PERAKNEW.com – DPR mulai dibuat gerah, begitu Purbaya buka suara. Sebagian anggota DPR langsung menegur. Katanya, menteri keuangan jangan bicara hal teknis. Itu urusan ESDM. Dan katanya lagi, jangan menimbulkan kebingungan publik.
Tapi, mari kita tanya balik. Kebingungan publik itu muncul karena siapa? Apa karena Purbaya bicara? Atau karena data yang selama ini disimpan rapi, tapi tidak transparan? Lucu bukan?! Tapi juga serius.
Saat itu, baru beberapa minggu menjabat, nama Menteri Keuangan Purbaya sudah jadi topik nasional. Bukan karena gaya pakaian, bukan juga karena gimik politik, tapi karena nyalinya. Ia bicara apa adanya soal uang negara, soal efisiensi dan soal keberanian untuk bilang “tidak” ditengah budaya bicara asal setuju.
Jujur saja, kita sudah lama menunggu dan merindukan tipe pejabat seperti beliau. Dimana kebanyakan pejabat yang bicara soal anggaran, tidak sekedar membaca catatan staf. Beliau adalah pejabat yang tidak takut kehilangan teman, asal tidak kehilangan integritas.
Soal dana yang menguap, Purbaya menyoroti hal yang sebenarnya. Semua orang tahu, tapi pura-pura lupa.
Anggaran negara sering tidak terserap. Uangnya ada, programnya ada, tapi hasilnya entah kemana. Selama ini kalau dana tidak terserap, alasannya klasik. Proses panjang, birokrasi dibikin rumit, koordinasi belum rampung. Yang terjadi rakyat menunggu hasil dari banyaknya proyek yang mangkrak, namun laporan tetap terlihat baik-baik saja.
Nah, disinilah Purbaya datang membawa sikap baru. Kalau tidak bisa jalankan anggaran dengan cepat dan tepat, uangnya dialihkan ke yang lebih dibutuhkan. Tegas, tapi adil. Tidak basa basi ketika Purbaya bicara soal gas.
Berikutnya datang gebrakannya bicara soal harga LPG. Ia bilang, harga riilnya (empat puluh ribu rupiah), masyarakat cuma bayar (lima belas ribu lima ratus rupiah) berkat subsidi. Namun kenyataan dilapangan, harga malah di atas (dua puluh ribu rupiah). Artinya apa, ada sesuatu yang tidak nyambung antara data dan kenyataan.
Subsidi yang katanya tepat sasaran, ternyata masih bocor. Dan ketika Purbaya menyebut hal itu, sebagian pihak langsung meriang, kaget. Kaget bukan karena salah, tapi karena ada yang berani bicara. Seperti kebiasannya, hal-hal seperti itu dibahas diruang tertutup. Bukan didepan publik. Tapi Purbaya memilih jujur mengupas hal tersebut diruang terbuka, meski tahu resikonya akan mendapat kritikan, diserang, bahkan mungkin dijauhi oleh para pejabat bajingan yang doyan rampok uang negara.
Purbaya tidak sedang mencari panggung, tetapi ia sedang membongkar panggung yang selama ini tertutup rapat oleh tirai birokrasi tebal. Dan DPR sebagai wakil rakyat, penyambung lidah rakyat, seharusnya tidak merasa gerah, justru seharusnya bersyukur, karena ada pejabat pemerintah yang mau bicara jujur tentang angka-angka yang menyangkut uang rakyat. Ini kok malah sebaliknya, DPR nampak seperti kebakaran janggut. Ada apakah gerangan???
Program bergizi, tapi anggarannya sakit. Kritik Purbaya soal program makan bergizi gratis juga bikin heboh. Bukan karena ia menolak programnya, tapi karena ia menanyakan logika penggunaan anggarannya. Ia bilang, “kalau anggaran MBG tidak terserap, ya alihkan ke beras sepuluh kilogram untuk rakyat, Sederhana bukan?!”
Tapi ternyata, kesederhanaan seperti itu sering menjadi ancaman di system yang terbiasa dibikin rumit. Sebagian pejabat marah merasa disindir. Padahal yang dikritik bukan programnya, tapi ketidak efisienannya. Rakyat butuh hasil, bukan seremonial dan itulah inti kritik Purbaya. Jangan biarkan program bagus, mati dimeja administrasi.
Beberapa hari yang lalu, dunia digemparkan dengan berita pemecatan Purbaya. Secara tiba-tiba, tanpa aba-aba Prabowo pecat Purbaya. Saat menteri keuangan sedang menjelaskan APBN 2027 dirapat DPD, tiba-tiba ditelepon dari istana. “Pak menteri, rapat saya putus dulu. Ada telepon dari Mensesneg untuk pak menteri, tolong diangkat dulu.” Ucap Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dan rapat tersebut diberhentikan untuk sementara.
Purbaya keluar ruangan mengangkat telepon, dan sejak saat itu dia tidak pernah kembali lagi keruang hingga rapat selesai. Dia keluar dan tidak pernah kembali. Rapat pun diputus sepihak tanpa penjelasan, tanpa penutupan yang layak. APBN 2027 sedang dibahas, menteri dicopot ditengah proses, ini artinya berdampak terhadap kebijakan negara.
Secara konstitusi, memang presiden berhak mencopot dan memberhentikan menterinya kapan saja. Tapi secara prosedur dan etika ketatanegaraan sangat dipertanyakan, karena cara penyampaiannya mendadak, tidak ada tata krama, tidak ada transparansi, dan tidak menghormati lembaga perwakilan rakyat yang sedang rapat.
Rakyat berhak tahu kenapa dicopot? apa kesalahannya? Kewenangan mutlak presiden bukan berarti boleh sembarangan dan sewenang-wenang. Demokrasi butuh keterbukaan, bukan kejutan dan rahasia-rahasiaan.
Haruskah pemecatan itu dilakukan persis saat dia sedang bertugas dihadapan lembaga perwakilan rakyat tanpa pemberitahuan sebelumnya? tanpa penjelasan kepada publik. Ini negara hukum dan demokrasi. Tidak boleh mengambil keputusan seenak udel, sekalipun presiden. (GuYu)
