MURATARA-SUMSEL, (PERAKNEW).- Ribuan siswa-siswi SMA Negeri Muara Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) berbondong-bondong geruduk Kantor Bupati Muratara, belum lama ini.
Tujuan kedatanga ribuan murid SMA tersebut, tidak lain hanya ingin menyampaikan aspirasi dan keluhannya terkait permasalahan tentang dunis pendidikan yang dialaminya ke Bupati Muratara. Namun, kehadiran mereka dihadang oleh pasukan Polisi Pamong Praja (Pol PP) setempat, hingga langkah para siswa-siswi itu terhenti di depan pagar megah Kantor Bupati Muratara.
Menurut salah seorang peserta aksi/ siswa SMAN Muara Rupit mengatakan, bahwa merek meminta Bupati Muratara untuk memberhentikan Kepala SMAN Muara Rupit dari jabatannya, karena diduga melakukan Pungutan liar (Pungli) kepadanya dan seluruh teman-temannya di sekolah tersebut.
Adapun tuntutan dalam aksi unjuk rasa yang diorasikan oleh para pelajar tersebut, “Meminta kejelasan uang sumbangan untuk membayar gaji guru honorer yang dipungut sebesar Rp50.000,- per siswa selama setahun, Pemotongan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang mana kalau mengambil di Lubuk Linggau kena potongan Rp75.000,- per siswa dan jika mengambil di sekolah dikenakan potongan biaya Rp100.000,- per siswa,” teriaknya mengungkap Pungli.
Selanjutnya, “Menagih janji kepala sekolah yang berjanji memberikan hadiah dari lomba di salah satu ekstra kulikuler, yakni juara pertama Rp3 Juta, juara kedua Rp2 Juta dan juara ketiga Rp1 Juta, Meminta kejelasan uang pembayaran untuk bangku sekolah yang baru dimana kelas 10 dipinta uang sebesar Rp100 Ribu, kelas 11 sebesar Rp50 Ribu dan kelas 12 sebesar Rp35 Ribu, Memprotes pembuatan jembatan penghubung antar kelas, karena atapnya menggunakan seng bekas, Menagih janji pemberian piagam penghargaan untuk siswa yang mengikuti olimpiade,” bongkarnya kesal.
Merekapun menuntut agar kualitas belajar mengajar ditingkatkan dan menghidupkan kembali ekstra kulikuler yang tidak berjalan, Memprotes toilet untuk siswa yang dinilai tidak layak pakai, serta tidak dapat digunakan, Lapangan upacara yang rusak dan tidak diperbaiki, Organisasi sering tidak berangkat dengan alasan tidak ada dana, kalaupun berangkat menggunakan dana pribadi siswa didik, Alat-alat olahraga yang rusak dan tak kunjung diperbaiki, Alat marching band yang tidak layak pakai namun masih digunakan dengan alasan tidak ada dana, Penggunaan BOS dari pemerintah tidak transparan, hanya diketahui oleh kepala sekolah saja. (Rahman)
