Wow! Dana Desa di Gianyar Nihil Penyimpangan

oleh

GIANYAR-BALI,  (PERAKNEW).- Usai penandatangan nota kesepahaman di tingkat pusat, antara Kapolri bisa dicoba dengan Meragri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI pada 20 Oktober, Polres Gianyar menindaklanjuti hal serupa dengan menggandeng Pemkab Gianyar dan Kodim 1616 Gianyar dalam upaya pencegahan, pengawasan dan pelaksanaan masalah dana desa di Balai Budaya Gianyar, (30/10).

Kapolres Gianyar, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Djoni Widodo mengatakan sesuai dengan perintah presiden tentang membangun Indonesia melalui daerah pinggiran. Dalam tiga tahun terakhir, sejak tahun 2015, pemerintah sudah memberikan alokasi anggaran untuk ribuan desa yang disebar di seluruh pelosok negeri. Dalam hal ini, kepala desa berperan penting dalam pengelolaannya, agar dana yang dipakai dapat berjalan produktif dan efisien. Namun, fakta di beberapa daerah, tidak sedikit ditemui adanya.

Kepolisian, lanjut Djoni Widodo saat ini bersama TNI terlibat secara langsung dalam hal pengawasan penggunaan dana desa. Hal tersebut untuk meninimalisir udara oleh oknum-oknum kepala desa yang sedang tidak baik dalam pengelolaannya. Diakuinya, sejauh ini, Kabupaten Gianyar relatif bersih dari penyimpangan oleh aparatur desa. “Belum ada laporan yang saya terima tentang dana dana di Gianyar,” ucapnya.

AKBP Djoni berharap, capaian positif itu bisa lolos ke depan. Dana desa yang dikelola juga agar dapat menjadi lapangan kerja bagi masyarakat lokal, dan diberdayakan secara swa kelola oleh aparatur desa. Dia juga seharusnya agar agar tidak mencoba kongkalikong dengan kepala desa. Karena, pil akan terus melakukan pengawalan secara intensif.

“Jika memang di berlaku penyimpangan, yang kita upayakan pertama adalah pencegahan. Kemudian, proses hukum adalah langkah terakhir jika memang diperlukan. Saya minta, kepala desa tetap melakukan kegiatan secara efektif, utamakan transparansi, “kata mantan Kapolres Jembrana itu.

Bupati Gianyar Anak Agung Gde Agung Bharata mengaku sangat lega mendengar keterangan dari kepolisian, dimana belum ada jabatan yang dilakukan kepala desa dalam pelaksanaan dana desa tersebut. Pihaknya akan terus memberi dukungan, pendampingan berkala agar tidak bisa terjadi dalam bentuk apapun.

“Pendamping sudah ada, pengawasan langsung dari Polres juga sudah. Saya tekankan, kalau ada yang tidak jelas, jangan segan-segan bertanya. Semoga Kapolsek dan Babinsa turut membantu. Makanya saudara harus lurus-lurus, kalau sampai terjadi hal aneh-aneh, sangat keterlaluan. Mari kita bersama wujudkan pemerintahan yang bersih sesuai koridor, “tegas Bupati di hadapan semua kepala desa yang hadir.

(WYN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *