PERAK TV

MANTAN KAJARI DAN KASI PIDSUS KEJARI SUBANG DI LAPORKAN KE KOMISI KEJAKSAAN

Ketua Umum LSM Forum Masyarakat Peduli FMP jabar yang juga Penanggung ...

Ketua Umum LSM Forum Masyarakat Peduli FMP jabar yang juga Penanggung jawab Komunitas Anak Muda Peduli Anti Korupsi Kampak Asep Sumarna Toha alias Abah Batman bersama Tim Pemburu Mafia Tanah Selasa ...14 maret 2023 kemarin membuktikan pernyataannya terkait rencana melaporkan Mantan Kepala Kejaksaan Negeri subang I Wayan Sumertayasa S H dan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Subang Aep Saepulloh S H yang diduga telah melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang terhadap dugaan perubahan penanganan kasus Mafia Tanah Patimban menjadi kasus sewa lahan bengkok termasuk upaya mengulur-ulur proses penetapan tersangkanya.

Hal ini sesuai dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R I Peraturan Jaksa Agung R I Nomor PER 014/A/JA/11/2012 tentang Kode Etik Jaksa dan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Surat Laporan atau Pengaduan disertai penyerahan berkas bukti-bukti terkait dugaan adanya tindakan penyalahgunaan wewenang dan atau pelanggaran kode etik mantan Kajari dan Kasi Pidsus Kejari Subang termasuk berkas bukti-bukti terkait kasus Mafia Tanah Patimban diserahkan secara langsung oleh Abah Batman beserta Tim Pemburu Mafia Tanah ke Komisi Kejaksaan Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa 14 Maret 2023.

Adapun dugaan penyalahgunaan wewenang yang diduga melibatkan dua mantan pejabat Kejari Subang ini ialah terhadap penanganan Kasus Mafia Tanah pada pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Tora pada tahun anggaran 2021 di Desa Patimban Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat yang diduga melibatkan para Oknum Pejabat ATR BPN Kabupaten Subang.

Dikatakan Asep Sumarna Toha kepada Perak TV bahwa pihaknya tidak main-main dengan masalah ini.

Seperti telah diberitakan Perak TV sebelumnya pasca penetapan dua tersangka pelaku kasus dugaan korupsi dana sewa lahan Bengkok Desa Patimban Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang pada Rabu 22 Februari 2023 lalu, Komunitas Anak Muda Peduli Anti Korupsi kampak kembali menyerukan akan terus bergerak mendorong Kejari Subang Ceqiu Kejati Jabar dan Kejagung untuk tetap mengusut kasus Mafia Tanah Patimban.

(Dari Subang Jawa Barat Tim Perak T V Melaporkan)[+] Show More

INDAHNYA SILATURAHMI & BERBAGI DENGAN ANAK YATIM (FMP JABAR & GRUP MEDIA PERAK)

Menyambut datangnya bulan suci Ramadhan 1444 Hijriyah, Ketua Umum ...

SAMPAH MENUMPUK DI TPS SUKAMANDIJAYA, DLH SUBANG RESPON CEPAT LANGSUNG ANGKUT

PERAKNEW.COM- Setelah diberitakan Perak pada Hari Minggu tanggal 19 ...

MENJELANG BULAN SUCI RAMADHAN, PAGUYUBAN MASYARAKAT SUKAMANDI ADAKAN OPEN TURNAMEN SEPAK BOLA U-12

#openturnamensepakbola #usiadini

SDN MUTIARA IKUT SERTA DALAM PENTAS PAISEKOLAH DASAR TINGKAT KECAMATAN

SDN Mutiara menampilkan beberapa siswa andalannya untuk mengikuti ...

BAU MENYENGAT TUMPUKAN SAMPAH DI TPS DESA SUKAMANDIJAYA, KADES KEMANA?

Sampah di areal Tempat Pembuangan Sementara TPS Desa Sukamandijaya ...

Sampah di areal Tempat Pembuangan Sementara TPS Desa Sukamandijaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang menumpuk mencemari lingkungan.

Pasalnya sampah yang sudah menumpuk ini juga meluber hingga ke badan jalan dan tanggul ...saluran sungai hingga ke bibir sungai di areal TPS tersebut bahkan jika tertiup angin sampah berterbangan mencemari sungainya.

Selain itu tumpukan sampah ini juga menimbulkan bau sangat menyengat terhadap lingkungan sekitar hingga disebut inilah budaya buang sampah di Desa Sukamandijaya.

Pernyataan tersebut terlontar dari keluhan warga setempat yang melintasi jalan di TPS itu saat kebetulan Ketua Umum LSM Forum Masyarakat Peduli FMP Jabar Asep Sumarna Toha alias Abah Batman tengah menjalankan kontrol sosialnya di TPS itu.

Abah Batman juga turut prihatin atas menumpuknya sampah di TPS yang baunya begitu sangat menyengat ini dan mengungkapkan bahwa kejadian tersebut terjadi sejak pengelolaannya ditinggalkan oleh Hendra Sunjaya yakni Mantan Ketua Karang Taruna Desa Sukamandijaya dan Sekretarisnya Galang alias Gaston karena ada yang mengkriminalisasinya hingga dipenjara.

Hendra dan Galang ini juga merupakan Sang Motivator Karang Taruna Desa Sukamandijaya dalam gerakan peduli lingkungan sehingga sewaktu dikelola mereka bersama para anggotanya sampah di TPS ini secara berkala ditertibkan dan diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir TPA yang bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang.

Mantan Ketua Karang Taruna Desa Sukamandijaya Hendra Sunjaya alias Kang Enjoy setelah bebas dari penjara belum lama ini melakukan kroscek ke TPS dimaksud dan menyatakan ini masalah serius, selain tanggungjawab bersama, Kepala Desa Sukamandijaya Hajah Ernawati harus lebih bertanggungjawab atas masalah pencemaran lingkungan ini.

Kang Enjoy juga minta agar Kepala DLH Kabupaten Subang Haji Hidayat S A G M S I berkenan menurunkan armadanya untuk menertibkan sampah di TPS Sukamandijaya ini.

Enjoy menambahkan bahwa dulu sewaktu dirinya masih menjabat Ketua Karang Taruna Desa Sukamandijaya pengangkutan sampah di TPS ini rutin dilakukannya setiap minggu bekerjasama dengan DLH Subang.

Betapa tidak sampah tersebut menumpuk sudah sejak sekitar Sembilan bulan lalu terhitung sejak Bulan Juli tahun 2022 hingga saat ini berganti tahun Bulan Maret tahun 2023.

Pasalnya pemandangan buruk bukit- bukit sampah itu juga nampak terlihat jelas setiap kali kita melintasi jalan di jalur Kalijati-Sukamandi tepatnya di Bendungan Sungai Cijengkol- Sukamandijaya - Kabupaten Subang.[+] Show More

MANTAN KAJARI DAN KASI PIDSUS KEJARI SUBANG DI LAPORKAN KE KEJAGUNG RI

Ketua Umum LSM Forum Masyarakat Peduli FMP jabar yang juga Penanggung ...

Ketua Umum LSM Forum Masyarakat Peduli FMP jabar yang juga Penanggung jawab Komunitas Anak Muda Peduli Anti Korupsi Kampak Asep Sumarna Toha alias Abah Batman bersama Tim Pemburu Mafia Tanah Selasa ...14 maret 2023 kemarin membuktikan pernyataannya terkait rencana melaporkan Mantan Kepala Kejaksaan Negeri subang I Wayan Sumertayasa S H dan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Subang Aep Saepulloh S H yang diduga telah melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang terhadap dugaan perubahan penanganan kasus Mafia Tanah Patimban menjadi kasus sewa lahan bengkok termasuk upaya mengulur-ulur proses penetapan tersangkanya.

Hal ini sesuai dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R I Peraturan Jaksa Agung R I Nomor PER 014/A/JA/11/2012 tentang Kode Etik Jaksa dan Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Surat Laporan atau Pengaduan disertai penyerahan berkas bukti-bukti terkait dugaan adanya tindakan penyalahgunaan wewenang dan atau pelanggaran kode etik mantan Kajari dan Kasi Pidsus Kejari Subang termasuk berkas bukti-bukti terkait kasus Mafia Tanah Patimban diserahkan secara langsung oleh Abah Batman beserta Tim Pemburu Mafia Tanah ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta Selasa 14 Maret 2023.

Adapun dugaan penyalahgunaan wewenang yang diduga melibatkan dua mantan pejabat Kejari Subang ini ialah terhadap penanganan Kasus Mafia Tanah pada pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria tora pada tahun anggaran 2021 di Desa Patimban Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat yang diduga melibatkan para Oknum Pejabat ATR BPN Kabupaten Subang.

Dikatakan Asep Sumarna Toha kepada Perak TV bahwa pihaknya tidak main-main dengan masalah ini.

Seperti telah diberitakan Perak TV sebelumnya pasca penetapan dua tersangka pelaku kasus dugaan korupsi dana sewa lahan Bengkok Desa Patimban Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang pada Rabu 22 Februari 2023 lalu Komunitas Anak Muda Peduli Anti Korupsi kampak kembali menyerukan akan terus bergerak mendorong Kejari Subang Cq Kejati Jabar dan Kejagung untuk tetap mengusut kasus Mafia Tanah Patimban.[+] Show More

WARGA RW 06 MARAH PT KSS TAK TEPATI JANJI

PT KSS adalah pemilik tanah seluas kurang lebih 7 hektar yang sedang ...

PT KSS adalah pemilik tanah seluas kurang lebih 7 hektar yang sedang membangun untuk perumahan yang bersubsidi dan komersial yang berlokasi di Rw 06 Kelurahan Dangdeur kecamatan subang.

berawal dari kesepakatan ...awal antara PT KSS dan warga RW 06 bahwa akan memperhatikan dan memenuhi keinginan warga dimana gapura semula gambarnya diminta kepada warga namun ketika di berikan gambar tersebut tidak di pakai malah membuat sendiri sesuai keinginan PT KSS sehingga menuai kontra dari warga.

namun setelah diadakan kordinasi dengan PT KSS pihak warga mengalah demi kebaikan lingkungan namun belakangan muncul lagi masalah dimana dalam gapura tersebut tertulis prima talaga sunda Dengan hurup besar sehingga sebagian warga tak Terima karna terkesan jalan tersebut milik PT KSS dan warga RW 06 hanya menumpang jalan.

padahal jauh sebelum nya jalan tersebut sudah ada dan sudah bagus hingga warga menuntut agar tulisan prima talaga sunda nya di cabut di atas gapura dan pihak Pengembang yaitu PT KSS tidak menepati janji kesepakatan yang di buat dimana di pinggiran jalan akan di buatkan taman atau tanaman hijau namun sampai saat ini tidak di kerjakan dan sodetan saluran air yang memiliki kedalaman 1 koma 20 centi meter dan lebar sekitar 60 centi meter bahkan lebih.

dan itu permukaan drainase atau salurannya lebih rendah dari jalan tanpa di tutup atau pembatas sehingga sangat rawan sekali terjadi kecelakaan, bahkan sempat terjadi kecelakaan anak anak warga RW 06 yang jatuh ke dalam saluran tersebut.

Selain dari itu juga jalan yang berbatasan dengan warga 06 tidak di rijid atau dicor
Berdasarkan hasil musyawarah warga teranggal 8 Maret 2023 pada hari rabu tepatnya sekitar jam 8 sampai dengan jam 10 malam di bale musyawarah RW 06 menghasilkan ada 6 tuntutan warga kepada PT KSS.

dan apabila ke enam tuntutan tersebut di antaranya tidak di tindak lanjuti dalam 2 pekan maka warga sepakat untuk melakukan aksi demo dan menyetop sementara kendaraan yang membawa material masuk wilayah RW 06 sampai ada keterangan jelas dari pihak PT KSS terkait tuntutan warga tersebut.[+] Show More

NGOPI (NGOBROL PENUH INSPIRASI ) SOAL SERTIPIKAT LAUT DI DEPAN KEMEKOPOLHUKAM

#kejagungRI #menkopolhukamRI #KPK #komisikejaksaanRI #kementrianATR/BPN

SOAL SERTIFIKAT LAUT, TIM PPL AKAN AJAK ATR/BPN SUBANG CEK LOKASI

LSM Forum Masyarakat Peduli (FMP) Jawa Barat beraudensi dengan ...

LSM Forum Masyarakat Peduli (FMP) Jawa Barat beraudensi dengan Bupati Subang Haji Ruhimat membahas terkait kasus Mafia Tanah Patimban Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang, Audiensi digelar di Ruang Meja Segi Tiga Rumah dinas ...(Rumdin) Bupati Subang, pada Senin, 13 Maret 2023.

Dalam Audiensinya Ketua Umum FMP Jawa Barat Asep Sumarna Toha menyampaikan enam pertanyaan kepada bupati, yang pertama Apakah betul Bupati Subang telah mengeluarkan SK untuk Tim Panitia Perkembangan Landreform (PPL) Kabupaten Subang tahun 2021?

Kedua Siapa saja yang masuk dalam Tim PPL dan seperti apa struktur organisasinya? Ketiga Apakah betul tim PPL Kabupaten Subang telah menentukan tanah objek Landreform tahun 2021 di Desa Patimban?

Keempat Apakah tim PPL di Kabupaten Subang tahun 2021 benar-benar telah memastikan objek Tora 2021 Kab. Subang telah sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 dan 2 pada Perpres RI nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria?

Bahwa Berdasarkan barang bukti foto copy sertifikat yang kami peroleh di lapangan, telah tertulis bahwa sertifikat program Tora tahun 2021 yang berobjek laut dan bersubjek bukan warga yang berada di objek tanah redis dapat terbit sertifikat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang nomor : HM SK.125/HM/BPN.32.13/2021 dan berita acara PPL Kabupaten Subang nomor BAPPL, 17/2021 tanggal 15 Desember 2021.

Pertanyaannya, Apakah dalam berita acara PPL Kab. Subang nomor BAPPL, 17/2021 tanggal 15 Desember 2021 tersebut telah menyatakan bahwa tim PPL Kab. Subang telah memastikan objek dan subjeknya?

Kelima Berdasrkan pasal 12 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria telah dijelaskan bahwa subjek orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat 1 huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Warga negara Indonesia
b. Berusia paling rendah 18 tahun atau
c. Sudah menikah dan
d. Bertempat tinggal di wilayah objek retribusi tanah atau bersedia tinggal di wilayah objek retribusi tanah.
Pertanyaannya, Apakah tim PPL Kab. Subang tahun 2021 telah memastikan bahwa subjek benar-benar orang yang tinggal di objek tersebut?

Keenam berdasarkan fakta yang kami peroleh di lapangan, pada pelaksanaan Tora 2021 Kab. Subang yang merupakan Program Presiden RI Joko Widodo telah terdapat penyimpangan-penyimpangan yang diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar Perpres RI nomor 51 tahun 2016 tentang batas sempadan pantai dan Perpres RI nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria, karena banyak terdapat objek maupun subjeknya yang tertulis namanya disertifikat tidak mengetahui objeknya. Bagaimana tanggapan Bupati Subang yang telah mengeluarkan SK PPL pada Tora 2021 Kabupaten Subang?

Berdasarkan bukti-bukti yang didapatnya, Ketum FMP Jabar yang biasa disebut Abah Betmen ini mengungkapkan, “Ini masalah serius, tidak main-main nilai kerugian negaranya, akibat kasus Mafia Tanah Patimban ini, diduga negara dirugikan hingga hampir Rp1 Triliun, perlu diketahui, bahwa nama-nama yang tercatat dalam SKD, seluruhnya bukan asli masyarakat adat di Patimban, melainkan banyak dari luar Desa Patimban, bahkan dari luar wilayah kecamatannya, yakni luar Kecamatan Pusakanagara,” tegasnya kepada bupati.

Menanggapi masalah tersebut, Bupati Subang, H Ruhimat langsung memerintahkan Kepala Bagian Pemerintahan (Kabagpem) Subang, Wawan yang nampak hadir dalam audiensi untuk secepatnya memanggil Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kakan ATR/BPN) Subang dan mengajak Kepala ATR/ BPN Subang untuk melakukan kroscek langsung ke lokasi objek laut yang diduga telah disertifikatkan itu bersama FMP Jabar.

Bupati Subang juga menegaskan bahwa hal itu harus segera dilakukan, agar terbukti siapa yang benar dan adapun siapa yang nantinya terbukti bersalah harus siap terima konsekuensinya.

Tak lupa juga Bupati Subang sambil menutup audensi mengucapkan terimakasih kepada FMP Jabar atas informasi yang bersifat membela kebenaran ini, dia berjanji nanti akan hubungi FMP Jabar untuk melakukan kroscek ke lokasi laut tersebut bersama-sama dengan pihak ATR/ BPN.

Sementara Kabagpem Subang Wawan menyatakan bahwa PPL menerima berkas dari Tim ATR/BPN Subang sudah mateng dan tidak mengetahui bahwa obyek yang akan disertifikatkan melalui program Tora ini adalah laut, karena pada saat rapat tim ATR/BPN menunjukan gambar peta obyeknya tanah darat bukan laut.

Wawan menyebutkan, lokasi obyek tanah yang disertifikasi tersebut di Dusun Galian, Ciwalan dan Genteng, Desa Patimban.[+] Show More

SOAL P3K, PULUHAN GURU GERUDUK KANTOR BUPATI SUBANG

@PeduliRakyat

SDN NUSA INDAH ADAKAN KEGIATAN BAZAR DAN KREASI SENI

DIDUGA SALAHGUNAKAN WEWENANG MANTAN KAJARI & KASI PIDSUS BAKAL DILAPORKAN KE KEJAGUNG- KPK

Paska penetapan dua tersangka pelaku kasus dugaan korupsi dana sewa ...

Paska penetapan dua tersangka pelaku kasus dugaan korupsi dana sewa lahan bengkok desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang pada Rabu (22/2/2023) lalu, Komunitas Anak Muda Peduli Anti Korupsi (KAMPAK) kembali ...menyerukan akan terus bergerak mendorong Kejari Subang Cq Kejati Jabar dan Kejagung untuk tetap mengusut kasus Mafia Tanah Patimban. Pasalnya kasus sewa lahan bengkok hanyalah kasus remeh- temeh dan sekedar pengalihan isu dari proses pengusutan kasus Kakapnya, yaitu Mafia Tanah Patimban yang diduga telah merugikan keuangan Negara sekitar 500 milar lebih.

Demikian diungkapkan Penanggungjawab konsorsium KAMPAK yang juga Ketua Umum Forum Masyarakat Peduli Jawa Barat (FMP- Jabar) Asep Sumarna Toha Alias Abah Betmen, Minggu (5/3/2023) di sekretariatnya dijalan Palabuan- Sukamelang.

Menurutnya berdasarkan pantauan dan hasil koordinasi yang intens dilakukan dengan Kejari Subang, bahwa dari awal tim seksi Pidana Khusus Kejari Subang yang dipimpin oleh Aep Saefulloh, S.H selaku kasie Pidsus saat itu (kini dimutasi ke wilayah Hukum Kalimantan) sedang mengusut Mafia Tanah Patimban bukan Sewa Lahan Bengkok sebagaimana diberitakan oleh beberapa media baik lokal maupun Nasional. Untuk itu Abah Betmen dengan tegas menyatakan akan melaporkan mantan Kajari dan Kasie Pidsus Kejari Subang ke Kejagung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minggu ini, terkait perubahan haluan dalam penanganan kasus.

“Penetapan Tersangka Kades patimban dan bendaharanya dalam kasus sewa lahan bengkok itu hanya pengalihan isu saja dan kasus ini adalah kasus ecek- ecek, remeh temehlah dan menurut kami kades Patimban itu hanya dijadikan tumbal saja. Karena dari awal kita ketahui bersama bahwa tim pidsus kejari Subang sedang menangani kasus mafia tanah patimban bukan sewa lahan bengkok dan itu sudah naik tahap penyidikan pada Mei 2022, eh tiba- tiba paska didemo oleh kelompok diduga pendukung mafia tanah Patimban yang mengangkat isu adanya JANGKRIK di Kejari Subang, tepatnya di bulan Oktober 2022 tim pidsus mengumumkan kasus sewa lahan bengkok naik penyidikan, itupun penetapan tersangkanya diulur- ulur sampe- sampe mereka berbohong bahwa penetapan tersangka harus diekposes diKejati Jabar dan dipimpin langsung oleh Kajati,” paparnya.

Padahal, masih kata abah Betmen bahwa sudah banyak saksi yang telah dimintai keterangannya terkait kepemilikan surat keterangan desa (SKD) atau surat bukti seseorang menggarap lahan timbul/ negara dan pihak terkait lainnya dan tentunya hal ini jelas dan tegas sama sekali tidak ada hubungannya dengan sewa lahan bengkok.

“Untuk itu kami akan tetap mendorong Kejari Subang cq Kejati Jabar dan Kejagung agar tetap melanjutkan untuk mengusut tuntas kasus mafia tanah. Selain itu, kami juga akan melaporkan mantan Kajari Subang I Wayan Sumertayasa, S.H.,M.H dan mantan Kasie Pidsus Aep Saepulloh, SH ke Kejagung, Komisi Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipertengahan minggu ini, agar menjadi terang benderang apa yang menjadi hambatan sehingga harus mengalihkan penanganan kasus mafia tanah ke Sewa lahan Bengkok,” tegasnya.

Lebih jauh Abah Betmen menegaskan bahwa kasus mafia tanah sangat mudah diusut jika Aparat Penegak Hukum punya kemauan untuk mengusutnya. “ini jelas Laut yang disertipikatkan dan pemilik aslinya adalah bukan masyarakat adat, mereka hanya diatasnamakan atau dipinjam KTP dengan iming- iming sejumlah uang, jadi sangat jelas unsur melawan hukumnya yakni diduga memalsukan data pemilik atau kasarnya melakukan penipuan terhadap Negara dan otomatis ini adalah perbuatan pengkhianatan terhadap rakyat juga. Usut tuntas siapapun yang terlibat didalamnya hinggga keakar- akarnya, tanpa pandang bulu!” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya bahwa setelah perjalanan yang begitu panjang, bertele- tele hingga isu jangkrik menyeruak yang dilontarkan oleh para bekingnya saat melakukan aksi mendukung mafia tanah dan berupaya menghambat proses hukum yang dilakukan tim seksi pidana khusus Kejaksaan Negeri Subang, akhirnya pimpinan baru Kejari Subang langsung mengambil langkah nyata, yakni berani menetapkan Kades dan Bendahara Desa Patimban sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi sewa lahan bengkok, pada Rabu (22/2/2023).

Hal tersebut di sampaikan langsung oleh Kepala Kejari Subang, DR. Akmal Kodrat, S.H., M.Hum didampingi Kepala Seksi Intelijen Kejari Subang, Akhmad Adi Sugiarto, SH, MH, dan Kepala seksi tindak pidana khusus William Jakson Sigalingging, S.H saat audiensi dengan Komunitas Anak Muda Peduli Anti Korupsi, Jum’at (24/2/2023).[+] Show More