PERAK TV

9 ORANG ROMBONGAN SMK DEPOK M3NINGG4L DUNIA DALAM K3C3LAK4AN BUS DI CIATER

Sebuah bus yang mengangkut rombongan SMK Lingga Kencana Depok ...

PASCA DIDEMO FMS, PEMDES SUKAMANDIJAYA AKHIRNYA KEMBALIKAN DANA BPNT MILIK RATIB

Akhirnya Pemerintah Desa Sukamandijaya bersedia mengembalikan uang ...

Akhirnya Pemerintah Desa Sukamandijaya bersedia mengembalikan uang Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT hak Keluarga Penerima Manfaat KPM BPNT tersebut yakni hak salah seorang warganya bernama Ratib belum lama ini.

Hal ...tersebut diungkapkan oleh Ratib pria lanjut usia didampingi anaknya melalui Perak TV di rumahnya di Dusun Wesel Desa Sukamandijaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat pada hari Selasa tanggal 23 April tahun 2024.

Seperti telah diberitakan Perak TV edisi lalu, sebelum uang BPNT atas nama Ratib dikembalikan oleh Pemdes Sukamandijaya tersebut, Forum Masyarakat Sukamandijaya FMS bersama Paguyuban Pemuda Karang Asem PPKRS dan didukung Forum Masyarakat Peduli Provinsi Jawa Barat atau FMP Jabar menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Desa Sukamandijaya dan Kantor Kecamatan Ciasem pada Hari Jumat tanggal 8 Maret tahun 2024 dalam rangka menyikapi kasus BPNT itu.

Pasalnya, dana bantuan hak KPM atas nama Ratib ini tak pernah cair karena Kartu Keluarga Sejahtera KKS BPNT atau ATM yang diterimanya dari aparatur Desa Sukamandijaya itu bukanlah KKS miliknya, melainkan diduga palsu dan selama satu tahun itu saldo bantuannya selalu kosong.

Seperti diterangkan Ratib seorang kakek yang sedang sakit struk ini kepada Perak TV bahwa dirinya telah menerima KKS BPNT dari ketua RT nya pada tahun 2021 lalu, namun bukan atas nama dirinya, melainkan atas nama Latip.

Seiring berjalannya waktu hingga 2 tahun, KKS atas nama Latip tersebut tidak pernah ada isi saldo bantuannya walau sudah kerap setiap bulannya dicek di Brilink terdekat, sehingga anaknya melakukan pengaduan kepada petugas dinas terkait dan akhirnya mulai menemukan titik terang.

Faktanya, KKS BPNT atas nama Ratib itu memang benar terdaftar dan aktif, namun diduga KKS atau ATM milik KPM atas nama Ratib ini ditukarkan dengan KKS atas nama Latip tersebut oleh oknum.

Ratib dan anaknya membuat laporan kehilangan KKS BPNT miliknya itu ke Polsek Ciasem dan selanjutnya mendatangi Bank BRI Unit Ciasem Girang untuk meminta Rekening Koran historis pencairan dana BPNT miliknya itu yang setiap bulan cair dengan nominal 200 Ribu rupiah per bulannya selama 2 tahun ini.

Akhirnya kasus tersebut pun terungkap dengan bukti rekening koran dari BRI itu, tercantum bahwa dana BPNT yang merupakan haknya itu telah digeser melalui transfer dari KKS miliknya atas nama PTR Ratib dengan nomor rekening 3 4 6 1 0 1 0 0 9 0 1 0 5 2 4 pindah ke rekening ATM atas nama Kurniawan dengan nomor rekening 4 3 4 1 0 1 0 0 4 2 7 6 5 3 4 melalui transaksi mesin EDC.

Atas pemberitaan Perak TV tersebut, Unit Tindak Pidana Korupsi pada Polres Subang langsung menindaklanjuti kasus ini.

Tidak hanya itu, kasus yang berkaitan dengan BPNT masih di Desa Sukamandijaya ini juga sempat dilaporkan oleh Forum Masyarakat Peduli Provinsi Jawa Barat FMP Jabar hingga dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pengumpulan Bahan Keterangan dari Polres Subang yang sampai ke meja Posko Pusat LSM FMP Jabar pada Bulan Desember tahun 2022 dan Januari tahun 2023 lalu, bahwa Tim Penyelidik Unit Tindak Pidana Korupsi pada Polres Subang sudah melakukan pengumpulan bahan keterangan, meminta dokumen dan klarifikasi terhadap 3 pengelola Agen E Waroeng atau Brilink Desa Sukamandijaya dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan TKSK atau Pendamping Program Bantuan Pangan Non Tunai BPNT Kecamatan Ciasem, serta melakukan permintaan keterangan terhadap Ketua RT 01, 02 dan Ketua RT 03 Dusun Karanganyar Timur Desa Sukamandijaya.

Pasalnya, para oknum perangkat dan Aparatur Desa Sukamandijaya mulai dari kepala dusun hingga ketua RT diduga telah melakukan penarikan KKS BPNT dari para pemiliknya untuk dikumpulkan dan digesek secara masal disalah satu E Warung atau Brilink milik oknum kepala desanya.

Bahkan Oknum Kepala Desa Sukamandijaya H E juga sempat diwawancarai Perak TV di kantornya pada tanggal 28 Maret tahun 2023 lalu yang mengaku dirinya sudah dipintai keterangannya oleh pihak Polres Subang.

Sementara beberapa oknum ketua RT di Desa Sukamandijaya saat diwawancarai Perak menyatakan bahwa pelanggaran yang dilakukannya itu atas perintah para oknum kepala dusunnya yang diperintahkan pula oleh sang oknum kepala desa tersebut.

Selanjutnya, beberapa oknum kepala dusun Desa Sukamandijaya mangakui bahwa KKS memang benar ditransaksikan di mesin EDC E Warung milik kepala desa dan seluruh paketan sembako tersebut semua dipasok oleh sang kepala desa,
Namun hingga saat ini penanganan kasusnya belum tuntas.

Dari Subang Jawa Barat Hendra Galang Perak TV Melaporkan.[+] Show More

INDIKASI DITELANTARKAN, HGB PT BSN JADI PRIORITAS SOROTAN KANWIL BPN JABAR

Satgas Pemburu Mafia Tanah LSM Forum Masyarakat Peduli Provinsi Jawa ...

Satgas Pemburu Mafia Tanah LSM Forum Masyarakat Peduli Provinsi Jawa Barat atau FMP Jabar terus bergerak tanpa henti mendatangi dan menemui pihak pihak berwenang mulai dari Aparat Penegak Hukum maupun ...dengan pihak-pihak Pejabat mulai dari tingkat desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga ke pemerintah pusat.

Gerakan massif FMP Jabar itu dalam rangka mengawal terkait penanganan Kasus Sengketa Lahan antara PT Bhakti Satria Nusapersada BSN dengan warga terdampak Pembangunan Bendungan Sadawarna yang kini menempati Lahan Blok Cirahong Desa Sadawarna Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat.

Pengawalan tersebut dilakukan atas dasar kuasa penuh yang diterimanya dari sejumlah Warga yang bersengketa itu.

Dan kali ini Satgas Pemburu Mafia Tanah FMP Jabar menggelar Audiensi dengan para Pejabat pada Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau Kanwil ATR BPN Provinsi Jawa Barat pada Hari Jum at tanggal 3 Mei Tahun 2024.

Audiensi ini dihadiri oleh para perwakilan Kepala Kanwil ATR BPN Provinsi Jawa Barat yakni Bidang Koordinasi dan Supervisi Korsub Landerform Fitria, Korsub Perkara Todi, Konsultan Gugus Tugas Reforma Agraria Irfan dan Wira.

Dalam kesempatan Audiensi itu Ketua Umum FMP Jabar Asep Sumarna Toha atau yang akrab di sapa Abah Batman yang didampingi oleh PLT Sekjennya Hendra Sunjaya beserta Tim Satgas Pemburu Mafia Tanah FMP Jabar lainnya menyampaikan bahwa Kepala Seksi Sengketa Kantor ATR BPN Subang Ilman menyatakan Lahan Hak Guna Bangunan HGB PT Bhakti Satria Nusapersada masuk Dalam Objek Ditelantarkan.

Hal itu diungkapkan Ilman dalam agenda Rapat Dengar Pendapat RDP dengan Komisi 1 DPRD Subang membahas Sengketa Lahan Warga dengan PT BSN pada 20 November Tahun 2023 lalu.

Atas persoalan itu Abah Batman meminta Kepala Kanwil ATR BPN Provinsi Jawa Barat tersebut agar serius menindaklanjuti sengketa lahan ini, karena masih atas dasar keterangan dari Kepala Seksi Sengketa Kantor ATR BPN Subang Ilman, bahwa berdasarkan hasil pengecekan pihak ATR BPN Subang ternyata selama ini HGB PT BSN diindikasikan tidak pernah melakukan penggunaan dan pemanfaatan tanahnya secara optimal, artinya HGB tersebut ditelantarkan, dan pihaknya yakni ATR BPN Subang siap merekomendasikan temuannya itu ke Kanwil dan pejabat terkait di tingkat pusat, bahwa lahan itu menjadi objek tanah terlantar dan sudah dapat dipastikan karena 183 hektar tersebut dibiarkan begitu saja.

Sementara, masyarakat sebagaian besar sangat membutuhkan tanah tersebut untuk digunakan dan dimanfaatkan.

Menyikapi apa yang disampaikan Ketua Umum FMP Jabar itu, Bidang Koordinasi dan Supervisi Landerform Fitria didampingi Korsub Perkara Todi, Konsultan Gugus Tugas Reforma Agraria Irfan dan Wira mengatakan akan segera melaporkan hal tersebut kepada atasannya yakni Kepala Kanwil ATR BPN Provinsi Jawa Barat.

Dari Bandung Jawa barat Galang Jajang Perak TV melaporkan.[+] Show More

R.A.T DAN PEMBENTUKAN PENGURUS BARU KOPERASI KONSUMEN MINA SALUYU MULYA

Sehubungan dengan berakhirnya tutup buku tahun 2023, Pengurus Koperasi ...

Sehubungan dengan berakhirnya tutup buku tahun 2023, Pengurus Koperasi Konsumen Mina Saluyu Mulya menggelar Rapat Anggota Tahunan yang dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 6 Mei tahun 2024 di Kantor Koperasi ...Konsumen Mina Saluyu Mulya Desa Mayangan Kecamatan Legonkulon Kabupaten Subang.

Dalam acara tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Mayangan Darto, Kepala Desa Legonwetan Taripah, Camat Legonkulon yang diwakili oleh Sekcam Haji Agus, Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Dan Perindustrian DKUPP Subang, Dekopinda Kabupaten Subang, Anggota Pol air Polda Jabar, Babinsa TNI dan Bhabinkamtibmas Polri serta121 orang dari 255 anggota koperasi itu sendiri.

RAT tersebut dipimpin oleh Manager Koperasi Konsumen Mina Saluyu Mulya Endang Muslim yang dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sambutan sambutan dari instansi yang hadir.

Kepala Desa Mayangan dalam sambutan nya mengatakan, Mayangan adalah emasnya diwilayah Kecamatan Legonkulon, karena banyak potensi dan berharap potensi yang ada harus dikembangkan, diantaranya Koperasi Konsumen Mina Saluyu Mulya ini, bahkan semua universitas yang ada di Jawa hampir pernah datang ke wilayahnya guna penelitian.

Dari pihak Kecamatan Legonkulon Haji Agus menyampaikan perihal pemekaran Kabupaten Subang Utara.

Haris Al khoeri yang mewakili Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian menyampaikan bahwa ada 5 jenis koperasi yaitu koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, koperasi pemasaran dan koperasi simpan pinjam.

R A T ini memang kewajiban dari koperasi sebagaimana amanah dari Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoprasian pasal 26, bahwa rapat anggota sekurang kurangnya dilaksanakan 1 kali dalam satu tahun.

Dalam rapat anggota yang menyampaikan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas itu selambat lambatnya bisa dilaksanakan 6 bulan setelah tutup tahun buku lampau.

Selesai acara sambutan-sambutan itu, dilanjutkan dengan acara pembubaran pengurus lama dan pemilihan kembali pengurus baru dan yang memimpin pemilihan pengurus oleh Hardoyo dari Dekopinda Kabupaten Subang.

Dalam hal pemilihan pengurus baru itu ada 3 orang yang mencalonkan ketua dari anggota Koperasi Konsumen Mina Saluyu Mulya yaitu Haji Amun, Alvian dan Suwardi.

Dari hasil suara pemilihan tersebut Haji Amun mendapatkan 40 suara, Alvian mendapatkan 38 suara dan Suwardi mendapatkan 42 suara dan tidak sah 1 suara.

Dalam wawancaranya Ketua Koperasi Konsumen Mina Saluyu Mulya terpilih yakni Wardi mengatakan dirinya merasa tidak percaya atas terpilihnya sebagai Ketua Koperasi Konsumen Mina Saluyu Mulya.

Ketua terpilih langsung memanggil 4 orang anggota untuk menjadikan pengurus dan susunan Pengurus Koperasi Konsumen Mina Saluyu Mulya periode 2024-2028 yaitu Ketua Suwardi, Wakil Ketua Agus Supriatna, Sekretaris 1 Alvian, Sekretaris 2 Otong Wahyudi, Bendahara Hamdan Zaenal Bahri dan langsung dilantik oleh Haris Al khoeri atas nama Kepala Dinas koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian.

Dari Subang Jawa Barat Tarya Suryana Perak TV Melaporkan.[+] Show More

SAMPE TIDUR DI DAPUR, RUMAH IBU YANI NYARIS AMBRUK! BUTUH PERTOLONGAN

Nasib yang kurang beruntung dialami ibu yani dalam kondisi ekonominya ...

BUTUH PERHATIAN PEMERINTAH, DOKMARU INDRAMAYU GERCEP TANGANI ANAK YATIM PENDERITA LUMPUH

Dokter Masuk Rumah atau di singkat Dokmaru dari Dinas Kesehatan ...

Dokter Masuk Rumah atau di singkat Dokmaru dari Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu Gerak Cepat Tangani Novita Putri anak yatim yang mengalami penderita lumpuh tinggal bersama ibunya di Desa Karangsong Blok Song ...Pantai Rt 3 RW 2 Kecamatan Indramayu Kabupaten indramayu.

Novita Putri anak yatim penderita lumpuh yang tinggal bersama ibunya di rumah yang tergolong tidak layak huni dan tidak mampu mengharapkan perhatian serius dari pemerintah daerah khususnya bupati Indramayu Hajah Nina Agustina S H M H CRA untuk membantu baik dalam segi kesehatan maupun Sosial.

Menurut Yati orang tua Novita Putri mengatakan, Anak saya Novita Putri terkena sakit lumpuh sejak kecil umur 6 bulan karena sakit panas dan sekarang usia anak saya sudah 10 tahun, saya tergolong orang yang tidak punya dan suami saya sudah meninggal lima bulan yang lalu tuturnya.

Lanjut Yati, dulu pernah anak saya dapat bantuan dari pemerintah daerah berupa kursi roda, sembako dan uang tunai sebesar Satu Juta Rupiah dan dijanjikan akan dikasih santunan sosial biaya hidup tapi sampai sekarang santunan sosial biaya hidup tersebut masih belum juga dapat.

Semoga dengan kedatangan Dokmaru alias Dokter Masuk Rumah Dari Kasi Kesos Kecamatan Indramayu, ibu Kepala Desa Karangsong, ibu Bidan Karangsong, dan pak lurah Desa Karangsong bisa membantu anak saya baik kesehatan maupun sosialnya dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Ucap Yati.

Sementara Lilis Kasi Kesos Kecamatan Indramayu Pada hari Kamis Tanggal 2 Mei Tahun 2024 menuturkan, kami dari Dokmaru akan Gercep melayani masyarakat Indramayu yang membutuhkan, kalau dilihat dari bantuan warga itu kan sudah dapat BPJS Kesehatan, artinya fasilitas kesehatan sudah terjamin, kalaupun BPJS tidak aktif juga kami bisa bikinkan SKTM dan kami gerak cepat dan langsung dirawat.

Lanjut Lilis, Kalau terkait biaya hidup biasanya ada di Kecamatan dan bekerjasama dengan Baznas, Nanti kami akan membatu mengajukan bantuan Baznas bantuan biaya hidup.

bantuan biaya hidup tersebut dapatnya satu tahun sekali dengan nominal sebesar Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah, tapi ditengah perjalanan sekarang dapatnya Satu juta Rupiah berbentuk uang Pungkasnya.

Dari Indramayu Jawa barat Sono Lukman Perak TV melaporkan.[+] Show More

DI PASTIKAN MAFIA TANAH PATIMBAN MENANGIS! KANWIL JABAR SEGERA TERBITKAN SK PENGHAPUSAN LAHAN TORA

Satgas Pemburu Mafia Tanah LSM Forum Masyarakat Peduli Provinsi Jawa ...

Satgas Pemburu Mafia Tanah LSM Forum Masyarakat Peduli Provinsi Jawa Barat atau FMP Jabar terus bergerak tanpa henti mendatangi dan menemui pihak-pihak berwenang terkait penanganan Kasus Mafia Tanah Patimban, baik ...itu dengan Aparat Penegak Hukum maupun dengan pihak-pihak Pejabat mulai dari tingkat desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga ke pemerintah pusat.

Dan kali ini, Satgas Pemburu Mafia Tanah FMP Jabar menggelar Audiensi dengan para Pejabat pada Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Barat, pada Hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024.

Audiensi ini dihadiri oleh para perwakilan Kepala Kanwil ATR BPN Provinsi Jawa Barat, yakni Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsub) Landerform Fitria, Korsub Perkara Todi, Konsultan Gugus Tugas Reforma Agraria Irfan dan Wira.

Dalam kesempatan Audiensi itu, Ketua Umum FMP Jabar Asep Sumarna Toha atau yang akrab di sapa Abah Batman yang didampingi oleh PLT Sekjennya Hendra Sunjaya, beserta Tim Satgas Pemburu Mafia Tanah FMP Jabar lainnya menyampaikan, bahwa Audiensi ini membahas terkait tindaklanjut surat dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI).

Adapun surat dari Kejagung RI ini berisi soal pernyataan bahwa pada pelaksanaan Program Presiden Republik Indonesi, yaitu program Tanah Obyek Landreform atau Tanah Obyek Reforma Agraria TORA tahun 2021 di Desa Patimban Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat dinyatakan Cacat hukum/Cacat Prosedural sehingga harus dibatalkan.

Pihaknya juga ingin mengklarifikasi obyek non TORA dengan NIB 008900-00898-00899 yang terbit lebih dulu dari obyek TORA 2021 yang titik lokasinya berada di laut Patimban/masuk batas dalam Sepadan Pantai.

Berdasarkan informasi yang berhasil di himpun menyebutkan bahwa Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Barat akan segera menerbitkan Surat Keputusan atau SK Pembatalan untuk Seluruh Bidang Tanah program TORA 2021 di Desa Patimban sebanyak 500 Bidang atau Seluas 900 Hektar ini.

Hal tersebut ditengarai karena diduga obyek seluruh lahan program TORA tersebut sudah berpindah tangan dan diperjual belikan kepada pihak investor melalui mafia mafia tanah di Pantura Kabupaten Subang itu.

Menyikapi pernyataan Ketua Umum FMP Jabar dalam Audiensi itu, Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsub) Landerform Fitria didampingi Korsub Perkara Todi, Konsultan Gugus Tugas Reforma Agraria Irfan dan Wira mengungkapkan, bahwa Draf SK tentang Pembatalan seluruh Sertipikat lahan program TORA 2021 di Desa Patimban tersebut sudah dibuat dan dalam dua Minggu kedepan akan segera ditandatangani Kepala Kanwil ATR BPN Provinsi Jawa Barat untuk selanjutnya diterbitkan.

Maka dari itu jika SK Pembatalan tersebut sudah terbit, sudah barang tentu seluruh obyek lahan seluas 900 hektar program hibah Presiden di Desa Patimban itu resmi dibatalkan atau dihapuskan dan Sertipikatnyapun sudah pasti dinyatakan tidak berlaku lagi.

Atas Hal tersebut dipastikan para Mafia Tanah Patimban yang menguasai lahan program hibah Presiden ini akan menangis.[+] Show More

LAHAN HIBAH PRESIDEN DICAPLOK MAFIA TANAH, FMP JABAR DORONG HAK ANGKET

Satgas Pemburu Mafia Tanah LSM Forum Masyarakat Peduli Provinsi Jawa ...

Satgas Pemburu Mafia Tanah LSM Forum Masyarakat Peduli Provinsi Jawa Barat atau FMP Jabar menggelar Audensi dengan para petinggi Wakil Rakyat DPRD Subang di Ruang Rapat Sidang Paripurna DPRD Subang ...pada Kamis tanggal 2 Mei Tahun 2024.

Audiensi ini dihadiri oleh Ketua Komisi 1 DPRD Subang dari Fraksi Golkar Bangbang Irmayana, Wakil Ketua 2 DPRD Subang Haji Aceng Kudus dan Hendra Boeng selaku Ketua Fraksi Partai Nasdem.

Sementara itu Ketua Umum FMP Jabar Asep Sumarna Toha atau yang akrab di sapa Abah Batman hadir dengan didampingi oleh PLT Sekjennya yakni Hendra Sunjaya, serta oleh Kepala Posko FMP Jabar Wilayah Kecamatan Subang Kota Jajat Darmatika dan Kepala Posko FMP Jabar Kecamatan Cipunagara Haji Wahyu.

Dalam audensinya, Tim Satgas Pemburu Mafia Tanah FMP Jabar ini bermaksud untuk mendorong DPRD Subang agar segera menggelar Hak Angket sebagai bentuk tindakan nyata atas persoalan terkait dugaan penyalahgunaan pada pelaksanaan program hibah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yakni program Tanah Obyek Reforma Agraria atau disingkat Tora pada tahun 2021 di Desa Patimban Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat.

Seperti diungkapkan oleh Ketua Umum FMP Jabar Abah Batman, bahwa berdasarkan hasil investigasinya dan kroscek lapangan, ada dari sebanyak 500 bidang atau lebih kurang seluas 900 hektar program Tora tersebut ada sebanyak 307 bidang atau 462 hektar lebih obyeknya adalah laut, dan Mirisnya lagi, diketahui hampir 90% penerima manfaatnya adalah fiktif dan berasal dari luar lokasi program atau bukan masyarakat adat setempat, dan termasuk Nelayan yang terdampak Pelabuhan Patimban pun yang notabene masyarakat adat Desa Patimban ini tidak sama sekali menerima lahan program hibah Presiden tersebut.

Mereka masyarakat adat yang seharusnya sebagai penerima manfaat, namun faktanya hanya tercatat namanya saja dan kini obyek lahan program hibah tanah dari Presiden tersebut seluruhnya dikuasai oleh Mafia Tanah.

Jika 900 hektar luas obyek program hibah Presiden ini dikalikan dengan harga tanah di Desa Patimban saat ini yaitu 300 Ribu rupiah per meternya, maka atas kasus ini berpotensi merugikan keuangan Negara mencapai 2 koma 7 Triliun rupiah lebih.

Adapun sebagai pelaksana program tersebut adalah Tim Panitia Pertimbangan Landreform tahun 2021 sesuai dengan SK Bupati Subang Nomor PM 04 04 garing kep 132 Tapem garing 2021.

Sementara dalam kesempatan itu Insinyur Bangbang Irmayana selaku Ketua Komisi 1 DPRD Subang dari Fraksi Golkar menyatakan akan segera melakukan pemanggilan terhadap para pihak terkait dalam kasus tersebut, karena ini menyangkut dengan SK Bupati.

Ditambahkan Haji Aceng Kudus selaku Wakil Ketua 2 DPRD Subang mengucapkan banyak terimakasih kepada FMP Jabar yang sudah memberikan informasi seputar kasus tersebut secara detail.

Dirinya juga akan melakukan konfirmasi secara langsung kepada para pihak yang bersangkutan.

Selanjutnya dijelaskan oleh Hendra Boeng selaku Ketua Fraksi Partai Nasdem, bahwa menurutnya DPRD tentunya memiliki beberapa hak selain Hak Angket dan sebelum dilakukannya Hak Angket, tentunya perlu dilakukan Hak Interpelasi dulu untuk memanggil berbagai pihak terkait itu sesuai yang tertera namanya didalam SK Bupati tersebut.

dari subang jawa barat galang nurmanta perak TV melaporkan.[+] Show More

BOS URIP GELAR SILATURAHMI & HALAL BI HALAL BERSAMA PENSIUNAN ASN SUBANG, TOKOH AGAMA DAN MASYARAKAT

H Urip Soeprianto S E yang akrab di sapa Bos Urip ini menggelar ...

KOPDAR CALAWAK, ABAH BETMEN AJAK CALAWAK UNTUK BERANI KRITIK TERHADAP PEJABAT PUBLIK

Ketua Umum Forum Masyarakat Peduli Jawa Barat Asep Sumarna Toha yang ...

KOMUNITAS CALAWAK GELAR KEGIATAN KOPDAR DAN HALAL BIHALAL

Komunitas Calawak Adakan Kegiatan Kopdar dan Halal Bihalal di Pos ...

FK-MPL BERSAMA FORKOPIMCAM PURWADADI GELAR PEDULI MASALAH SAMPAH

Masalah sampah masih menjadi suatu hal yang belum terpecahkan solusi ...

PULUHAN CALON JAMA'AH HAJI KEC. PURWADADI & CIKAUM IKUTI MANASIK HAJI

Menjelang Idul Adha tentunya Bulan yang di tunggu tunggu bagi umat ...

RIBUAN HEKTAR SAWAH KEKERINGAN DIDUGA TERDAMPAK PROYEK PT BRANTAS

Ribuan Hektar Sawah di 3 desa tidak dapat tanam dalam satu musim ini, ...

Ribuan Hektar Sawah di 3 desa tidak dapat tanam dalam satu musim ini, karena sulit mendapatkan air hingga kekeringan dan sudah barang tentu petani pun merugi.

Kejadian ini dampak dari Pekerjaan ...Proyek Rehabilitasi Saluran Sungai Sukamandi CS dan Beres CS di Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang yang dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya Badan Usaha Milik Negara.

Adapun 3 desa yang terdampak proyek tersebut yakni Desa Pinangsari dan Sukahaji Kecamatan Ciasem, juga Desa Rawamekar Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang.

Seperti diungkapkan oleh salah seorang petani dari salah satu Desa, yakni Desa Pinangsari, Calam yang akrab disapa Blek menyatakan bahwa benar ribuan hektar di 3 desa termasuk sawahnya tidak tanam dalam satu musim ini.

Blek juga menerangkan bahwa dirinya bersama para petani lainnya dari 3 desa tersebut serta didampingi oleh kepala desanya, sempat menggeruduk kantor pengairan Perum Jasa Tirta II Unit Usaha Wilayah III Seksi Sukamandi tepatnya di Desa Ciberes.

Pasca penggerudukan itu, air sempat mengalir normal, namun tak berselang lama melainkan hanya beberapa hari saja.

Lanjut Blek atas kejadian tersebut, jika dihitung kerugian materinya untuk para petani pemilik ribuan hektar sawah tiga desa tersebut termasuk juga dirinya bisa mencapai milyaran rupiah.

Perlu diketahui bahwa proyek yang dikerjakan PT Brantas Abipraya ini dibiayai negara senilai Rp 160 Milyar melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPUPR), Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA), Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC) Tahun anggaran 2023-2024 meliputi 4 kecamatan se Kabupaten Subang, diantaranya Kecamatan Ciasem, Blanakan, Patokbeusi dan Pabuaran.

Adapun titik pekerjaan nya, meliputi Saluran Sungai Sukamandi CS, Beres CS, Jengkol CS dan Pengkolan CS.

Menyikapi permasalahan ini, pihak Kontraktor yakni PT Brantas Abipraya, dalam hal waktu mulai kerjanya diduga mengabaikan hasil rapat sosialisasi yang dilakukan sebelumnya dengan para petani.

Selain itu, diduga pula ada Penyimpangan dalam proses pekerjaannya tersebut, seperti diberitakan Perak TV sebelumnya, masih pekerjaan proyek yang sama dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya namun di tempat berbeda, yakni Pada pekerjaan Tembok Penyangga Tanah di Dusun Rawasari Desa Sukamandijaya Kecamatan Ciasem belum lama ini.

Dalam hal dimensi volume pekerjaan TPTnya itu diduga tidak sesuai dengan Shop Drawing nya, bahkan adukan perpaduan semen dan pasirnyapun tidak beraturan serta teknisnya pun dengan cara manual.

Di tempat terpisah, juga sumber dana proyek yang sama dan Kontraktor nya sama PT Brantas Abipraya, Jembatan dan Tembok Penyangga Tanah di Saluran Sungai sekitaran Areal Pertanian HGU PT Sang Hyang Seri Sukamandi, Kecamatan Ciasem baru beberapa minggu selesai dibangu sudah ambruk.

Faktanya, bangunan jembatan ini tidak menggunakan kerangka besi yang maksimal, melainkan hanya dipinggiran jembatannya saja yang diberikan pasangan besi, bahkan adukan coran bangunan jembatannya juga diduga asal-asalan.

Tidak hanya itu, pada bangunan TPTnya juga baru selesai dibangun beberapa Minggu ini terlihat sudah banyak yang retak.
(Dari Subang Jawa Barat Hendra Galang Perak TV Melaporkan)[+] Show More

MESKI SUDAH MENGAJUKAN KE PEMDA SUBANG, PERBAIKAN JEMBATAN BELUM KUNJUNG DIREALISASI

Jembatan Penghubung antara 2 dusun, yaitu Dusun Kerajan dan Dusun ...

LAGI, PT BRANTAS KERJAKAN PROYEK BBWSC ASAL-ASALAN

Lagi lagi ditemukan kembali dugaan Korupsi PT Brantas Abipraya pada ...

Lagi lagi ditemukan kembali dugaan Korupsi PT Brantas Abipraya pada pekerjaan Proyeknya yang dibiayai senilai 160 Milyar oleh negara melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya ...Air Balai Besar Wilayah Sungai Citarum atau disingkat KPUPR Dirjen SDA BBWSC Tahun Anggaran 2023 sampai dengan tahun 2024 di Wilayah Pantura Kabupaten Subang belum lama ini.

Dugaan Korupsi PT Brantas Abipraya kali ini pada pekerjaan Jembatan dan Tembok Penyangga Tanah atau TPT di Saluran Sungai sekitaran Areal Pertanian HGU PT Sang Hyang Seri Sukamandi Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat.

Faktanya, baru beberapa minggu saja selesai dibangun Jembatan hasil pekerjaan PT Brantas tersebut sudah amburadul.

Bagaimana tidak, bangunan jembatan ini tidak menggunakan kerangka besi yang maksimal, melainkan hanya dipinggiran jembatannya saja yang diberikan pasangan besi, bahkan adukan coran bangunan jembatannya juga diduga asal-asalan.

Tidak hanya itu saja, pada bangunan TPT nya juga baru selesai dibangun beberapa Minggu ini terlihat sudah banyak yang retak.

Seperti pemberitaan Perak TV diedisi sebelumnya ditemukan juga pembangunan TPT BBWSC di Saluran Sungai Dusun Rawasari Desa Sukamandijaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang yang tidak secara langsung dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya selaku Kontraktor Tunggalnya, melainkan di Sub Kontraktualkan ke CV Anugerah Jaya Konstruksi AJK diduga Sarat korupsi.

Lebih parahnya lagi, di lokasi proyek tidak nampak terpampang papan informasi pekerjaan, sehingga biasa disebut sebagai proyek siluman. Atas hal itu, sudah barang tentu si kontraktor proyek TPT Saluran Sungai di Desa Sukamandijaya tersebut diduga ada niat untuk melakukan pelanggaran.

Mandor Proyek TPT bernama Asep saat diwawancarai Perak TV di lokasi ia nampak bingung ketika ditanya keberadaan papan informasi proyek yang dikerjakannya itu, lalu mengatakan bahwa papan informasi proyek di pasang di kantornya, melainkan tidak di lokasi proyek.

Selanjutnya ketika ditanya terkait dimensi vo lume bangunan TPT sesuai Shop Drawing nya Asep menyatakan, bahwa tinggi full TPT adalah 160 Sentimeter, lebar bawah 50 Sentimeter, lebar atasnya 30 Sentimeter dan untuk vo lume panjang meter larinya 600 Meter.

Faktanya ketika diukur Perak TV Tinggi vo lume Pondasinya hanya 20 Sentimeter saja, tinggi kemiringan muka bangunan dari pondasi 70 Sentimeter, sehingga tinggi full bangunan TPT hanya 90 Sentimeter saja. Adapun vo lume lebar dasar atau bawah bangunan TPT bervariatif, mulai dari 48 sampai 50 Sentimeter dan yang sesuai gambar kerja hanya lebar atasnya saja yaitu 30 Sentimeter dan adukan TPT tersebut pun tidak menggunakan alat atau mesin, namun dilakukan secara manual oleh kulinya.

Sementara itu, menyikapi dugaan Penyimpangan proyek tersebut, Pimpinan Konsultan proyek PT Brantas Abipraya bernama Enang saat diwawancarai Perak TV enggan berkomentar dan malah mengarahkan agar konfirmasi ke pihak PT Brantas Abipraya dulu sebelum mewawancarai dirinya.

Proyek BBWSC yang dikerjakan PT Brantas Abipraya yang dibiayai senilai 160 Miliyar ini meliputi Pekerjaan Rehabilitasi Peningkatan dan Modernisasi Jaringan Irigasi Saluran Sungai di 4 wilayah kecamatan di Kabupaten Subang, diantaranya Kecamatan Ciasem, Blanakan, Patokbeusi dan Pabuaran, diantaranya Jengkol CS, Pengkolan CS, Sukamandi CS dan Beres CS.
Seperti disampaikan oleh Pelaksana Teknis BBWSC Pajar Nurjaman kepada Perak TV dalam sosialisasinya di Gedung Olah Raga Pemerintahan Kecamatan Ciasem pada Rabu 17 Mei 2023 lalu.

Pajar Nurjaman menerangkan, selaku kontraktor pada pelaksanaan pekerjaan proyek 160 Milyar tersebut adalah PT Brantas Abipraya yang merupakan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang bergerak di bidang konstruksi.

Dari Subang Jawa Barat Hendra Galang Perak TV Melaporkan.[+] Show More

Peduli Rakyat TV Online

9 ORANG ROMBONGAN SMK DEPOK M3NINGG4L DUNIA DALAM K3C3LAK4AN BUS DI CIATER