PERAK TV

FMP Jabar Resmi Laporkan Dugaan Perbuatan Curang Panitia Pilkades Sukamandijaya ke Polres Subang

Forum Masyarakat Peduli Jawa Barat atau FMP Jabar Resmi Melaporkan ...

Forum Masyarakat Peduli Jawa Barat atau FMP Jabar Resmi Melaporkan Kasus Dugaan Perbuatan Melawan Hukum yang diduga dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukamandijaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang ke ...Polres Subang pada Kamis 8 Oktober 2026.

Seperti diungkapkan Ketua Umum FMP Jabar Abah Batman, bahwa laporannya itu terkait Dugaan Menyelahgunaan wewenang dan atau Manipulasi Data, Berkas Berita Acara atau Menyebarkan Pengumuman Bakal Calon Kepala Desa Sukamandijaya diduga Palsu yang tidak sesuai dengan kenyataan hasil Verifikasi Objektif dan atau dugaan penyebaran berita bohong atau hoax.

Dipaparkan Abah Batman, berikut analisa hukumnya:
1. Pasal Pemalsuan Surat (Pasal 263 KUHP / Pasal 391 UU 1/2023): Jika panitia memalsukan dokumen kelulusan, memanipulasi nilai tes administrasi/tulis atau mengubah berita acara hasil verifikasi agar calon tersebut terlihat lolos. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 6 tahun, Bahwa sesuai dengan Surat Jawaban dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang pada tanggal 2 Oktober 2026 terkait Surat Keterangan Pengganti Ijazah salah satu Calon disebutkan
Bahwa Disdikbud Subang menerima Revisi Suket Pengganti Ijazah SD) dan SMP saudara W pada tanggal 14 September 2026 dan ditandatangani oleh Kepala Disdikbud Kabupaten Subang pada tanggal 17 September 2026.
Sehingga sesuai dengan mekanisme dan jadwal penyerahan persyaratan Pilkades Sukamandijaya untuk Bakal calon paling lambat pada tanggal 10 September 2026 pukul 23.59 Waktu Indonesia Barat, jika tidak bisa melengkapi atau terlambat dari waktu yang telah ditentukan maka Balon Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan Wajib Didiskualifikasi, faktanya yang bersangkutan tetap Diloloskan Melalui Pleno Penetapan Balon Menjadi Calon pada tanggal 1 Oktober 2026, hal ini diduga ada Dokumen lain yang diduga Tidak Asli.

2. Pasal Penyalahgunaan Wewenang atau Jabatan Pasal 421 KUHP lama atau Pasal 604 UU 1 garing 2023 Panitia Pilkades bertindak sebagai pejabat atau penyelenggara yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa atau melakukan sesuatu yang menguntungkan pihak tertentu dan merugikan pihak lain.

3. Penyebaran Berita Bohong atau Hoaks Undang Undang ITE : Jika pengumuman kelulusan diduga palsu tersebut disebarkan melalui media elektronik, WhatsApp grup desa, website, media sosial resmi panitia demi membuat kegaduhan publik, dapat dijerat dengan Pasal 28 ayat 3 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Undang Undang ITE tentang penyebaran informasi bohong yang menyebabkan kerusuhan fisik atau kerugian, dengan ancaman pidana hingga 6 tahun penjara; Faktanya bahwa Pengumuman penetapan Calon Kades di sebar melalui Whatsapp.

4. Pemberian Keterangan Palsu Pasal 242 KUHP garing 373 KUHP Baru, Jika panitia membuat laporan tertulis atau memberikan kesaksian palsu dalam berita acara resmi kenegaraan terkait kelolosan berkas tersebut.Fakta bahwa hasil Pleno penetapan Calon dituangkan dalam Berita Acara dan Surat Pemberitahuan kepada para Calon, Demikian diungkapkan dengan terstruktur sistematis oleh Abah Batman di Mapolres Subang usai menyerahkan Laporan tertulisnya tersebut.Show More

Mbok Darmi Resmi Jadi Calon Kades Pamanukan Nomor Urut 1

Sudarmi atau yang biasa akrab disapa Mbok Darmi yang semula sebagai ...

Ibnu Mas'ud Dikawal Ribuan Pendukungnya Resmi Jadi Calon Kades Tambakjati Nomor Urut 1

Ibnu Mas’ud yang semula sebagai Bakal Calon Kepala Desa Tambakjati ...

Diduga loloskan balon TMS, FMP Jabar somasi dan ancam pidanakan panitia Pilkades Sukamandijaya

Ketua Umum LSM Forum Masyarakat Peduli Provinsi Jawa Barat atau FMP ...

Ketua Umum LSM Forum Masyarakat Peduli Provinsi Jawa Barat atau FMP Jabar, Abah Batman bersama anggotanya kembali datangi Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades Sukamandijaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang ...pada Selasa 6 September 2026.

Kedatangan FMP Jabar tersebut untuk menyerahkan Surat Somasi atau surat peringatan dan atau teguran resmi kepada pihak Panitia Pilkades Sukamandijaya yang dianggap lalai atau melanggar kewajiban hukum.

Seperti diungkapkan Ketua Umum FMP Jabar Abah Batman kepada Perak TV, bahwa Surat Somasi tersebut khusus untuk Panitia Pilkades Sukamandijaya, agar dalam waktu 1x24 jam untuk dapat membatalkan salah satu calon yang diindikasikan persyaratannya tidak lengkap atau terlambat dalam memberikan Persyaratan untuk Bakal Calon Kepala Desa Sukamandijaya.

Surat Somasi FMP Jabar tersebut dilayangkan ke Panitia Pilkades Sukamandijaya itu atas dasar adanya Surat Tanggapan atau Klarifikasi atas Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijasah Bakal Calon Kepala Desa Sukamandijaya atas nama Wawa Sarwana dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menerangkan, bahwa Pencatatan Administrasi Masuk Pengajuan di Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) tanggal 30 Juli, pengajuan di Tingkat Sekolah Dasar (SD) tanggal 3 Agustus 2026, pengajuan Pertama di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang tanggal 10 September 2026, Saudara Wawa Sarwana datang langsung ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang untuk meminta tanda tangan mengetahui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Subang.

Namun hasil verifikasi administrasi berkas dikembalikan oleh petugas pemeriksaan administrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang, karena terdapat kesalahan format pada draft Surat Keterangan Pengganti ljazah Penyerahan perbaikan & penerimaan resmi Dinas tanggal 14 September 2026 Saudara Wawa Sarwana menyerahkan kembali berkas yang telah diperbaiki sesuai format petunjuk teknis dan pada tanggal 17 September 2026 berkas sudah ditanda tangan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.

Sementara, ditegaskan Abah Betmen sesuai dengan jadwal Panitia Pilkades Sukamandijaya, bahwa untuk Akhir Kelengkapan Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Sukamandijaya itu adalah pada Tanggal 10 September 2026 pukul 23:59 WIB.

Maka dalam Somasi ini, FMP Jabar mendesak Panitia Pilkades Sukamandijaya untuk Membatalkan Saudara Wawa Sarwana menjadi Bakal Calon Kepala Desa Sukamandijaya dalam 1x24 Jam. Jika tidak melaksanakan Permintaan tersebut, maka FMP Jabar akan melanjutkan Perkara ini baik secara Pidana Maupun Perdata.

Dari Subang Jawa Barat Galang Perak TV Melaporkan.Show More

Gagal Mediasi, Polres Subang Didesak Naikan Sidik Kasus Dugaan Penggelapan Upah Proyek BYD

Tim Divisi Bantuan Hukum FMP Jabar kembali datangi Markas Kepolisian ...

Tim Divisi Bantuan Hukum FMP Jabar kembali datangi Markas Kepolisian Resort Subang pada Senin 5 Oktober 2026.

Kedatangan Tim Divisi Bantuan Hukum FMP Jabar kali ini memenuhi undangan pihak Terlapor, ...yakni Ikbal didampingi kuasa hukumnya untuk permintaan Mediasi atau Perundingan atas Proses Hukum Perkara Dugaan Tindak Pidana Penggelapan Upah Para Pekerja Proyek BYD yang dilaporkan pada 2 bulan lalu oleh para Pelapor yang menguasakan penuh pendampingan hukumnya ke Tim Divisi Bantuan Hukum FMP Jabar tersebut dengan nomor laporan polisi : LP/B/496/VII/2026/SPKT/POLRES SUBANG/Jawa Barat.

Namun mediasi tersebut menempuh jalan buntu alias Deadlock, justru pihak Terlapor yang tidak mau bisa mengalah selaku yang mengundang dan meminta untuk dimediasi malah bersikukuh ingin dihadirkan para Pelapornya.

Sementara, para Pelapor atau para Korban Dugaan Penggelapan Upah Kerja Proyek BYD ini sudah sepenuhnya memberikan kuasanya kepada Tim Divisi Bantuan Hukum FMP Jabar dalam segala kegiatan proses hukum kasus tersebut.

Seperti disampaikan Ketua Umum Tim Divisi Bantuan Hukum FMP Jabar, Abah Batman melalui Perak TV usai menghadiri mediasi Deadlock itu, bahwa Mediasinya ditunda dengan alasan mereka meminta untuk menghadirkan langsung para Pelapornya. Padahal sederhananya, karena memang para Pelapor sudah menguasakan sepenuhnya ke FMP Jabar.

Lanjut Abah Betmen, para korban atau pelapor ini juga enggan hadir karena memang sudah Jenuh, setiap kali Pertemuan selalu tidak ada hasil.

Abah Betmen menjelaskan, diindikasikan pihak terlapor berupaya Bertele-tele dan mengulur ulur waktu atas proses hukumnya.

Untuk itu, Tim Divisi Bantuan Hukum FMP Jabar Mendesak Penyidik Polres Subang dalam hal ini Unit Harda dan Unit Tipidkor agar segera menggelar perkaranya dan secepatnya menetapkan tersangkanya.

Abah Betmen juga menyebutkan, bahwa kasus ini sederhana, tidak termasuk kategori sulit dan sangat mudah untuk diungkap. Barang Buktinya ada, yaitu Rekening Koran, Pengakuan Pengakuan sudah ada, tinggal Gelar Naik Sidik.Tentunya Polisi juga tidak hanya pada Pasal Penggelapan saja, tapi juga bisa mengembangkan pada Pasal lainnya, yaitu menggunakan masuk akses ATM seseorang secara Ilegal, menguasai fisik ATM dan buku Tabungan tanpa izin, itu juga bisa di jerat kepada terduga pelaku.

Seperti diberitakan Perak TV sebelumnya, Upah Kerja Exs para Pekerja Proyek Gedung Pabrik PT BYD di Kawasan Industri Subang Smartpolitan Desa Sawangan Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang diduga digelapkan oleh Oknum Pegawai pada PT Integritas Perkasa Konstruksi atau IPK selaku Kontraktor Proyek BYD tersebut.

Nominal Upah yang diduga digelapkan itu sebesar Rp100 Ribu per hari per satu orang pekerja, dikalikan masa kerja ada yang delapan bulan sampai satu tahun lebih dan dikalikan dengan jumlah ratusan para pekerja.

Terkait laporan kasusnya ke Polres Subang, bahwa saat ini para saksi Terlapor maupun para saksi Pelapor sudah semua dipintai keterangannya oleh pihak penyidik Polres Subang. Artinya perkara ini tinggal di Gelar untuk dinaikan dari tahap Penyelidikan naik ke tahap Penyidikan, selanjutnya tetapkan tersangkanya dan lakukan penangkapan terhadap para tersangkanya.Show More

Proyek Peningkatan Jalan Purwadadi Barat - Panyingkiran Diduga Dikorupsi

Pemerintah Daerah Kabupaten Subang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan ...

Pemerintah Daerah Kabupaten Subang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Subang realisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 untuk Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Penghubung Desa Purwadadi Barat ...dan Desa Panyingkiran, Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, belum lama ini, yakni pada Bulan September 2026.

Namun, pada tahapan pengerjaan jalan tersebut melalui teknis pekerjaan cor atau rigid ini diduga Sarat Penyimpangan dan Korupsi.

Seperti terpantau camera Perak TV, pada Kamis 1 Oktober 2026 baru beberapa Minggu selesai dikerjakan, Badan Jalan penghubung antara Desa Purwadadi Barat dengan Panyingkiran ini sudah mengalami banyak kerusakan, diantaranya mulai dari banyak mengalami keretakan hingga belah.

Bahkan menurut keterangan warga setempat kepada Perak TV, bahwa setelah selesai dikerjakan baru beberapa hari saja jalan tersebut sudah mengalami banyak yang retak dan belah.

Selain itu, pada proyek tersebut tidak ada pengerjaan Berem atau Bahu Jalan dengan teknis kerja pengurugan dengan tanah, pasir, atau kerikil, biasanya dilakukan sebagai tahap penyelesaian atau finishing setelah badan jalan selesai dicor beton.

Begitupun pada pengerjaan bagian Landai Jalan atau ruas jalannya yang memiliki tingkat kemiringan atau penurunan yang gradual, bertahap dan tidak curam yang umumnya memiliki kemiringan di bawah 10% atau idealnya berkisar antara 1% hingga 8%) juga nampak tidak dikerjakan.

Berdasarkan hasil investigasi Perak TV di lapangan, bahwa pelaksanaan proyek jalan Desa Purwadadi Barat – Panyingkiran tersebut terbagi jadi dua paket pekerjaan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp283.153.000,00,- dan Rp94.637.000,00,-. Namun dikerjakan sekaligus oleh satu perusahaan, yakni oleh perusahaan CV Djaya Amerta pada Bulan September 2026.

Menyikapi Proyek Peningkatan Jalan yang diduga dikerjakan dengan cara asal-asalan dan tidak sesuai dengan Spesifikasi proyeknya ini, sudah barang tentu pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang harus lebih teliti dalam melaksanakan lelang dan tender proyek yang dibiayai menggunakan uang rakyat ini, karena dapat berdampak pada kerugian negara dan menghambat aktivitas transfortasi Masyarakat Kabupaten Subang.

Tidak hanya teliti, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang tersebut juga harus berani bersikap tegas untuk Blacklist atau tidak lagi memberikan kesempatan kepada para pemborong atau kontraktor proyek pemerintah di Kabupaten Subang yang melaksanakan pekerjaan proyek dengan cara asal-asalan dan terbukti melakukan korupsi.Show More

FMP Jabar Soroti Dugaan Kecurangan Panitia Pilkades Sukamandijaya

Ketua Umum FMP Jabar Abah Betmen bersama anggotanya datangi ...

Ketua Umum FMP Jabar Abah Betmen bersama anggotanya datangi Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades Sukamandijaya, Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang pada Rabu 30 September 2026.

Kedatangan FMP Jabar tersebut membahas ...terkait adanya dugaan kecurangan atas Pengumuman Penetapan salah satu Bakal Calon Kepala Desa Sukamandijaya Tahun 2026 atas nama Wawa Sarwana.

Pasalnya, Wawa Sarwana yang seharusnya di Diskualifikasi oleh Panitia Pilkades Sukamandijaya karena telah tidak tepat pada waktu yang sudah ditentukan dalam melengkapi berkas persyaratannya, yakni pada tanggal 10 September 2026.

Sementara, berdasarkan hasil informasi yang dihimpun Perak TV, bahwa Wawa Sarwana pada tanggal 10 September tersebut belum melengkapi satu lagi persyaratannya, yakni Surat Keterangan Pergantian Ijazah atau SKPInya kepada Panitia Pilkades Sukamandijaya, karena SKPI Wawa Sarwana itu baru dibuat oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Subang pada tanggal 11 September dan diterbitkan pada tanggal 14 September 2026 ini.

Seperti diungkapkan oleh Operator SDN Sukamandi IV sekolah di mana Wawa Sarwana menjalani pendidikannya, yakni Dede Jaenudin kepada Perak TV menyebutkan bahwa titi mangsa Surat Keterangan Pergantian Ijazah Wawa Sarwana itu dilakukan pada Tanggal 11 September 2026 dan untuk Print outnya pada Tanggal 14 September 2026.

Hal itu diperkuat oleh Keterangan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang ketika di konfirmasi oleh Perak TV melalui WhatsAppnya membenarkan, bahwa ada salah satu Bakal Calon Kepala Desa Sukamandijaya yang datang untuk meminta tandatangan Kepala Dinas pada SKPI itu tanggal 11 September 2026.

Namun, Seksi Pendaftaran dan Penjaringan Panitia Pilkades Sukamandijaya, Risma didampingi Sekretarisnya Carkitopik dan Wakilnya Tayudi menyatakan bahwa Berkas Persyaratan Wawa Sarwana sebagai Bakal Calon Kepala Desa Sukamandijaya sudah lengkap tepat pada waktunya, yakni pada tanggal 10 September 2026.

Selain itu, FMP Jabar juga membahas terkait Pamflet foto Bakal Calon Kepala Desa Sukamandijaya yang terpampang di Sekretariat Panitia Pilkades Sukamandijaya yang bertuliskan, Pengumuman Hasil Pleno Panitia Pilkades Sukamandijaya yang Berdasarkan Penelitian dan Verifikasi Berkas Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Sukamandijaya Tahun 2026. Sementara untuk Jadwal Rapat Pleno akan dilaksanakan pada Hari Kamis 1 Oktober 2026.Show More

KAMPAK Desak Irda Cepat Tuntaskan Audit Cator dan Mobil BKUD

Telah kesekian kalinya Komunitas Anak Muda Peduli Anti Korupsi atau ...

Telah kesekian kalinya Komunitas Anak Muda Peduli Anti Korupsi atau disingkat Kampak melakukan Unjuk rasa ke Dinas Inspektorat Daerah Irda dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dispemdes Kabupaten Subang Provinsi ...Jawa Barat. Kampak menyoroti soal kentalnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme KKN dilingkungan Pemerintahan Subang pada Kamis 24 September 2026.

Unras di Irda kali ini dengan mengambil tema Tangkap dan Adili Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau Apdesi Kabupaten Subang.

Dalam orasinya Atang Sudrajat selaku Orator Kampak mendesak Irda segera menuntaskan audit investigasi bantuan sebanyak 165 unit Cator atau kendaraan roda 3 dan 10 unit Mobil Kendaraan roda 4 sumber dana dari Bantuan Keuangan Untuk Desa Kabupaten BKUDK Subang Tahun Anggaran 2025 senilai Rp6,4 Miliar yang diduga kuat sarat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang disinyalir telah merugikan keuangan negara mencapai 1 Miliar lebih.

Selain itu Asep Sumarna Toha alias Abah Batman selaku penanggungjawa aksi dalam orasinya meminta Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Subdirektorat 3 Tindak Pidana Korupsi Polda Jabar segera tetapkan tersangka dugaan kasus korupsi/gratifikasi dan atau Suap dalam proyek Pengadaan Barang sebanyak 165 unit Cator dan 10 unit Mobil senilai Rp6,4 Miliar sumber dana dari BKUDK Subang Tahun Anggaran 2025 kerugian negara hingga Rp1 Miliar lebih tersebut yang diduga melibatkan Oknum Ketua Apdesi Subang yang juga sebagai Kepala Desa Sukamandijaya hajah Ernawati dan kawan-kawan.

Kaitannya dengan kasus tersebut dari data tercatat ada 165 desa yang menerima bantuan Cator dengan nilai bantuan Rp. 30 juta per desa dan 10 desa yang menerima bantuan mobil senilai Rp. 200 juta per desa.

Di Kantor Irda Subang tersebut Sekretaris Irda Herdi Effendi yang menemui massa pendemo saat itu ketika ditanya Abah Batman mengenai isu keluarnya surat rekomendasi oleh Irda terhadap Kepala Desa Jatimulya incumbent yang bermasalah dalam mengajukan pencalonannya kembali untuk mengikuti pemilihan kepala desa mendatang Herdi nampak bingung. Jawabannya diluar substansi yang dipertanyakan Abah Batman.

Dalam hal ini Herdi mengakui kurang begitu memahami persoalan yang dimaksud. Begitupun ketika ia ditanya kapan selesainya audit investigasi Cator dan mobil, Nah ini juga sama pak, saya tidak bisa memastikan,” tutur Herdi.

Usai Unras di Irda, Kampak melanjutkan demo di depan Kantor Dispemdes Kabupaten Subang. Kali ini Kampak desak Pejabat Dispemdes jangan jadi pengecut, takut kepada preman tengik becking oknum kepala desa bermasalah, sehingga luput dari binaan atau malah melakukan pembiaran.

Sinyal ketakutan Kepala Dispemdes tersebut terbukti dengan sikap aksi tutup mulut, bungkam dan terkesan selalu menghidar ketika beberapa kali ditemui Tim Kampak selalu tidak berada ditempat.

Hal ini berakibat banyak terjadi tindakan penyalahgunaan wewenang dan jabatan, KKN tumbuh subur di pemerintahan desa. Contohnya sang suami ditunjuk jadi Ketua bumdes oleh sang istri yang menjadi kepala desa, juga saudara-saudara Kades lainnya, adik, kakak, uwa, paman jadi pengurus bumdes dan Kopdes Merah Putih. Termasuk transparansi informasi bantuan keuangan untuk desa dan kelurahan dari APBD Kabupaten Subang, khususnya bantuan ketahanan pangan dari program BKUD reguler tahun anggaran 2025 yang sarat penyimpangan, bahkan ada yang siluman.

Sekretaris Dispemdes Ganjar yang saat itu menemui massa aksi Kampak ia menjelaskan bahwa Dispemdes tidak memiliki kewenangan dalam mengauidi, dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di desa, Dispemdes ini tidak ada fungsional auditor yang bisa menyelesaikan apakah tindak prilaku dari pelaksaan dari ketahanan pangan ini didasarkan pada hukum atau ada kerugian. Tapi kami juga berkoordinasi dengan Irda bagaimana langkah berikutnya. Dari hal-hal tersebut secara teknis telah disampaikan oleh bidangnya.

Kabid Dispemdes Wawan yang juga menemui massa aksi turut membenarkan apa yang telah disampaikan oleh Ganjar, mengenai adanya masalah kasus Cator, mobil dan ketahanan pangan bahwa pihaknya tidak punya wewenang, baik dalam pengawasan maupun audit desa.

Dari Subang Jawa barat Galang Perak TV Melaporkan.Show More

Eman Sulaeman Siap Bersihkan Birokrasi Pemdes Sukamandijaya Dari KKN

(EMAS) Eman Sulaeman Efektif, Maju, Amanah, Sejahtera Efektif dalam ...

Pasca Diberitakan Perak TV, Pemborong Perbaiki Jalan Di Desa Sukamandijaya

Pasca pemberitaan Perak TV terkait dugaan Korupsi pada pelaksanaan ...

Pasca pemberitaan Perak TV terkait dugaan Korupsi pada pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid dengan bukti bahwa bangunan jalannya baru beberapa hari dikerjakan sudah banyak keretakan di Dusun Rawasari Desa Sukamandijaya ...Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang.

Selain itu, Pemborong pekerjaan tidak mengerjakan pekerjaan Berem dan Landai Kerjanta.

Ajim selaku Pemilik CV Tunggal Putra selaku pemborong proyek jalan tersebut melakukan perbaikan jalan bagian yang retak pada Jum'at 25 September 2026.

Namun diungkapkan Ajim, terkait pekerjaan Berem pada bagian kanan dan kiri jalan sudah ditiadakan sejak tahun 2025 oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang.

Seperti diketahui bahwa dalam setiap paket pekerjaan proyek pembangunan bersumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang ada nilai biaya sebesar 5 persen dari total nominal anggaran proyek tersebut. Sehingga, sudah barang tentu harus direalisasikan.

Dalam kesempatan itu, Hendra Sunjaya yang biasa akrab disapa Kang Enjoy menegaskan, bahwa untuk itu jika setiap pekerjaan proyek pembangunan fisik yang bersumber dana dari pemerintah tidak dikritik atau tidak dilakukan kontrol sosial oleh masyarakat atau pihak elemen masyarakat lainnya, maka diduga uang sebesar 5 persen dari total anggaran proyek tersebut sudah dipastikan dikorupsi.

Seperti diberitakan Perak TV sebelumnya, berdasarkan hasil investigasi Perak TV di lapangan pada Senin 21 September 2026, jalan di Dusun Rawasari tersebut yang dikerjakan dengan teknis pengecoran atau rigid ini baru tiga hari dikerjakan sudah rusak, diantaranya sudah mengalami keretakan pada hasil pembangunan jalannya.

Selain sudah mengalami keretakan, pengerjaan Berem pada sisi kanan dan kirinyapun dan pekerjaan landai jalan arah mendaki atau menurun yang sejajar dengan jalur lalu lintasnyapun tidak dikerjakan.

Pasalnya, Diduga Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan ini diduga dikerjakan asal-asalan tidak sesuai dengan Spesifikasi proyeknya atau aturan resmi yang merinci atas standar kualitas material, produk, metode pengerjaan dan cara pemasangan yang wajib dipenuhi dalam sebuah pelaksanaan proyek.

Faktanya, seperti terpantau camera Perak TV, pembuatan plang informasi pekerjaannyapun dibuat asal jadi, seperti halnya pencantuman alamat pekerjaannya, yang seharusnya di Dusun Rawasari, namun malah dicantumkan peningkatan Gang Jalan Gang Santi Dusun Jurutilu.

Adapun selaku Pelaksana atau Pemborong Pekerjaan Jalan ini adalah CV Tunggal Putra pemilik berinisial AJ dengan nilai Kontrak Rp 118.500.000,00.Show More

FMP JABAR Desak Polres Subang Segera Tetapkan Tersangka Penggelapan Upah Pekerja Proyek BYD

Tim Divisi Bantuan Hukum LSM Forum Masyarakat Peduli Provinsi Jawa ...

Usut Dugaan Korupsi Ruislag TKD Patimban, Abah Betmen Diperiksa Kejari Subang

Ketua Umum LSM Forum Masyarakat Peduli Provinsi Jawa Barat (Ketum FMP ...

Ketua Umum LSM Forum Masyarakat Peduli Provinsi Jawa Barat (Ketum FMP Jabar) Abah Betmen diperiksa Kejaksaan Negeri Subang pada Kamis 24 September 2026.

Abah Betmen diperiksa oleh Tim Jaksa pada ...Kejaksaan Negeri Subang ini adalah sebagai Pelapor terkait Kasus Dugaan Mark'up Tanah Ruislag Aset Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang.

Usai diperiksa sebagai Pelapor tersebut, ketika diwawancarai Perak TV, Abah Betmen menjelaskan bahwa dirinya telah diperiksa terkait laporannya atas Kasus Dugaan Mark'up dan Pungutan Liar Ruislag Tanah Bengkok atau Tanah Kas Desa Patimban.

Abah Betmen juga mengungkapkan kronologisnya, bahwa Tanah Kas Desa Patimban ini dimanfaatkan untuk Pelabuan Patimban dengan digantikan atau Ruislag dengan membeli Tanah Warga pada tahun 2021 sampai dengan 2022 seharga Rp250.000, per meternya, sementara harga tanah pada tahun 2021 - 2022 tersebut hanya berkisar Rp90.000 sampai dengan Rp130.000 per meternya.

Menurut Abah Betmen, yang awalnya Tanah Bengkok Desa Patimban ini satu hamparan seluas 27 Hektare, namun saat ini ketika terjadinya Ruislag menjadi berceceran dan nilai produktifitasnya juga jauh, "Nah kalau prinsip dari Ruislag tersebut harus lebih baik dari tanah sebelumnya, maksimalnya bisa lebih luas. Tapi faktanya tanah tersebut berceceran tidak satu hamparan dan produktifitas lahannya tidak seperti sebelumnya, sehingga berpengaruh pada nilai jualnya," tegas Abah Betmen.

Selain itu lanjut Abah Betmen menerangkan, "Ada juga pungutan liar terhadap para Penggarap Penerima Ganti Rugi Ekonomi, yaitu ganti rugi tanaman, dimana modusnya si para penggarap ini mendapatkan pembayaran ganti rugi melalui rekening oleh para Perangkat Desa Patimban pada tahun itu di perintahkan untuk diambil secara Cash, dikumpulkan uang-uang tersebut dan diserahkan kembali kepada si penggarap itu bervariatip, ada yang mendapatkan Rp25.000.000 dikasihkan hanya Rp5.000.000 - Rp10.000.000, bahkan ada yang sampai mendapatkan Rp100.000.000 juga hanya menerima 5-10 juta per penggarap," terangnya.

Masih diungkapkan Abah Betmen, "Ada informasi lagi per hari ini, bahwa Pemerintah Desa Patimban belum menerima Berita Acara Ruislag atau Serah Terima Aset Desa berikut Sertifikatnya, kalau dalam SK Gubernur bahwa Ruislag tersebut harus di serahkan ke Pemerintah Desa. Tapi hari ini Pemerintah Desa mengaku belum menerima berita acara, bahkan sertifikat pun belum ada sampai hari ini, artinya Ruislag Tanah Aset Desa Patimban ini Cacat Mental dan Cacat Hukum," tandasnya.

Tak lupa Abah Betmen juga bersyukur, "Alhamdulillah laporan kita ini di Respon dan ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Subang," ucapnya.Show More

Peningkatan Jalan Rigid Desa Sukamandijaya Diduga Dikorupsi

Pemerintah Daerah Kabupaten Subang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan ...

Pemerintah Daerah Kabupaten Subang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang realisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2026 untuk proyek pekerjaan pembangunan atau Peningkatan Jalan Penghubung Dusun ...Rawasari dengan Dusun Kaliaren Desa Sukamandijaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang pada Jum’at 18 September 2026.

Namun berdasarkan hasil investigasi Perak TV di lapangan pada Senin 21 September 2026, jalan di Dusun Rawasari tersebut yang dikerjakan dengan teknis pengecoran atau rigid ini baru tiga hari dikerjakan sudah rusak, diantaranya sudah mengalami keretakan pada hasil pembangunan jalannya.

Selain sudah mengalami keretakan, pengerjaan Berem pada sisi kanan dan kirinyapun dan pekerjaan landai jalan arah mendaki atau menurun yang sejajar dengan jalur lalu lintasnyapun tidak dikerjakan.

Pasalnya, Diduga Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan ini diduga dikerjakan asal-asalan tidak sesuai dengan Spesifikasi proyeknya atau aturan resmi yang merinci atas standar kualitas material, produk, metode pengerjaan dan cara pemasangan yang wajib dipenuhi dalam sebuah pelaksanaan proyek.

Faktanya, seperti terpantau camera Perak TV, pembuatan plang informasi pekerjaannyapun dibuat asal jadi, seperti halnya pencantuman alamat pekerjaannya, yang seharusnya di Dusun Rawasari, namun malah dicantumkan peningkatan Gang Jalan Gang Santi Dusun Jurutilu.

Adapun selaku Pelaksana atau Pemborong Pekerjaan Jalan ini adalah CV Tunggal Putra pemilik berinisial AJ dengan nilai Kontrak Rp 118.500.000,00,-.

Atas kejadian tersebut, ada dugaan tindak pidana korupsi pada pengerjaan Peningkatan Jalan Rigid di Desa Sukamandijaya ini.

Sehingga, dirinya meminta pihak Aparat Penegak Hukum untuk melakukan penyelidikan tanpa harus ada pelaporan resmi, karena kasus korupsi bukan delik aduan, melainkan delik biasa.

Dalam hal ini proses hukum terhadap pelaku korupsi dapat langsung berjalan dan disidik oleh aparat penegak hukum tanpa harus menunggu adanya pengaduan atau laporan dari pihak yang dirugikan atau korban.

Kang Enjoy menjelaskan, bahwa sudah barang tentu biaya yang digunakan untuk pembangunan jalan tersebut menggunakan uang negara alias uang rakyat yang dikelola melalui pungutan pajak rakyat atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Subang.

Sesuai tercantum pada Papan Informasi Pekerjaan Proyek Jalan Dusun Rawasari tersebut, nomor SPK Surat Perintah Kerja :600.1.17/1.38-PL-Jalan.Ling/BPUPR-SPMK/IK/2026, Waktu Pelaksanaan Enam Puluh Hari kalender.

Selaku penyuplai Coran adalah PT Karya Beton Sudhira, Nomor Truck 126, Supir Tono, Jam keluar pabrik: 17 35, Jam Masuk Proyek tidak tercantum, Jam Masuk Pabrik tidak tercantum, Jam Keluar Proyek tidak tercantum, MIX: FS38NFA, Slump: 10+2, MP: 6,00, Jumlah Besar: 24 00.Show More

Terjadi Dugaan Pembegalan Di Jalan Sepi dan Gelap Gulita Dusun Kaliaren

Telah Terjadi Dugaan Pembegalan di Wilayah Hukum Polsek Ciasem Polres ...

Anggaran Joging Trek Lapang Sepak Bola Desa Sukamandijaya Diduga Dikorupsi

Pemerintah Daerah Kabupaten Subang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan ...

Pemerintah Daerah Kabupaten Subang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang realisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2026 untuk proyek pekerjaan pembangunan Joging Trek Lapang Sepak Bola ...di Dusun Margaluyu Barat Desa Sukamandijaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang belum lama ini.

Namun pekerjaan bangunan Joging Trek Lapang Sepak Bola Desa Sukamandijaya tersebut baru dua bulan selesai dikerjakan terhitung dimulainya pekerjaan pada Bulan Juni 2026 hingga saat ini Bulan September 2026 sudah mengalami kerusakan parah pada penyangganya beserta Pasangan Paving Blocknyapun nampak rusak parah dan berantakan.

Pasalnya, Diduga Pelaksanaan Pekerjaan Joging Trek ini dikerjakan asal-asalan tidak sesuai dengan Spesifikasi proyeknya atau aturan resmi yang merinci atas standar kualitas material, produk, metode pengerjaan dan cara pemasangan yang wajib dipenuhi dalam sebuah pelaksanaan proyek.

Faktanya, seperti terpantau camera Perak TV, pasangan penyangga bagian sisi kanan dan kirinya pada bangunan Joging Trek ini dikerjakan menggunakan bata merah, tidak menggunakan Kanstin paving atau sering disebut kanstin beton atau kerb dan atau material beton pracetak yang berfungsi sebagai pengunci tepi penahan susunan paving block.

Selain itu, pembuatan plang informasi pekerjaannyapun dibuat asal jadi, seperti halnya pencantuman alamat pekerjaannya, yang seharusnya di Dusun Margaluyu Barat Desa Sukamandijaya, namun malah Lapang Bola Dusun Warung Nangka. Sementara, Dusun Warung Nangka adalah salah satu dusun di Desa Ciasem Baru.

Adapun selaku Pelaksana atau Pemborong Pekerjaan Joging Trek ini adalah CV Qalian milik inisial AJ, Nomor SPK atau Surat Peritah Kerja 600.1.15.4/6.1-PL-CK/DPUMA-SPMK/6/2026, nilai anggarannya Rp. 96.850.000,00,- Waktu Pelaksanaan: 90 Hari Kalender dan Mulai pengerjaan tanggal 12 Juni 2026.

Atas kejadian tersebut Pemuda Warga Desa Sukamandijaya Hendra Sunjaya yang biasa akrab disapa Kang Enjoy menduga ada dugaan tindak pidana korupsi pada pengerjaan Joging Trek Lapang Sepak Bola Desa Sukamandijaya ini.

Sehingga, dirinya meminta pihak Aparat Penegak Hukum untuk melakukan penyelidikan tanpa harus ada pelaporan resmi, karena kasus korupsi bukan delik aduan, melainkan delik biasa.

Dalam hal ini proses hukum terhadap pelaku korupsi dapat langsung berjalan dan disidik oleh aparat penegak hukum tanpa harus menunggu adanya pengaduan atau laporan dari pihak yang dirugikan atau korban.

Kang Enjoy menjelaskan bahwa sudah barang tentu biaya yang digunakan untuk pembangunan Joging Trek tersebut menggunakan uang negara alias uang rakyat yang dikelola melalui pungutan pajak rakyat atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Subang.

Dari Subang Jawa Barat Galang Perak TV Melaporkan.Show More

Turut Diperiksa Polisi, PT IPK tak Berani Pecat Para Oknum Pelaku Penggelapan Upah Pekerja

Turut Diperiksa Polisi, PT IPK tak Berani Tindak Tegas Para Oknum ...

Turut Diperiksa Polisi, PT IPK tak Berani Tindak Tegas Para Oknum Pelaku Penggelapan Upah Pekerja Proyek BYD
PERAKNEW.COM- Polres Subang terus menindaklanjuti laporan terkait kasus dugaan Penggelapan Upah Para Pekerja Proyek ...pembangunan PT. BYD Auto Indonesia di Kawasan Industri Subang Smartpolitan Desa Sawangan, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang.

Kali ini giliran pihak perusahaan PT Integritas Perkasa Konstruksi (IPK) yang dimintai keterangan oleh
Tim Penyidik Unit harta Benda (Harda) dan Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Subang, pada Senin 14 September 2026.

Usai memberikan keterangan kepada Polisi, Fadil selaku perwakilan PT IPK saat diwawancarai PERAKNEW.COM menerangkan, bahwa dirinya telah memenuhi panggilan untuk menjalani pemeriksaan oleh Tim Penyidik Unit Harta Benda (Harda) dan Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polres Subang dengan dicecar berbagai pertanyaan sebanyak 40 lebih pertanyaan seputar Kasus Dugaan Penggelapan Upah Kerja tersebut.

Namun Ketika ditanya soal apakah perusahaan akan melakukan tindakan tegas terhadap para oknum terduga pelaku penggelapan upah, termasuk sanksi pemecatan, PT IPK terkesan tak memiliki keberanian untuk menindak tegas para oknum tersebut dengan dalih harus sesuai dengan aturan.
Dipaparkan Fadil bahwa pemecatan pekerja harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga harus ada kriterianya.

Seperti diberitakan PERAKNEW.COM sebelumnya, Tim Satreskrim Polres Subang telah melakukan pemeriksaan terhadap Tiga Orang Terlapor Terduga Pelaku Penggelapan Upah Kerja para Pekerja Proyek BYD, yaitu inisial W, I adalah Oknum Pegawai PT IPK dan A selaku Oknum Mandor para pekerja.

Sementara, berkaitan dengan kasus tersebut, seperti diketahui bahwa dari jumlah ratusan bahkan mencapai ribuan orang pekerja Proyek BYD ini, upah kerjanya disunat sebesar Rp 100 Ribu per harinya per orang.Show More

Peduli Rakyat TV Online

FMP Jabar Resmi Laporkan Dugaan Perbuatan Curang Panitia Pilkades Sukamandijaya ke Polres Subang