PERAKNEW.com — DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP) untuk membahas pengelolaan limbah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Selasa (10/2/2026).
RDP yang berlangsung di Ruang Aspirasi DPRD Polman tersebut, melibatkan Komisi III dan Komisi IV DPRD Polman bersama sejumlah organisasi mahasiswa, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, serta perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN).
Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Polman, Agus Pranoto, sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang menyoroti operasional dapur MBG yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar pengelolaan limbah.
Dalam forum tersebut terungkap bahwa dari total 48 dapur MBG yang saat ini beroperasi di Polewali Mandar, sebagian besar belum mampu mengelola limbah dapur secara optimal dan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.
Perwakilan Badko HMI Sulbar, Muhammad Arif mengungkapkan, bahwa sejumlah dapur MBG diduga beroperasi tanpa kesiapan teknis yang memadai, khususnya dalam sistem pengolahan limbah. Ia mencontohkan adanya aliran limbah yang menimbulkan bau tidak sedap hingga ke area publik, “Kami menilai dapur MBG ini dipaksakan beroperasi, sementara pengelolaan limbahnya belum memenuhi standar dan berpotensi mencemari lingkungan,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) Polman menjelaskan bahwa pihaknya telah memiliki regulasi terkait pengelolaan limbah dapur MBG.
Selain itu, BGN memastikan, bahwa makanan yang diproduksi dan didistribusikan kepada penerima manfaat telah melalui uji laboratorium dan dinyatakan layak konsumsi.
Meski demikian, BGN menekankan pentingnya pengawasan limbah yang dilakukan secara kolaboratif bersama pemerintah daerah dan instansi teknis terkait agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Polman, Muh Faizal mengungkapkan, bahwa pihaknya belum pernah dilibatkan secara langsung dalam pengawasan dapur MBG sejak awal pelaksanaan program.
Ia berharap ke depan terjalin koordinasi lintas sektor agar pengelolaan limbah dapat berjalan lebih optimal.
Dari sisi kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Polman, dr. Gunadil, mengakui bahwa sebagian besar dapur MBG memang belum memiliki sistem pengolahan limbah yang memadai. Ia mengusulkan pembentukan tim pengawasan terpadu untuk memastikan standar kesehatan dan lingkungan dapat dipenuhi.
Menutup RDP, Ketua Komisi IV DPRD Polman, Agus Pranoto, meminta DLHK Polman segera melakukan pendataan terhadap seluruh dapur MBG yang belum memenuhi standar pengelolaan limbah. Data tersebut akan menjadi dasar bagi DPRD Polman untuk melakukan evaluasi lanjutan dan menentukan langkah pengawasan berikutnya.(Sbr)
