oleh

Soal Kasus e-KTP Desa Jati,
Polres Subang Harus Terapkan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor

SUBANG, (PERAKNEW).- Terkait Unit Tindak Pidana Korupsi (U Tipikor) Polres Subang dan Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pungutan liar (Pungli) Kab. Subang sudah melaksakan gelar perkara dugaan Pungutan liar (Pungli) Pembuatan/ Perekaman Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemerintahan Desa (Pemdes) Jati, Kecamatan Cipunagara, Kab. Subang.

Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi (U Tipikor) Polres Subang, IPDA Donny Kustiawan mengatakan, “Sudah gelar perkara dengan Satgas Saber Pungli Subang dan penanganan kasusnya dialihkan ke Saber Pungli, dengan menerapkan Perpres tentang Satgas Saber Pungli,” ujarnya, dalam audensi dengan LSM Forum Masyarakat Peduli (FMP), di Jalan Palabuan, Kelurahan Sukamelang, Kecamatan/ Kabupaten Subang, Rabu (07/04/2021).

Menanggapai pernyataan Donny, Ketua Umum (Ketum) FMP, Asep Sumarna Toha medesak, agar penyidik segera menuntaskan kasus tersebut, sehingga tidak hanya menjerat pelaku dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), namun penyidik harus menerapkan Undang-Undang (UU) nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), “Untuk kasus pungli ini, penyidik agar tidak hanya menerapkan Perpres Nomor 87 tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli saja, namun penyidik harus menerapkan juga Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsinya, karena ini dilakukan oleh aparatur pemerintahan dan berkaitan pungutan uang ini untuk biaya administrasi kependudukan,” tegas Aktivis Pemberantasan Korupsi yang akrab disapa Abah Betmen ini.

UU nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor, Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya  diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara  minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah  dan paling banyak 1 miliar rupiah.

UU nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor, Pasal 3 menyebutkan, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan  diri sendiri atau  orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit  50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.

Seperti telah diberitakan Perak di edisi-edisi sebelumnya, dugaan Pungli e-KTP dan KK secara masal di gelar di Desa Jati, senilai Rp50 Ribu/ item/ KTP/ KK oleh oknum aparatur desa setempat.

Hali itu dibenarkan oleh salah seorang warga desa setempat saat diwawancara Perak, “Benar pak kalau mau bikin e-KTP harus bayar Rp50 Ribu, kalau gak bayar, gak dibuatkan,” ungkapnya.

Menyikapi masalah itu Kaur Pemerintahan Desa Jati yang bernama Yaman membenarkan, bahwa dalam pembuatan e-KTP dan KK masal itu, ada pungutan sebesar Rp50 Ribu untuk per item dan berdalih, uang hasil pungutan tersebut, untuk biaya operasional.

Sebagai bahan rujukan kasus hukum yang sama telah memiliki kekuatan hukum yang sah/inkrah (Yurisprudensi), bahwa tindak pidana dalam administrasi kependudukan tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 63/ Pid.Sus/ 2018/ PN Gin. Dengan terdakwa Berinisial S menjabat sebagai Kelian Dinas Banjar Margasengkala, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar yang meminta pungutan sebesar Rp400 ribu untuk membuat KTP, Terdakwa juga meminta pungutan Rp.600 ribu untuk mengambil surat pindah dan pengurusan kartu keluarga.

Pengadilan menilai, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 95B UU 24/2013 dan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 bulan dan 10 hari dan denda sejumlah Rp1 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan. (Hendra2)
https://www.youtube.com/watch?v=_1rEvMRfy8c

Berita Lainnya