponakan nenek sama siapa? Siapa yang ngurus? Bagaimana kalau di usir sama yang punya tanah,” ujar nenek sambal menangis

Pemerintah Desa Balingbing ketika di konfirmasi oleh FMP, terkait kondisi nenek Nari menjelaskan, bahwa Pemdes pun sudah mengetahui kondisi yang dialami Nenek Nari, namun tidak bisa berbuat banyak, “Kami juga sudah mengetahui kondisinya, namun untuk program rutilahu syaratnya harus di tanah milik, jadi tidak bisa untuk di realisasikan,” jelas Casidi (Kepala Desa Balingbing).

Terkait listrik yang sampai sekarang belum dimiliki Nenek Nari, disebabkan bantuan tersebut ditolak oleh penerima manfaat, dalam hal ini Nenek Nari, “Bantuan listrik ada dan kami sudah mengajukan, tapi beliau menolak, karena listrik yang dari pemerintah daya nya 1300, beliau tidak bisa membayar tagihannya, jadi kami alihkan ke orang lain,” imbuhnya.

Atas langkah sosial tersebut, Kades Balingbing berterimakasih kepada FMP, karena sudah peduli dengan warganya dan meminta bantuan untuk bersama-sama mencari jalan keluar terbaik untuk Nenek Nari dan tiga keponakannya itu.

Mirisnya, di Negara Indonesia yang sudah merdeka 75 tahun, masih ada yang kesusahan dan hidup dalam kesengsaraan. Alibi berbenturan dengan aturan menjadi alasan dikesampingkannya rasa kemanusiaan.

#Maknari #Dinsos #SubangShow More

FMP-MEDIA PERAK PEDULI RUTILAHU AKAN BEDAH&BANGUN RUMAH PAK ROHALI KEC. CIPUNAGARA KAB. SUBANG

Pak Rohali yang Beralamat Di Kp. Susukan hilir Rt 14/03 Ds. Jati kec. [...]

DUGAAN KORUPSI KADES PAMANUKAN HILIR, FMP SIAP KAWAL PROSES HUKUM

PANTURA-SUBANG, (PERAKNEW).- Soal dugaan korupsi di Pemerintahan Desa [...]

PANTURA-SUBANG, (PERAKNEW).- Soal dugaan korupsi di Pemerintahan Desa Pamanukan Hilir, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang yang mencapai Rp908 juta, yang kini kasusnya tengah ditangani pihak Unit Tindak Pidan Korupsi (Tipidkor) Polres Subang, tahap penyelidikan dan para saksi telah dipanggil oleh pihaknya, seperti saksi, Mantan Sekdes Pamanukan Hilir, Ade Sukardi dan Bendaha Desa Pamanukan Hilir, Diman.

Bahkan, Kades Pamanukan Hilir pun turut sudah dipanggil Polres dan menyerahkan dokumen/ SPJ tahun 2019 kepada Unit Tipikor Polres Subang, belum lama ini.
Soal pemanggilan para saksi tersebut, ketika dikorfirmasi Perak, Kanit Tipidkor Polres Subang, IPDA Donny Kustiawan di ruang kerjanya, Kamis (2/6/20) membenarkan, “Sudah pemanggilan para saksi, termasuk kadesnya, masalahnya yang dilaporkan hanya tentang sewa asset bengkok desa saja, namun ketika BPD dipintai keterangannya, kurang jelas, nanti tim kami akan turun ke lapangan,” terangnya.

Menyikapi hal itu, saat dikonfirmasi di rumahnya, Kamis (2/7/20), Kades Pamanukan Hilir, Udin Jamaludin menjelaskan, bahwa terkait Dana Bantuan BUMDes, adalah alihan dari kades lama sebesar sebesar Rp40 juta, “Itu memang benar, namun Pengurus BUMDes sendiri belum ada pada saat itu, sehingga uangnya dipegang saya, rinciannya Rp10 juta untuk biaya operasional jemput bola BUMDes dari kementrian, sehingga dapat bantuan Rp50 juta, uangnya sudah diserahkan ke Pengurus BUMDes yang baru dibentuk, terus yang Rp10 juta nya untuk dana talang pengerasan jalan yang menghubungkan Poponcol, karena dananya yang dianggarkan belum turun, sekarang dikarenakan ada Covid-19 jadi gagal, ditambah Rp15 juta untuk biaya kekurangan BUMDes mengalami devisit, jadi jika dicari gara-gara dari BUMDes, saya cuma utang Rp5 juta, itupun sudah diambil pada Bulan Mei tahun 2020,” jelasnya.

Lanjutnya, “Jika yang dilaporkan masalah uang sewa tanah bengkok, kenapa BPD tidak membuat Perdes terkait bengkok, sehingga pemikiran saya dari seluas 8 Hektar, apa salahnya dibagikan ke pengurus desa, seluas 3 Hektar dari mulai perangkat desa sampai ke ketu RT/RW dan saya mengamankan seluas 5 Hektar, itupun tidak serta merta untuk pribadi saya, melainkan untuk semua kegiatan desa yang tak ada anggaranya, akan tetapi saya yang bertanggungjawab untuk masyarakat yang meninggal, yang sakit tetap kepada kades minta tolongnya, bukan ke BPD atau LPM,” papar Udin kepada Perak.

Udin menambahkan, “Soal pembelian mobil itu, sudah ada sebelum saya jadi kades, motor ninja itu tukar tambah dengan motor saya, Honda CBR, itupun tambahan uangnya belum saya bayar sampai sekarang, soal motor N-Max itu, motor kriditan sampai sekarang masih jauh ke pelunasan, soal beli rumah bukan saya yang beli, yang beli saudara saya,” tutur Udin.

Sementara, dihari yang sama, Perak menemui Ketua BPD Pamanukan Hilir, Muktar Zaelani, tepatnya Jam 16:20 WIB, ia mengatakan, “Terkait dengan uang Rp40 juta untuk BUMDes itu, kan anggaran dari DD, kenapa disalah gunakan, soal uang sewa kemudian soal BPD tak pernah membuat Perdes, ini apa buktinya,” ujarnya, sambil menunjukan buku Perdes tentang PAD kepada Perak.

Dari APBDes ini lanjut Muktar, “Tercantum tunjangan untuk Kades Rp150 juta, untuk Sekdes Rp30 juta, untuk para kasi/kaur Rp3,5 juta. Justru yang tidak jelas realisasinya, contoh untuk BPD dari Rp11 juta, yang diterima oleh hanya Rp10 juta, ada informasi dari Sekdes yang seharusnya menerima Rp30juta, cuma nerima Rp5 juta dan soal sewa tanah bengkok yang seharusnya diterima oleh BPD, Perangkat desa dan RT/RW tahun 2019, ternyata dibagikan tahun 2020, sedangkan sewa tanah tersebut, sudah diambil kades sampai tahun 2021, ini bagaimana selanjutnya?,” ungkapnya bertanya-tanya.

Sementara itu, ketika hendak dikonfirmasi, Sekdes Pamanukan Hilir, Ade Sukardi belum Nampak bisa ditemui di rumahnya. Sedakan Bendaha Desa Pamanukan Hilir, Diman menurut informasi, akan dipanggil oleh Polres Subang, pada besok, Hari Jum’at, 3 Juli 2020, sebab pemanggilan pertama, Diman tidak membawa berkas yang dibutuhkan penyidik. (Hendra/ Atang S)
#korupsi #PamanukanHilir #KabSubang #JawabaratShow More

KADINSOS KAB. SUBANG AKAN PECAT KOORDINATOR PKH & TKSK KEC CIASEM TERKAIT CARUT MARUTNYA PKH&BPNT

KADINSOS KAB. SUBANG AKAN PECAT KOORDINATOR PKH & TKSK KEC CIASEM [...]

1 of 10 Next