oleh

HENDAK TANGKAP MASIKU, NOVEL DKK DIPECAT

JAKARTA, (PERAKNEW).- Mendeteksi keberadaan dan kerap hendak melakukan penangkapan terhadap Harun Masiku (Mantan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang merupakan Buronan kasus suap penetapan anggota DPR RI melalui Pergantian Antar Waktu (PAW) yang ditetapkan buron sejak Januari 2020 silam. Namun, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) malah dipecat dengan alasan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), belum lama ini.

 Seperti diungkapkan salah seorang penyidik/ Kasatgas Penyelidik KPK, Harun Al Rasyid melalui kanal YouTube Najwa Shihab, (28/5/21) menjawab rasa penasaran publik mengenai keberadaan Harun Masiku yang setelah sekian lama berstatus sebagai buron, Harun Masiku disebut kini berada tak jauh dari jangkauan KPK.

Al Rasyid menyebut, sejumlah sinyal pendeteksi yang digunakan untuk memantau Harun Masiku menunjukkan sebuah tanda. Ia yakin, Harun Masiku kini tinggal dan bersembunyi di suatu wilayah, “Ada, sinyal itu ada,” ungkapnya.

Al Rasyid bersama sejumlah pegawai KPK lainnya kini tak lagi mampu bertugas dan bertindak untuk segera melakukan penangkapan Harun Masiku. Selain dipecat lantaran tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Al Rasyid dipaksa untuk menyerahkan tugas dan tanggungjawab sesaat sebelum dirinya mengetahui keberadaan Harun Masiku.

Ketika ditanya Najwa Shihab, “Dan kalau penyelidiknya tahu berarti harusnya pimpinan KPK tahu, dong? Ini kan lagi dicari-cari satu Indonesia, nih. Harun Masiku,” tanyanya.

Al Rasyid menjawab, “Tapi karena saya sudah disuruh menyerahkan tugas dan tanggungjawab kan saya jadi enggak bisa ngelaporin,” jawabnya.

Sebelumnya, Harun Masiku terdeteksi oleh KPK tengah berada di luar negeri. Saat hendak bergegas melakukan penangkapan, proses keberangkatan Al Rasyid justru dipersulit, “Saya bergeraklah sama Sinal. Nah itu ada (Harun Masiku) kita identifikasi di luar negeri. Waktu itu kita mau berangkat juga begitulah (dipersulit). Ya kan,” jelasnya.

Kini, Harun Masiku disebut tengah berada di Indonesia. Jika KPK dan sejumlah pihak bersangkutan segera bergegas, Harun Masiku bisa saja segera ditangkap, “Kira-kira dua bulan yang lalu, ya. Sekarang beliaunya (Harun Masiku) ada di sini, sudah masuk ke Indonesia. Tapi saya sudah keburu keluar SK 652 suruh menyerahkan (tanggung jawab),” ungkapnya.

Najwa nanya lagi, “Jadi kalau SK nya dicabut, bisa langsung ditangkap ya?” tanyanya kepada Al Rasyid menjawab, “Bisa ditangkap,” tegas Al Rasyid.

Sebelumnya, KPK diketahui membentuk tim satgas khusus untuk memburu Harun Masiku. Tim tersebut secara langsung bergerak di bawah pimpinan Ketua KPK, Firli Bahuri.

Harun menjadi buron dalam kasus suap penetapan anggota DPR RI periode 2019-2024 melalui metode Pergantian Antar Waktu (PAW). Suap tersebut berkaitan dengan upaya agar caleg PDIP, Harun Masiku terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar lembaga antirasuah (KPK) pada awal Januari 2020. Saat itu, tim penindakan hanya berhasil menangkap dan menyeret eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu yang juga orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelia, dan Saeful Bahri.

Wahyu dan Agustiani telah divonis dalam perkara tersebut. Wahyu divonis enam tahun penjara, sedangkan Agustiani Tio divonis empat tahun penjara. Sementara vonis yang dijatuhkan terhadap Saeful Bahri hanya 1 tahun 8 bulan penjara denda Rp 150 juta subsider 4 bulan kurungan.

Harus Masuki juga sempat dikabarkan meninggal dunia. Kendati demikian, KPK menyatakan belum menerima informasi valid mengenai dugaan meninggalnya Harun Masiku. Pernyataan ini sekaligus menjawab pernyataan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri menegaskan akan tetap melakukan pencarian terhadap Harun dan buronan lainnya. Menurut Ali, setidaknya ada sekitar tujuh daftar pencarian orang (DPO) yang menjadi kewajiban KPK untuk dituntaskan, “KPK tetap melakukan pencarian para DPO KPK. Sisa ada 7 DPO saat ini, Harun masiku, Samin Tan, Surya Darmadi, Syamsul Nursalim, Itjih Nursalim, Izil Azhar, dan Kirana Kotama,” ungkapnya, Selasa (12/1) lalu.

Tim penyidik KPK juga sempat memeriksa Daniel Tonapa Masiku, pada Selasa (19/1) lalu. Daniel merupakan kerabat dekat Harun Masiku.

Ali Fikri mengatakan, pemeriksaan Daniel untuk menemukan keberadaan Harun Masiku. Daniel diduga masih berkomunikasi dengan Harun Masiku, “Didalami pengetahuannya terkait dengan dugaan adanya jalinan komunikasi saksi yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan tersangka HAR (Harun Masiku),” ujar Ali dalam keterangannya, Rabu (20/1).

Lantaran diduga masih berkomunikasi dengan Harun Masiku, tim penyidik lembaga antirasuah menelisik soal keberadaan Harun kepada Daniel, “Juga dikonfirmasi seputar keberadaan tersangka HAR yang saat ini masih berstatus DPO KPK,” kata Ali.

Ali mengatakan, sejak 2017 hingga 2020, setidaknya ada 10 tersangka yang berstatus buron. Khusus di tahun 2020, KPK telah menangkap tiga buronan, yakni Nurhadi, Rezky Herbiyono dan Hiendra Soenjoto, “Hingga saat ini, KPK masih tetap memiliki kewajiban untuk mencari keberadaan dari 7 orang tersangka DPO. Di mana 5 orang tersangka adalah DPO dari tahun 2017 sampai 2019 dan 2 orang DPO tahun 2020, yaitu atas nama Harun Masiku dan Samin Tan,” kata Ali.

Atas kejadian itu, sebanyak 75 (Tujuh puluh lima) Pegawai KPK yang dipecat tersebut, membuat laporan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan kini kasusnya tengah ditangani dan diprioritaskan oleh Komnas HAM.

Komisioner Komnas HAM, Sandrayati Moniaga mengatakan, pihaknya memperioritaskan penanganan terhadap laporan 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK.

Sandra mengatakan, hal itu karena dalam konsep hak asasi manusia mereka yang melakukan upaya pemberantasan korupsi bisa dikategorikan sebagai pembela HAM.

Hal itu disampaikannya usai menerima laporan dari perwakilan 75 pegawai KPK terkait dengan TWK dan alih status pegawai KPK menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kantor Komnas HAM RI Jakarta, pada Senin (24/5/2021), “Oleh karena itu, mereka juga mendapat prioritas untuk mendapat penanganan dari Komnas HAM untuk dipastikan, bahwa hak asasinya dipenuhi dan tidak megalami pelanggaran apapun,” kata Sandra.

Sandra menjelaskan, setiap orang memiliki hak asasi yang sama dan bebas dari diskriminasi. Pada prinsipnya, kata dia, ada hak-hak yang tidak dapat dikurangi, termasuk hak untuk tidak didiskriminasi dan hak berkeyakinan.

Untuk itu, kata Sandra, pihaknya akan menilai situasi hak asasi manusia dari bagaimana kementerian/lembaga juga memenuhi hak asasi orang-orang yang bekerja di dalamnya berdasarkan standard norma pengaturan HAM.

Ia juga mengimbau kepada semua pihak untuk bersama-sama bekerja sama mencari solusi terbaik atas persoalan tersebut, “Dan memastikan tidak menambah keruh dengan menyebarkan berbagai stereotyping, stigma dan lain-lain apalagi ancaman, peretasan dan lain-lain. Mari kita terus pelihara proses demokratisasi yang sudah terbangun jangan sampai kita mundur lagi,” kata Sandra.

Sementara, Komnas HAM juga akan membentuk tim pemantauan dan penyelidikan terkait laporan wadah pegawai KPK ini, ungkap Komisioner Pemantauan dan Penyedilikan Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam, “Kami berharap teman-teman wadah pegawai KPK, pimpinan KPK dan pihak terkait untuk bisa kooperatif,” ungkapnya, di Jakarta, Senin (24/5/21).

Dia mengatakan, pembentukan tim tersebut, semata-mata bukan untuk tujuan lain, tetapi guna memastikan Indonesia bebas dari praktik korupsi.

Setelah tim di bawah pemantauan dan penyelidikan terbentuk, maka Komnas HAM segera memperdalam bukti-bukti atau dokumen yang diserahkan oleh wadah pegawai KPK ini.

Komnas HAM sendiri telah menerima sejumlah bukti berupa dokumen yang diserahkan langsung oleh penyidik senior KPK, Novel Baswedan bersama tim dan kuasa hukumnya.

Bahkan, Choirul Anam mengatakan, informasi yang diterima dari Novel Baswedan tersebut jauh lebih komprehensif dari sekadar membaca berita-berita yang beredar selama ini, “Kami tadi diberikan dokumen begitu lengkap, baik catatan atas fakta-fakta dan beberapa instrumen hukum yang melandasi,” ujar dia.

Komnas HAM memandang kasus yang sedang terjadi di tubuh KPK saat ini penting untuk segera diselesaikan, karena praktik korupsi merupakan musuh bersama rakyat Indonesia. Oleh karena itu, ia menekankan siapa pun penyelenggara negaranya, maka harus bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). (Red/ Net)

 

Berita Lainnya