oleh

Soal Dugaan Korupsi Rastra Kades Rancabango, KAMPAK Desak Polres Subang Tuntaskan Kasusnya

SUBANG, (PERAKNEW).- Proses kasus dugaan Tindak pidana korupsi (Tipikor) dan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pjs Kepala Desa Rancabango, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang, Nunung Nurjaman atas pendistribusian Bantuan social (Bansos) Beras sejahtera (Rastra), pelimpahan perkara dari Polsek Patokbeusi, nomor B/19/II/2018/Reskrim, tanggal 6 Februari 2018. Hingga saat ini sudah hampir satu tahun lamanya, Penyidik Unit Tipikor Markas Kepolisian Resort (Mapolres) Subang belum menetapkan oknum kades tersebut sebagai tersangka.

Bahkan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, Nomor B/SP2HP-468/VII/2018/Reskrim, tertanggal 2 Juli 2018 yang ditujukan kepada salah seorang Tokoh Masyarakat Desa Rancabango, Enda Suhenda menjelaskan, bahwa puluhan orang saksi sudah memenuhi panggilan penyidik Tipikor Polres Subang dan telah berhasil dimintai keterangannya seputar kasus Rastra dimaksud.

“Adapun puluhan orang saksi yang sudah dipintai keterangannya, yaitu para Tokoh Masyarakat Desa Rancabango, Ketua RW se- Desa Rancabango, Sekdes, Perangkat Desa, termasuk Pjs Kades Rancabango, Ir. Nunung Nurjaman dan Perwakilan dari Dinas Sosial dan Perum Bulog Sub Divre Subang,” papar Enda.

Menyikapi hal itu, dipinta bantuan oleh para Tokoh Masyarakat Desa Rancabango, Konsorsium Komunitas Anak Muda Peduli Anti Korupsi (KAMPAK) menggeruduk Markas Kepolisian Resort (Mapolres) dan Inspektorat Daerah (Irda) Subang, Senin 19 November 2018. Selain itu, Kantor Kejari dan Bupati Subang juga turut jadi sasaran di geruduk KAMPAK dengan membawa banyak kasus lainnya se-Kab. Subang.

Pada kesempatan itu, Inspektur Irda Subang, Cecep menyampaikan, “Hasil audit investigasi Irda hanya bisa diserahkan kepada pimpinan saja, tidak boleh kepada yang lain, sesuai PP nomor 12 tahun 2017. Maka, biarkan saja penegak hukum menunggu hasil audit investigasi kami, karena kami sifatnya hanya pembinaan saja,” ungkapnya.

Aksi itu merupakan lanjutan, yang tidak puas atas keterangan dari penyidik Tipikor Polres Subang, Samsudin yang didampingi Kabag Ops, Dede beserta para penyidik lainnya, dalam audensi, di ruangan Kasat Reskrim, pada Kamis, 8 November 2018, “Kasus Rastra Desa Rancabango, semua saksi yang bersangkutan juga kades sudah dipintai keterangannya, tinggal menunggu hasil audit investigasi dari Irda Subang,” ujarnya berdalih.

Mendengar statemen penyidik tersebut, Penanggungjawab Aksi KAMPAK, Asep Sumarna Toha menegaskan, “Sampai hari ini saya masih menghormati pihak kepolisian, untuk beraudens atas permintaan dari Kapolres melalui Kasat intel, bukan didasari dengan kebencian, justru ini didasari kecintaan kami terhadap Polri. Ayolah, ini untuk kemajuan bersama, saya juga punya beban, saya dikuasakan untuk memantau kasus-kasus yang ditangani oleh Polres Subang. Saya minta setiap ada progres penanganan kasus yang sedang dikhawal kami, informasikan kepada kami secara tertulis, jangan sampai terjadi lagi seperti ini,” tegasnya.

Tidak berhenti di situ saja, dalam orasinya, KAMPAK mengancam akan aksi ke institusi lebih tinggi, yaitu ke Mapolda Jabar, karena aksinya digelar secara rutin dua hari sekali, dari 19 November hingga 19 Desember 2018.

Selain kasus Rastra Desa Rancabango, dalam orasinya, KAMPAK juga menyampaikan banyak tagihan tunggakan penanganan kasus Pidum dan Tipikor yang sudah bertahun-tahun belum dituntaskan Polres Subang.

Konsorsium yang tergabung dalam KAMPAK, yaitu LSM Forum Masyarakat Peduli (FMP), Laskar Jihad Anti Korupsi, Forum Anak Jalanan (FORAJAL), Majelis Penegak Pancasila Subang, Majelis Petani Penegak Pancasila (MP3), Forum Petani Tambak Tradisional Blanakan, Forum Warga Pinangsari (FWP), Majelis Kebangsaan Panji Nusantara (MKPN), Front Anti Komunis (FAK) dan Masyarakat Subang Peduli Anti Korupsi.

Seperti telah diberitakan Perak di edisi sebelumnya, bahwa atas peran serta masyarakat Rancabango, sebanyak 50 karung kemasan berisi 10Kg atau sebanyak 500Kg berisi Rastra gratis berhasil diamankan oleh sejumlah Anggota Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Patokbeusi, Sabtu 3 Februari 2018, sekira pukul 01:00 WIB.

Menurut salah seorang anggota Polsek Patokbeusi, BB sebanyak 50 karung Rastra yang diamankan oleh Panit Polsek Patokbeusi, AIPTU Yayan Setiawan dan anggotanya, sudah dilimpahkan ke Polres Subang, pada Hari Selasa 6 Februari 2018.

Rastra tersebut diduga digelapkan oleh Oknum Pjs Kepala Desa Rancabango, Ir. Nunung Nurjaman melalui salah seorang bawahannya, “Siapapun itu yang melakukannya, pasti ada perintah dari atasannya, saat harga beras melonjak mahal, ada pembagian beras gratis malah diselewengkan dan pembagiannyapun bukan satu karung per Keluarga Penerima Manfaat (KPM), tapi 5 (Lima) liter per KPM,” ungkap Enda Suhenda, Senin (5/2/18).

Selain itu, lanjutnya, “Nunung juga diduga korupsi dana Alokasi Dana Desa (ADD) Rancabango Tahap II tahun 2017 Rp150 Juta, untuk pembangunan Gedung Sarana Olah Raga, namun uang itu lenyap dan tidak digunakan, karena pembangunan gedung tersebut, menggunakan uang dari pembayaran perpanjangan kontrak sewa lahan bangunan tower yang berdiri di tanah kantor desa. Nunung juga diduga korupsi dana ADD senilai Rp13 Juta yang seharusnya diperuntukan penguatan kesehatan masyarakat, peningkatan pendidikan dasar, peningkatan kapasitas kegiatan keagamaan dan SDM aparatur desa,” ungkap Enda.

Lebih gilanya lagi, pembagian satu karung Rastra per orang pengurus masing-masing di tingkat RT-RW tersebut disetujui oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rancabango, Agus beserta anggotanya, secara tertulis dibuatkan berbentuk berita acara dan ditanda tangani oleh ketua juga seluruh anggota BPD, tertanggal 22 Januari 2018. (Hendra)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya