Kadisidk KBB, “Pendidikan Bagi Anak Adalah Penting”
NGAMPRAH-KBB, (PERAKNEW).- Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Iman Santosa menyatakan, 40 persen lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tidak melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) ataupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tidak bisa dikatakan putus sekolah.
Bisa saja para siswa tersebut melanjutkan ke SMA/SMK yang ada di luar KBB, sehingga tidak tercatat di daftar siswa baru SMA/SMK KBB.
“Banyak lulusan SMP KBB yang melanjutkan pendidikan ke kota Bandung, Cimahi, Purwakarta, Cianjur dan Kabupaten Bandung. Umumnya yang sekolah di luar KBB tinggal di daerah perbatasan. Bahkan banyak yang melanjutkan ke pesantren. Jadi angka 40 persen itu bukan murni putus sekolah,” kata Iman di Ngamprah, Rabu (14/6).
Diungkapnya, angka 40 persen tersebut merupakan data tahun 2016. Pada tahun itu, jumlah lulusan SMP sebanyak 19.436 siswa. Dari jumlah tersebut yang melanjutkan pendidikan ke SMA/MA sebanyak 7.900 siswa dan ke SMK 9.518 siswa.
“Nah, yang tidak jelasnya ada 2.008 siswa. Dikatakan tidak jelas bisa jadi melanjutkan ke sekolah di luar KBB ataupun ada pilihan lain,” ujarnya, Namun, lmam tidak menampik bahwa 40 persen tersebut ada yang benar-benar putus sekolah. Disinyalir ada yang memilih bekerja dan menikah di usia muda.
“Masih ada orangtua yang mengambil keputusan tidak melanjutkan pendidikan anaknya ke SMA karena alasan biaya. Jika SMP gratis, lain halnya dengan SMA perlu biaya. Harusnya pikiran gratis itu dikesampingkan, karena pendidikan itu adalah investasi yang baru akan terasa nilai manfaatnya dalam tempo lima sampai sepuluh tahun mendatang,” ungkapnya.
Menurutnya, “yang paling penting sekarang mengubah mindset atau pola pikir masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya. Menyangkut persoalan biaya, saat jenjang pendidikan SMA/SMK masih dikelola kabupaten menggulirkan program beasiswa untuk siswa dari keluarga tidak mampu melalui dana “Bapaku” sebesar Rp1.380.000/siswa/tahun. Tahun lalu, jumlah penerima ini sebanyak 5.926 siswa.”
Selanjutnya, Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Sebesar Rp350.000/siswa/tahun. Dana ini diperuntukkan bagi 152 sekolah negeri/ swasta dengan total siswa sebanyak 51.356 orang. Tak hanya itu, beasiswa juga diberikan bagi siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Bandung. Jumlah Penerima beasiswa rata-rata per tahun mencapai 50 orang.
Menurutnya, dengan ditariknya kewenangan SMA/SMK ke provinsi, secara otomatis program yang digulirkan Pemkab Bandung Barat tersebut menjadi kewenangan Pemprov Jawa Barat. Diharapkan semua program di KBB bisa dilanjutkan oleh provinsi.
“Pasti akan kita koordinasikan dengan provinsi. Mengingat program-program tersebut sangat penting dalam rangka menekan angka putus sekolah,” tambahnya.
Menyangkut pemerataan SMA/SMK diwilayah KBB masih menjadi bagian Kabupaten Bandung. Sebelum KBB berdiri, jumlahnya hanya 40 sekolah.
“Tapi sekarang lebih dari 100 sekolah. Rinciannya 16 SMA negeri, 45 SMA swasta, 7 SMK negeri dan 98 SMK swasta. Bahkan di Rongga sudah berdiri SMA dan SMK negeri. Tapi memang jumlah siswanya tidak signifikan,” ujarnya.
la optimis dengan rencana provinsi membangun unit sekolah bakal lebih mendekatkan ke masyarakat seperti halnya prinsip minimarket yang didirikan di tengah pemukiman.
“Jika sekolah sudah berdiri dimana-mana, sekarang tugas kita adalah mengubah mindset masyarakat agar tidak berpikir instan tentang pendidikan. Juga memperhatikan sosial ekonomi masyarakat,” tandasnya.
(Ferry/Edy)