Wabup Gianyar Perintahkan Satpol PP Tutup Toko Modern dan Tower Ilegal

oleh
Satpol PP Tutup Toko Modern dan Tower Ilegal

Satpol PP Tutup Toko Modern dan Tower IlegalWabup Gianyar Perintahkan Satpol PP Tutup Toko Modern dan Tower Ilegal

GIANYAR-BALI, (PERAKNEW).- Telah didapati toko modern dan bangunan – bangunan tower di Kabupaten Gianyar illegal atau tidak mengantongi ijin dari pemerintah terkait. Atas temuan tersebut, Wakil Bupati Gianyar, Made Mahayastra menginstruksikan kepada jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) agar menindak toko modern tidak berijin tersebut.

Hal itu disampaikan Mahayastra saat memberikan pengarahan kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Gianyar di apel pagi, halaman Kantor Bupati Gianyar. “Tindakan yang harus diambil Satpol PP bisa berarti penutupan toko modern bersangkutan,” tegasnya.

Lanjut dia, “saya cukup gerah dengan pemberitaan di mass media terkait toko modern dan tower-tower tak berijin, dua hal ini menyangkut hajat hidup orang banyak, untuk itu saya dan bapak bupati menugaskan kepada Kasat Pol PP agar menata toko modern dan tower yang ilegal, bila kata menata belum jelas maka menutup yang saya maksudkan,” ucap Wakil Bupati Mahayastra yang disambut tepuk tangan para peserta apel.

Masih menurut dia, Pemkab Gianyar tidak ingin toko modern ilegal tersebut mengurus ijin baru. Permohonan ijin toko modern tersebut sudah menumpuk, namun ijin tidak dikeluarkan Pemkab. Tidak dikeluarkannya ijin karena menghormati keinginan masyarakat yang tidak menginginkan jumlah toko modern bertambah di Gianyar.

“Seingat saya, saya belum pernah merekomendasikan satu pun ijin toko modern semenjak saya bisa memantau langsung terkait dengan perijinan yang ada di Kabupaten Gianyar, namun serangan di media sosial sangat bertubi-tubi, sehingga Mei kemarin saya meminta ijin kepada bupati untuk menginstruksikan kepada Satpol PP untuk mengambil langkah-langkah dalam upaya menegakkan Perda yang telah kita tetapkan,” tegas Wakil Bupati Mahayastra.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Mahayastra juga menyampaikan peraihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar tahun anggaran 2016 yang merupakan opini WTP ketiga kalinya dari BPK RI jangan membuat para pegawai terlena. Para pegawai harus berupaya memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang menjadi catatan dari BPK untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Saya minta kepada seluruh OPD agar melaksanakan program dan kegiatan yang telah tertuang dalam DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran-red) masing-asing, sehingga serapan anggaran dapat terlaksana baik,” tandas Mahayastra.

(Wayan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *