PERAKNEW.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Polewali Mandar (Polman), Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), pada Hari Senin, 11 Agustus 2025.
Dalam aksi tersebut sempat diwarnai saling dorong massa aksi dengan Satpol PP. Para pengunjuk rasa ini menuntut Penentuan calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Polman yang menjadi ujian awal kepemimpinan bupati usai dilantik. Jabatan strategis Sekda bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan titik krusial yang akan menentukan arah pemerintahan daerah lima tahun ke depan.
Dikatakan Sekda berperan sebagai pengkoordinasi kebijakan, pengawal agenda pembangunan, sekaligus wajah profesionalitas birokrasi di mata publik. Karena itu, posisi ini idealnya diisi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, berintegritas tinggi dan bebas dari cacat moral maupun hukum.
Isu itu mulai mencuat ketika beredar kabar, bahwa salah satu kandidat Sekda memiliki rekam jejak kriminal. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat, “Bagaimana bisa mewujudkan pemerintahan yang bersih, dari 3 calon Sekda ada salah satu calon yang sudah terindikasi, bahkan terdaftar sebagai pengguna di tahun 2015,” beber Korlap aksi, Debi Akbar Tamrin.
Calon Sekda menjadi ujian awal Bupati Polewali Mandar dalam menentukan bersih dan rusaknya birokrasi, Bupati Polman memegang kendali penuh dalam penetapan Sekda. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara secara tegas mensyaratkan integritas dan rekam jejak bersih bagi pejabat pimpinan tinggi. Memilih figur bermasalah dinilai sama saja menanam bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meruntuhkan kepercayaan publik.
Dalam konteks ini, Bupati Polman diingatkan untuk tidak tunduk pada kompromi politik atau tekanan kelompok kepentingan. Keputusan yang diambil hari ini akan menjadi penilaian publik, apakah ia berani memimpin tanpa kompromi atau justru menyerah pada lobi-lobi gelap.
Baca Juga : Enaknya Makan Gaji Buta, 4 ASN Dinas Pertanian Subang Sering Bolos Kerja
Namun, persoalan Sekda hanyalah satu dari banyak tantangan besar yang dihadapi Bupati pasca-pelantikan. Polewali Mandar masih bergulat dengan sejumlah masalah klasik.
Banjir hampir setiap musim hujan, wilayah tergenang air akibat drainase buruk, tata ruang yang diabaikan, dan lemahnya pengelolaan daerah aliran sungai.
Tumpukan sampah di berbagai titik kota dan desa menurunkan kualitas hidup warga, sementara pengelolaan modern dan penegakan aturan belum terlihat.
Sebagian warga masih kesulitan mengakses air bersih karena infrastruktur distribusi yang rapuh dan lemahnya pengelolaan sumber daya air.
Publik menilai kinerja kepala daerah bukan dari pidato atau baligho, tetapi dari hasil nyata. Menunjuk Sekda yang bersih dan kompeten bisa menjadi langkah awal yang menentukan. Menuntaskan persoalan banjir, sampah dan air bersih akan menjadi pembuktiannya.
Jika Bupati Polman mampu memimpin tanpa kompromi, Polewali Mandar berpotensi stabil secara politik dan maju dalam pembangunan. Namun, jika langkah awal saja sudah goyah karena kepentingan politik, kekecewaan publik tinggal menunggu waktu.
Baca Juga : Soal Dugaan Pelayanan Buruk Terhadap Pasien Darurat, Berikut Ini Klarifikasi dari Kepala Puskesmas Ciasem
Massa Aksi demo akhirnya membubarkan diri dengan kekecewaan terhadap Bupati Polman yang tidak menemui massa unjuk rasa. (Sbr)
