PERAKNEW.com – Aksi Unjuk rasa (Unras) Damai Lanjutan dalam rangka “Selamatkan Bupati Subang Dari Pusaran Para Mantan Napi Koruptor” yang digelar satu kali dalam seminggu di Kantor Bupati Subang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Subang.
Aksi kali ini yang ke-3 kalinya, pada Selasa, 04 Agustus 2026, Rakyat Subang yang tergabung dalam Komunitas Anak Muda Peduli Anti Korupsi (KAMPAK) beraudiensi dengan Anggota Komisi 1 DPRD Subang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H Sudi Hartono, S.H., di ruang rapatnya.
Dalam audiensi tersebut, Penanggungjawab Aksi sekaligus Koordinator KAMPAK yang juga Ketua Umum Forum Masyarakat Peduli Provinsi Jawa Barat (Ketum FMP Jabar), Abah Betmen mengungkapkan rasa prihatinnya atas Situasi dan Kondisi (Sikon) Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Subang tersebut, “Kita prihatin sekali, Kabupaten Subang semakin kesini bukan semakin maju, tapi semakin rusak. KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme)nya itu luar biasa. Lebih parah dari bupati – bupati sebelumnya. Saya tidak tahu apakah memang itu kebijakan Bupati Subang, atau memang di lingkaran itu ada intervensi terhadap bupati. Tentu kita meminta dewan (DPRD Subang) untuk melakukan Haknya, yaitu Hak Interpelasi. Karena, memang ini sudah sangat Emergency, Darurat, banyak yang senior-senior tidak diangkat, tapi anak muda yang baru-baru sekarang, baru menjabat Kasi (Kepala Seksi) baru berapa bulan sudah naik menjadi Kabid (Kepala Bidang),” ungkapnya.
Lanjut Abah Betmen menjelaskan, “Berikutnya ada Tenaga Harian Lepas atau Outcorsing yang tentunya di dalam aturan sudah jelas, bahwa pemerintah daerah tidak boleh mengangkat pegawai diluar ASN (Aparatur Sipil Negara), tapi faktanya ada sebanyak 41 Orang ini adalah Saudara-Saudaranya para pejabat di Kabupaten Subang ini semua dan gajinyapun mulai dari Rp2 sampai dengan Rp11 Juta per Bulannya,” jelasnya.
Secara tegas Abah Betmen berharap, “Dalam rapat nanti DPRD harus menghadirkan pihak-pihak terkait, yaitu Bupati Subang, Sekda, Irda, BKPSDM, Diskominfo dan Seluruh Unsur Pimpinan DPRD, karena ini Darurat,” tegasnya.
Menanggapi Sikon Darurat atas Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Subang yang diungkapkan Abah Betmen itu, perwakilan dari Komisi 1 DPRD Subang, H Sudi Hartono, S.H., ini memohon maaf, karena hingga saat itu belum sempat dapat menghadirkan sejumlah pihak yang diharapkan KAMPAK tersebut.
H Sudi Hartono berjanji akan mereschedule atau menjadwalkan ulang kembali untuk menggelar Rapat Hak Interpelasi pada bulan ini, “Memang tuntutan banyaknya ke Ranah Komisi 1 dan saya mohon maaf belum bisa menghadirkan para pihak terkait itu. Tapi tetap tuntutan dari KAMPAK akan saya sampaikan pada Pimpinan DPRD dan segera untuk membuat Reschedule kembali setelah Peringatan Kemerdekaan, setelah tanggal 17 Agustus,” ujarnya berjanji.
Seperti biasa, Aksi KAMPAK ini digelar dengan cara Long March atau Berjalan Kaki mulai dari Jalan Otto Iskandardinata tepat di depan Kantor BRI Cabang Subang menuju Kantor Bupati dan DPRD Subang.
Sebelum Audiensi di DPRD Subang tersebut, KAMPAK berorasi di depan Kantor Bupati Subang, karena Bupati Subang sedang tidak berada di kantornya, namun tidak ada satupun pejabat yang bersedia mewakili Bupati Subang untuk menemuinya, perwakilan massa Aksi KAMPAK ini sempat melakukan Sweeping Kantor Sekretaris Daerah (Sekda) Subang. Alhasil Sekda Subang pun tidak ngantor.
Di depan Kantor Bupati Subang, Orator Aksi KAMPAK, Atang Sudrajat, S.E., membacakan berbagai tuntutan aksinya, bahwa dalam rangka Aksi Selamatkan Bupati Subang Dari Pusaran Para Mantan Narapidana Korupsi dan Antek-Anteknya, “Pertama- pertama kami Mendukung dan Mendorong Undang-Undang Perampasan Aset dan Miskinkan Serta Hukuman Mati Garong Duit Rakyat, karena Sejatinya Koruptor Itu Pelanggar HAM Berat”
Lanjut Atang, “Seperti kita ketahui bersama, akhir-akhir ini proses Rotasi dan Mutasi Jabatan di Pemkab Subang semakin Carut Marut dan Brutal, dimana dihampir setiap OPD/ BUMD diduga diisi oleh saudara, kerabat, famili, anak, menantu, paman, bibi, Tim sukses, Relawan, termasuk ASN bermasalah Calo ASN/ jabatan, pokoke didik, duduk, kepangkatan, senioritas dan prestasi tak berlaku, hal ini diperparah Infonya diduga prosesnya tanpa melibatkan secara langsung Tim Penilai Kinerja ASN yang dulunya Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan), namun perannya digantikan oleh TP2D (Tim Percepatan Pembangunan Daerah) yang mestinya mengurus soal rencana Pembangunan Subang, termasuk diduga ada oknum pimpinan DPRD yang pastinya ini menabrak Peraturan Parundangan sebagaimana dijelaskan di atas”.
“Ditambah lagi Pengangkatan Mantan Narapidana Korupsi menjadi Pejabat Publik, dalam hal ini di lingkup TP2D menuai kontroversi tajam, karena dianggap melanggar etika birokrasi, merusak moral, serta mencederai rasa keadilan masyarakat. Pejabat negara seharusnya menjadi teladan integritas, sehingga rekam jejak kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dinilai menghilangkan kredibilitas dan kepercayaan publik”.
“Belum lagi Penggunaan anggaran yang diada- adakan untuk menggaji Tenaga Ahli jadi-jadian, di mana diisi oleh anak/ saudara/ famili dari lingkaran kekuasaan (Infonya Anak Sekda, Anak Dewan, Dulur Wabup, Dulur Kabag umum, Dulur pejabat lainna) sebesar Rp2 Miliar lebih per tahun atau Rp2 sampai Rp11 Juta per bln per orang untuk gajinya”.
“Berdasarkan hal tersebut, Untuk Itu Kita Harus Selamatkan Bupati Subang Sekarang Juga, KAMPAK Akan Menjadi Garda Terdepan Dalam Gerakan Ini”.
KAMPAK Mendesak:
1. Stop Kolusi Dan Nepotisme Rotasi Mutasi;
2. Aktifkan Meritrokasi Dalam Rotmut;
3. Bersihkan Tp2d Dari Para Mantan Napi Koruptor;
4. Dprd Segara Gunakan Hak Interpelasi;
5. Usut Tuntas Ks Laporan Kadisdik Buntut Uang Setoran Mantan Kadinkes.
Orasi dipertegas Abah Betmen, “Sekda (Sekretaris Daerah) itu Sentralnya ASN, tapi masih kurang saja nitipin Anaknya menjadi THL (Tenaga Harian Lepas). Padahal THL itu sudah di larang oleh Undang-Undang, tapi ternyata Pemda Subang memaksakan dan Gilanya, THL ini di isi oleh Anak-Anak para pejabat. Ada Saudaranya Wabup, Anaknya Dewan. Coba mau kemana arahnya ini Subang? Mau di diemin saja? KAMPAK Aksi kesini karena Sayang sama Bupati Subang, kalau tidak sayang, saya akan biarkan. Kalau sekarang tidak di rubah Rotmut KKN, bakal terjadi seperti Bupati-Bupati kemarin. Makanya KAMPAK hari ini datang ke Pemda Subang untuk menyelamatkan Bupati Subang,” tuturnya menegaskna.
(Galang)
