oleh

Dugaan Pungli Modus Koperasi, Polres Subang Periksa Sejumlah Pendamping PKH Ciasem

SUBANG, (PERAKNEW).- Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Subang masih melakukan tahap penyelidikan atas kasus dugaan tindak pidana Pungutan liar (Pungli) bermoduskan iuran Koperasi Simpan Pinjam (Kosipa) terhadap ratusan bahkan mencapai ribuan korban (Keluarga Penerima Manfaat) PKH se-Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang dan pemeriksaan terhadap para Ketua Kelompok serta Pendamping PKH se-Kec. Ciasem.

Demikian disampaikan Kanit Tipikor Polres Subang, Ipda Donny Kustiawan saat dikonfirmasi Perak di ruangannya, Rabu (02/12/20), “Penanganan kasus dugaan Pungli dana PKH ini tidak mandeg, karena masih baru terhitung waktu pelaporannya, kami masih terus melakukan pemanggilan dan pemeriksaan-pemeriksaan para ketua kelompok dan pendamping PKH,” ujarnya.

Lanjut Donny, “Kemungkinan untuk para KPM (korban) akan dibuatkan surat pernyataannya saja, karena jumlahnya cukup banyak,” tuturnya.

Seperti telah diberitakan Perak di edisi sebelumnya, bahwa teknis yang diketahui, praktek Pungli tersebut dilakukan oleh Oknum Koordinator Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Ciasem, Ade Ahyani dengan cara memerintahkan para Oknum Pendamping PKH se-Kec. Ciasem dan berkoordinasi dengan para ketua kelompoknya, memintai uang kepada para KPM usai menerima dana PKH.

Ipda Donny Kustiawan kepada Perak mengatakan, di ruang kerjanya, Jum’at (06/11/20), “Ade Ahyani sudah kami periksa berikut saksi-saksi lainnya dan bilangnya, hasil pungli itu sudah dikembalikan kepada para KPM PKH, dia juga menerangkan, koperasinya resmi,” katanya.

Donny menjelaskan, “Kasus ini bukan kasus korupsi, karena walaupun dana PKH ini dana pemerintah, tapi pungutannya dilakukan setelah diterima oleh para KPM, kecuali langsung dipotong pas waktu pencairan, missalkan dana Bansos ini dibagikan di kantor pos dan ketika para KPM mengambilnya, uang sudah terpotong di kantor pos tersebut,” jelasnya.

Donny menambahkan, “Jika pemeriksaan para pihak sudah semua, nanti juga akan gelar perkara dan menentukan pasalnya, apakah ini masuk ke pasal tindak pidana korupsi atau Pungli, kalau Pungli ditindaklanjuti oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan kalau masuk ke ranah korupsi, maka masih terus kami tindaklanjuti,” ujarnya berdalih.

Sementara itu, berdasarkan hasil investigasi Perak di lapangan, bahwa sesuai video visual keterangan sejumlah korban dari mulai sejumlah KPM PKH hingga para Ketua Kelompok KPM PKH sudah mengakui telah mengalami Pungli oleh oknum tersebut, melalui para anak buahnya, yaitu para Pendamping PKH di tingkat desa sudah tayang di Youtube Perak TV, bisa menjadi bukti petunjuk Polres Subang.

Berikut pengakuan para saksi korban kepada Perak, diantaranya Ketua Kelompok KPM PKH di Desa Sukamandijaya-Kec. Ciasem, diantaranya Saudari NENI ROHAENI, SUPRIATIADE RUMIATI, DARINAH, Saudara JOJO dan TATO, mengakui, bahwa para KPM yang diketuainya itu, telah dipungut Iuran wajib koperasi Rp20.000,- dan Iuran pokok koperasi Rp15.000,- per KPM, per tiga bulan pencairan.

Pengakuan sama juga didapat dari Ketua Kelompok KPM PKH di Desa Ciasem Girang-Kec. Ciasem, diantaranya Saudari RATI’AH, RUSNI dan ERAM.

Dan Ketua Kelompok KPM PKH di Desa Ciasem Baru-Kec. Ciasem, diantaranya Saudara HARIS dan WARDI mengaku atas perintah ADE AHYANI dkk tersebut, telah memungut Iuran wajib koperasi Rp20.000,- dan Iuran pokok koperasi Rp15.000,- per KPM, per tiga bulan pencairan.

Lebih jelasnya lagi untuk alat bukti petunjuk Polres Subang, bahwa Pungli untuk iuran pokok dan wajib koperasi tersebut, telah diakui juga oleh Ade Ahyani dan dapat dilihat di Youtube PerakTV dengan judul Dugaan Pungli Dana Pkh Kec Ciasem-Subang Modus Koperasi.

Sebagai edukasi hukumnya, Pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12 Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Huruf a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Bagaimana tidak, jabatan Ade Ahyani itu, diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Pasal 10 ayat (1) Sumber daya manusia terdiri atas huruf h. pendamping sosial, ayat (3) Penggunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara dan Pasal 18, Pendamping sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h bertugas melaksanakan tugas pendampingan PKH di kecamatan.

Jabatan Ade Ahyani juga bisa disebut sebagai penyelenggara negara, dalam hal membantu pemerintah melalui pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) atas jabatan padanya.

Seperti diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pasal 1, Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan ayat (1) Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Hendra2)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya