PERAKNEW.COM – Kantor DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) mulai menerapkan aturan baru bagi masyarakat yang ingin masuk ke gedung dewan.
Setiap tamu wajib melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada petugas keamanan sebelum bertemu anggota dewan maupun pejabat.
Kebijakan tersebut memicu reaksi dari sejumlah warga, LSM dan awak media yang datang ke kantor DPRD pada Rabu, 26 Agustus 2026. Mereka menilai aturan itu membatasi hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
Menanggapi hal itu, Sekretaris DPRD KBB, Ricky memberikan penjelasan langsung di lobi Kantor DPRD KBB, “Jadi gini, aturan ini baru berjalan sekitar 1 minggu. Tujuannya bukan melarang, tapi menertibkan. Karena aktivitas di dalam kantor banyak,” ujar Ricky kepada wartawan, Rabu 26/08/2026.
Ricky menjelaskan, mekanismenya cukup sederhana. Masyarakat yang hendak bertemu anggota dewan atau pejabat diminta melapor dulu ke satpam. Petugas kemudian akan mengonfirmasi apakah benar ada janji temu, “Kalau sudah ada janji, silakan tunggu di lobi. Nanti diarahkan masuk. Ini sama seperti di Istana, Pemprov Jabar, Pemkot Cimahi juga begitu. Biar tertib dan kondusif,” jelasnya.
Namun sejumlah warga yang hadir mengaku keberatan. Mereka berpendapat kantor DPRD adalah “Rumah Rakyat” yang dananya berasal dari APBD, sehingga akses seharusnya tidak dipersulit, “Ada juga yang bilang mau demo minggu depan kalau tetap dibatasi. Ya silakan, tapi tetap harus ada etika dan tertib,” kata Ricky.
Kebijakan pembatasan akses ini juga sebelumnya dikaitkan dengan isu “sekat birokrasi” di lingkungan Pemkab KBB. Sebelumnya publik menyoroti adanya aturan pejabat harus izin ke Sekda terlebih dahulu jika ingin bertemu Bupati atau Wakil Bupati, yang dinilai menghambat pelayanan.
DPRD KBB menegaskan aturan baru ini hanya berlaku untuk kelancaran tugas kedewanan dan pelayanan masyarakat, bukan untuk menutup ruang aspirasi, “Silakan masuk, silakan sampaikan aspirasi. Tapi lewat prosedur. Kita sama-sama jaga ketertiban,” pungkas Ricky.
(Rushendi)
