PERAK TV

Peduli Rakyat TV Online

PILKADES SERENTAK 2023, CAMAT CIASEM HADIR DAN PANTAU PILKADES CIASEN HILIR

Gebyar Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Subang, Camat Ciasem Eza Zhaiton Towi Anshari bersama Muspika Kecamatan Ciasem lainnya Hadir dan Memantau langsung jalan nya Pemilihan Kepala Desa Ciasem Hilir ...yang digelar di Halaman Kantor Desa Ciasem Hilir Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang Pada Minggu, 3 Desember 2023.

Sebanyak 7.986 Daftar Pemilih Tetap DPT di Desa Ciasem Hilir dari 7 Dusun di Desa Ciasem Hilir ini.

Nampak ada 3 Calon Kepala Desa Ciasem Hilir tersebut yang tampil berkompetisi dipajang di atas Panggung, diantaranya Casmedi nomor urut 1, Ali Sodikin nomor urut 2 dan Ependi nomor urut 3 nampak selalu tersenyum menyapa ribuan warga yang terus berdatangan ke lokasi Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS itu dengan tertib dan kondusif.

Seperti diungkapkan Camat Ciasem Eza disela melakukam pemantauan kegiatan Pilkades di TPS tersebut saat diwawancarai Perak TV, bahwa Pilkades ini dibuka pada pagi jam 7:00 dan hingga siang ini alhamdulillah terpantau aman terkendali dan kondusif.

Dari Subang Jawa Barat Galang PerakTV Melaporkan.[+] Show More

PILKADES SERENTAK 2023, CAMAT CIASEM HADIR DAN PANTAU PILKADES CIASEN HILIR

Gebyar Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Subang, Camat ...

KADES SITUSARI SESALKAN PEMBORONG PROYEK PEMBANGUNAN TANGGUL JEMBATAN TAK KOORDINASI

Kepala Desa Situsari Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut Dudy ...

BPD LAPORKAN PUNGLI URDES TANJUNG RASA KE TIPIDKOR POLRES SUBANG

Pengurus Badan Permusyawaratan Desa BPD Tanjungrasa Kecamatan ...

DAKWAAN SANGAT JANGGAL, PENASEHAT HUKUM ENCU LANGSUNG AJUKAN EKSEPSI

Dakwan Sangat Janggal, Penasehat Hukum Encu Langsung Ajukan Eksepsi ...

DIDUGA MASUK ANGIN, OKNUM JAKSA MAFIA TANAH PATIMBAN DI LAPORKAN KE JAMWAS KEJAGUNG RI

Diduga Masuk Angin, Oknum Jaksa Mafia Tanah Patimban Dilaporkan Ke ...

Diduga Masuk Angin, Oknum Jaksa Mafia Tanah Patimban Dilaporkan Ke Jamwas Kejagung

Tim Pemburu Mafia Tanah Patimban Forum Masyarakat Peduli Provinsi Jawa Barat atau FMP Jabar secara resmi melaporkan Oknum Jaksa ...bernama Bas Faomasi Jaya Laia, S H., M H dan kawan-kawan Oknum Tim Jaksa Intelijen Direktorat Ekonomi dan Keuangan C ke Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejagung RI, pada Rabu 29 November 2023.

Laporan tersebut terkait adanya Oknum Tim Jaksa Intelijen pada Direktorat Ekonomi dan Keuangan Kejagung RI ini diduga telah Masuk Angin dan atau diduga melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran kode etik atas Penanganan Kasus Mafia Tanah program Tanah Obyek Reforma Agraria atau disingkat Tora Tahun Anggaran 2021 yang berpotensi kerugian negaranya mencapai 1, 8 Triliun Rupiah lebih di Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat ..

Laporan FMP Jabar tersebut bernomor 120/LP- FMP/ XI/ 2023 ini direspon baik dan akan segera ditindaklanjuti secara serius oleh Tim Jamwas pada Kejagung RI tersebut serta ditembuskan kepada Presiden RI, Ketua Komisi III DPR- RI, Menkopolhukam RI, Jaksa Agung RI, Komisi Kejaksaan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri ATR-BPN, Ombudsman RI, Komnasham RI.

Demikian diungkapkan oleh Ketua Umum FMP Jabar Asep Sumarna Toha atau yang akrab disapa Abah Betmen, usai menyerahkan surat laporannya itu ketika di wawancarai Perak TV di depan Kantor Jamwas Kejagung RI.

Abah Betmen menerangkan, laporan tersebut dilakukan karena kecewa atas adanya surat jawaban dari Direktur Keuangan dan Ekonomi Jamintel Kejagung RI pada tanggal 7 November 2023, yang menyatakan bahwa hasil penyelidikan kasus Mafia Tanah Patimban ini adalah hanya mall administrasi atau cacat yuridis administrasi saja alias tidak ada Kerugian Negara nya.

Lanjut Abah Betmen menegaskan, bagaimana bisa akurat, bahwa Tim Jaksa Intelijen pada Direktorat Ekonomi dan Keuangan tersebut ketika turun ke lapangan Menindaklanjuti kasus besar ini hanya bebrapa hari saja.

Sementara, LSM FMP Jabar ini sebagai aktivis Anti Korupsi berdasarkan pengalamannya sudah puluhan tahun dan pernah menyikapi kasus korupsi beberapa Bupati Subang hingga tuntas ketika investigasi lapangan membutuhkan waktu yang tidak singkat, melainkan berbulan-bulan hingga bisa memenjarakannya para pelakunya.

Selain itu, Tim Jaksa Intelijen pada Direktorat Ekonomi dan Keuangan Kejagung RI ini juga saat turun ke lapangan, yakni ke Kabupaten Subang tidak berkoordinasi dengan pihak FMP Jabar selaku pelapor yang paham betul terkait kondisi atau peta lapangan, sehingga minimal dapat membantu mempermudah kegiatan operasi intelijen pada penanganan Kasus Mafia Tanah Patimban tersebut, jangan sampai salah objek dan subyeknya.

Apalagi kasus Mafia Tanah Patimban ini menyangkut 500 bidang atau setara dengan 900 hektar dan 500 orang penerima manfaat program Tanah Obyek Reforma Agraria atau Tora tahun 2021 yang merupakan program Hibah Presiden Jokowi.

Sebelumnya salah seorang oknum Jaksa bernama Bas Faomasi ini telah memanggil salah satu anggota FMP Jabar dan berusaha menjembatani untuk pertemuan dengan Mantan Kepala Kantor ATR/BPN Subang dan Mantan Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Barat periode tahun 2020-2021 dengan tujuan supaya kasus ini tidak mencuat dan dapat diberhentikan dengan mengarahkan FMP Jabar untuk meminta uang kompensasi kepadanya atas biaya – biaya yang telah keluarkan FMP Jabar selama mengumpulkan bahan keterangan maupun mencari bukti – bukti atas kasus ini.
Sebagai upaya mendukung pernyataan dari Jaksa Agung RI, yaitu “Gebug Mafia Tanah”, Abaah Betmen dengan tegas menyatakan,” Maka kami mendesak agar JAMWAS segera menindaklanjuti Laporan ini, tindak tegas siapapun yang terlibat didalamnya hingga keakar- akarnya tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Masih kata Abah Betman pihaknya juga tidak akan menunggu hasilnya, tetapi dia akan selalu langsung menjemput bola dan tidak akan pernah bosan dalam monitor progres laporannya itu.

Disisi lain, Abah Betmen juga sangat mengapresiasi Tim Jamintel Kejagung RI yang merekomendasikan dengan memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang agar menghapus seluruh bidang atau 500 bidang Sertifikat program Tora tahun 2021 tersebut.

Soal Penanganan Kasus Mafia Tanah Patimban ini, diduga ada sejumlah orang Mafia Tanah yang menguasai puluhan bahkan hingga ratusan hektar lahan pada program Tora tersebut dan Masyarakat Adat Desa Patimban hanya diatasnamakan saja artinya penerima manfaatnya fiktif dan diduga ada pencurian data, pemalsuan tandatangan serta penggelapan sertipikat.

(Dari Subang Jawa Barat Hendra Galang Perak TV Melaporkan)[+] Show More

USAI DIBANGUN, ALUN-ALUN BENTENG SUBANG DIRESMIKAN PARA TOKOH JABAR

Plh Dr. Hening Widiatmoko MA dan mantan Gubernur Jawa Barat Dr(HC) H. ...

RIBUAN MASA PENDUKUNG SYAHRUDIN (CAKADES TEGALURUNG NO URUT 1) ANTUSIAS IKUTI KAMPANYE

Ribuan masa pendukung Calon Kepala Desa Tegalurung nomor urut 1 ...

ANTUSIAS WARGA DESA DUKUH MENGIKUTI ACARA RUAT BUMI PERDANA

Pemerintah Desa Dukuh berkolaborasi dengan Karang Taruna Desa Dukuh ...

(FULL) VIDEO RDP WARGA SADAWARNA VS PT BSN, BPN NYATAKAN TANAH TERSEBUT TERLANTAR

#DPRDsubang

DIGERUDUK LAGI! MASA DESAK JAKSA AGUNG COPOT JAKSA BAS FAOMASI & KAWAN-KAWAN

Forum Masyarakat Peduli Provinsi Jawa Barat atau FMP Jabar kembali ...

Forum Masyarakat Peduli Provinsi Jawa Barat atau FMP Jabar kembali menggelar Aksi Unjuk Rasa di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada Rabu 22 November 2023.

Dalam aksinya kali ini masa aksi ...FMP Jabar melempari Gedung Kejagung R I dengan Tomat tomat Busuk sebagai simbol Ritual Lempar jumroh guna mengusir setan dan iblis yang bersarang di Gedung Kejagung R I seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim pada zamannya menggunakan batu-batu kecil untuk mengusir setan dan iblis yang ada di tiga tiang jumroh yang berada dalam satu tempat bernama kompleks Jembatan Jumroh di Kota Mina yang terletak sebelah Timur Mekkah.

Hal itu di lakukan karena Tim Pemburu Mafia Tanah Patimban FMP Jabar ini mencurigai ada setan dan iblis yang telah mempengaruhi para oknum Jaksa pada Kejagung R I itu agar tidak menuntaskan Kasus Mafia Tanah Patimban ini dan akhirnya kemasukan angin hingga tak bernyali untuk menangkap serta memenjarakan Mafia Tanah Patimban tersebut.

Demikian diungkapkan Ketua Umum FMP Jabar Asep Sumarna Toha atau Abah Batman dalam orasinya itu iapun meminta agar Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas pada Kejagung R I untuk Menindak Oknum Tim Jamintel Kejagung R I yang diduga masuk angin tersebut.

Selanjutnya Abah Batman mendesak agar Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin Mencopot Kasi Jamintel Kejagung R I Bas Faomasi dan tim jaksa lainnya dari jabatannya karena diduga telah masuk angin dalam menangani Kasus Mafia Tanah Patimban tersebut.

Mereka juga mendesak Menkopolhukam, Komisi Kejaksaan dan Ombudsman Mengusut tuntas dugaan adanya Oknum Jaksa yang tersebut dan Meminta KPK agar mengambil alih Penanganan Kasus Mafia Tanah Patimban itu.

Anggota FMP jabar galang dalam orasinya menyampaikan bahwa apa yang ada dalam slogan jaksa agung Republik Indonesia yang tidak akan memberikan ruang gerak kepada mafia tanah tapi pada faktanya APH nya sendiri yang berkolaborasi dengan Mafia tanah patimban.

Tak lama aksi itu digelar pihak keamanan dari Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya mencoba memediasi untuk beraudiensi dengan Tim Jaksa yang menangani Kasus Mafia Tanah Patimban tersebut, berhubung sudah tidak mempercayai kinerja Tim Jaksa tersebut masa FMP Jabar tak bersedia untuk beraudiensi kecuali diajak beraudiensi langsung oleh Jaksa Agung R I atau Jaksa Agung Muda Pengawasan dan atau Jaksa Muda Intelijen Kejagung R I.

Namun pihak-pihak jaksa tersebut enggan menemui masa aksi meski Tim Penerangan Hukum Kejagung R I meminta berkali -kali untuk segera menemui masa aksi dengan alasan tidak jelas.

Selang beberapa jam kemudian Sekretaris Jenderal FMP Jabar Hendra Sunjaya melakukan aksi memanjat Pintu Gerbang Kejagung R I yang diselimuti penuh oleh Kawat Berduri dan nekat melakukan orasi diatasnya serta mengancam akan meloncat dari atas pintu gerbang untuk memaksa masuk ke dalam Gedung Kejagung R I itu, hingga akhirnya Tim Penkum mengarahkan perwakilan masa aksi untuk menemui Jamwas, namun disana perwakilan masa aksi hanya diminta laporan saja terkait adanya dugaan masuk angin atas penyalahgunaan wewenang atau kesalahan prosedur dalam penanganan Kasus Mafia Tanah Patimban tersebut.

Seperti diberitakan Perak sebelumnya puluhan masa FMP Jabar menggelar aksi Unjuk Rasa di depan Gedung Kejagung R I dan Instana Negara pada Selasa 7 November 2023 mendesak Kejagung R I agar segera mengumumkan hasil Penyelidikan Kasus Mafia Tanah Desa Patimban Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat.

Mendesak Satgas Mafia Tanah Kejagung R I agar segera menangkap dan Penjarakan Pelaku Kasus Mafia Tanah Patimban dan Sertipikat Laut yang Diduga melibatkan Oknum Pejabat ATR BPN Subang beserta tim Panitia Pertimbangan Landreform 2021 sesuai dengan SK Bupati Subang Nomor PM 04 04 kep garing 132 Tapem garing 2021 Kepala Desa Patimban dan para mafia tanah yang berpoteansi merugikan negara 1koma 8 triliun lebih tersebut yang telah dilaporkan FMP Jabar ke Kejagung R I pada tanggal 13 September 2022 lalu.

FMP Jabar juga merasa lucu karena sempat ditawari oleh salah satu Jaksa yang siap memfasilitasi pertemuan dengan para pihak mantan Kepala ATR BPN Subang dan Kanwil Jawa Barat periode 2020/2021 yang diduga terlibat dalam kasus ini sehingga dirinya sempat bertanya-tanya Ada apa dengan Kejagung R I ini, jangan-jangan sudah masuk angin? jika benar masuk angin baiknya Satgas Mafia Tanah Dibubarkan saja karena hanya menghamburkan uang rakyat.

Dua Minggu setelah aksi tersebut hasil penyelidikan Kasus Mafia Tanah Patimban ini dikirimkan ke FMP Jabar, namun hasil penyelidikan nya itu ada kejanggalan bahwa Kasus Mafia Tanah Patimban tersebut tidak ada Kerugian Negara nya melainkan hanya Cacat Yuridis Administrasi saja.

Hal itulah yang membuat FMP Jabar sebagai pelapor Kasus Mafia Tanah Patimban ini kecewa dan geram terus melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejagung R I tersebut.

(Dari Jakarta Jajang irwansyah Perak TV Melaporkan)[+] Show More