oleh

Proyek Dari Diskanla Indramayu Diduga Dikorupsi, FMP Jabar Minta APH Turun Tangan

PERAKNEW.com – Proyek jalan produksi cor beton dari Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Kabupaten Indramayu beberapa titik wilayah, yakni di wilayah Kecamatan Sindang dan Kecamatan Pasekan diduga tidak sesuai RAB (Rencana Anggaran Biaya), karena baru hitungan hari dikerjakan kondisi jalannya sudah mengalami keretakan dan pecah.

Atas temuan tersebut, pekerjaan cor beton jalan dari Diskanla Kabupaten Indramayu yang di biayai dari uang pajak rakyat ini diduga di korupsi dan diduga pihak Dinas Terkait ada pembiaran saat pekerjaan dikerjakan, karena terlihat pekerja proyek saat bekerja tidak menggunakan Safety atau K3.

Menurut pekerja yang tidak mau menyebutkan namanya saat ditanya dilokasi pekerjaan mengatakan, “Saya hanya pekerja, nama kontraktor yang mengerjakan dan masalah penggunaan safety saya tidak tahu menahu, saya hanya pekerja,” ujarnya.

Sementara menurut Wawan selaku PPTK didampingi Hj. Desi selaku Kepala Bidang Perikanan di ruangan kantornya, Senin (29/7/2024) mengatakan, pada dasarnya jalan produksi sudah ada pengerasan dan disitu diadakan pemadatan dan pemadatannya pun pakai sirtu saja dan itu menurut RAB, karena sudah ada pengerasan dari awal, “Besinya pun kita pakai besi polos ukurannya 16 dan ada juga yang 12 yang ukuran 16 itu buat penyangga,” katanya.

Baca Juga : Dianggap Kerap Melanggar Aturan dan Sumpah Jabatan, Kades Legonkulon di Demo Warganya

Lanjut dia, “Terkait penggalian disamping badan jalan, kalau menurut analisis saya sirtunya kan 5 Cm, sedangkan bagesting ketebalannya 28 Cm dan ukuran ketebalan betonisasinya 20 Cm jadi kelebihan bagesting, makannya digali samping badan jalannya dan pemasangan bagestingnya dipendam karena kelebihan ukuran bagesting,” dalih Wawan sembari menunjukan foto di hp yang ukuran ketebalan betonisasinya 20 Cm.

Proyek Dari Diskanla Indramayu Diduga Dikorupsi, FMP Jabar Minta APH Turun Tangan1

Ia menambahkan, bahwa terkait pengawas saat pengecoran ada pengawasnya dari pihak ke tiga, “Saya juga tidak mau kalau kerjaan tersebut asal-asalan tidak sesuai RAB, kerjaannya pun saya pengen bagus dan ketebalan betonisasinya pun 20 Cm,” kilahnya.

Sementara, Lukman selaku Pengurus LSM Forum Masyarakat Peduli (FMP) Jabar Cabang Indramayu mengatakan, bahwa pekerjaan jalan produksi dari Diskanla tersebut diduga penuh korupsi, karena saat pekerjaan digelar terlihat bagesting ditanam dan terlihat jelas pinggir badan jalan digali untuk menanam bagesting diduga oknum kontraktor ingin mencuri volume ketebalan beton atau ingin mencari keuntungan yang lebih besar dari proyek yang dikerjakannya.

Baca Juga : Miris PKBM Pamulihan Depok Pakenjeng Diduga Kuat Manipulasi Administrasi Dalam Dapodikdasmen

“Bukan terkait dugaan mengurangi volume ketebalan saja akan tetapi besi yang dipakai proyek tersebut dipertanyakan,” ungkap Lukman.

“Kami juga saat investigasi di lapangan banyak temuan-temuan pada pekerjaan tersebut, tidak sesuai Rencana anggaran biayanya, contohnya ukuran ketebelan beton samping jalan ada temuan investigasi saya dari ukuran 20 Cm ada juga yang ukurannya 13 Cm, pantas saja pekerjaan tersebut baru hitungan hari dikerjakan kondisi jalannya sudah mengalami keretakan dan pecah,” jelasnya.

“Hasil temuan saya ukuran 13 Cm itu ketebalan betonisasinya, coba kalau di coring ulang di tengah badan jalannya pasti lebih rendah, maka dari itu saya minta kepada Aparat Penegak Hukum, semua pekerjaan jalan Produksi dari Dinas Perikanan dan kelautan tahun anggaran 2024 semuanya minta di audit karena diduga sudah merugikan uang negara,” pintanya.

Lukman menegaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Ketua Umum LSM Forum Masyarakat Peduli (FMP) Jabar dan akan mengadukannya ke Kejaksaan Agung RI.

Baca Juga : Program Bulan Sadar Pajak Terkesan Hanya Seremonial Belaka, Faktanya Masih Banyak Mobil Dinas yang Belum Bayar Pajak

“Dari hasil penemuan saya bukan terkait kerjaan jalan produksi saja yang diduga di korupsi akan tetapi hasil temuan-temuan kami dari program Diskanla seperti bantuan kelompok yang diduga ada pembiaran dari dinas terkait karena diduga ada oknum kelompok yang mendapatkan bantuan lalu dijual belikan,” pungkasnya. (Sono)

Berita Lainnya