SUBANG-JAKARTA, (PERAKNEW).- Ratusan Nelayan Terdampak Pembangunan Pelabuhan Patimban yang tergabung dalam Paguyuban Nelayan Patimban-Subang dan Paguyuban Nelayan Indramayu bersama Forum Masyarakat Peduli (FMP) Jabar menggelar Aksi Unjuk Rasa (Unras) ke Jakarta, diantaranya ke Istana Presiden, Menteri BUMN, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Perhubungan dan Menteri Kelautan dan Perikanan, pada Hari Selasa (28/2021).
Namun, baru sampai di lokasi sekitaran Istana Presiden, tepatnya di Kecamatan Gambir-Jakarta Pusat, masa aksi langsung diajak berdialog oleh pihak Polsek Metro Gambir bersama Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya, sekira pukul 07:00 WIB pagi.
Dialog kedua belah pihak berlangsung beberapa jam, hingga siang dan akhirnya masa aksi ditemui oleh Tenaga Ahli Utama (TAU) Kantor Staf Presiden (KSP), Joanes Joko, sekira pukul 11:50 WIB dan berdialog kembali.
Dalam dialognya, Joanes meminta kepada para nelayan yang hadir, agar jangan sampai jadi menggelar aksi unjuk rasa tersebut, karena akan menimbulkan kerumunan, sementara di Jakarta Pusat masih PPKM Darurat Level 3, “Berhubung di sini masih level 3, sebaiknya bapak-bapak pulang, jangan aksi, karena menimbulkan berkerumun,” ujarnya membujuk.
Atas hal dimaksud, satu per satu orang nelayan terdampak Pelabuhan Patimban tersebut dipinta oleh Joanes untuk menyampaikan keluhannya.
Setelah semua keluhan nelayan ini dicatatnya, Joanes berjanji akan menyampaikan kepada pimpinannya, “Saya akan sampaikan kepada pimpinan semua keluhan atau aspirasi bapak-bapak ini dan nanti akan saya kabari hasilnya kepada bapak-bapak via handphone,” tuturnya sambil meminta nomor handphone Ketua Paguyuban Nelayan Patimban, Ahmadin dan Ketua Paguyuban Nelayan Indramayu, Dulwahid.
Selain itu, Joanes juga akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam masalah ini, diantaranya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perhubungan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan Menteri BUMN, serta akan survei masalah di Pelabuhan Internasional ini dengan caranya sendiri.
Adapun sejumlah tuntutan yang sudah disampaikan oleh ratusan nelayan kepada Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden tersebut, diantaranya Pertama, mendesak Presiden Republik Indonesia agar segera merealisasikan tuntutan dana Kompensasi Nelayan Terdampak Pelabuhan Patimban yang hingga kini perekonomiannya semakin memprihatinkan.
Kedua, meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar memberikan klarifikasi atas indikasi penyesatan AMDAL pada pembangunan Pelabuhan Patimban.
Ketiga, meminta Menteri Perhubungan dan Menteri Kelautan dan Perikanan segera merealisasikan Bantuan Kapal yang dijanjikan 2 (dua) tahun lalu dan disalurkan langsung kepada nelayan terdampak Pelabuhan Patimban, tidak melalui lembaga lain, seperti KUD atau TPI setempat.
Tuntutan yang terakhir, meminta Menteri BUMN segera memberikan jawaban atas tuntutan CSR perusahaan BUMN yang terlibat pembangunan Pelabuhan Patimban agar disalurkan satu pintu melalui Pemda Subang dan diprioritaskan untuk nelayan yang Terdampak Pembangunan Pelabuhan Patimban.
Keempat tuntutan penting ini, disampaikan kepada Tenaga Ahli Utama Staf Presiden tersebut, oleh Ketua Paguyuban Nelayan Patimban, Ahmadin dan Ketua Paguyuban Nelayan Indramayu, Dulwahid didampingi Ketua Umum (Ketum) FMP Jabar, Asep Sumarna Toha beserta masa aksi lainnya.
Pada kesempatan itu, disela sebelum Joanes datang, pagi harinya, empat tuntutan aksi tersebut juga sempat diorasikan dengan pengeras suara oleh Orator Aksi, bernama Atang Sudrajat, Dulwahid dan para nelayan.
Element pendukung selain FMP Jabar dalam aksi tersebut, yaitu Konsorsium Komunitas Anak Muda Anti Korupsi (KAMPAK) dan Forum Anak Jalanan (FORAJAL). (Hendra/Sono)
