PERAKNEW.com — Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), menyatakan komitmennya untuk memfasilitasi perwakilan guru madrasah honorer melakukan audiensi ke Kementerian Agama serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di Jakarta.
Komitmen tersebut disampaikan di hadapan ratusan guru honorer madrasah se-Kabupaten Polman dalam pertemuan yang turut dihadiri Sekretaris Daerah, Wakil Ketua II DPRD, anggota Komisi I dan Komisi IV DPRD, serta Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Polman, Rabu 11/2/26.
Dalam pertemuan itu disepakati dua orang perwakilan guru madrasah akan diberangkatkan ke Jakarta untuk menyampaikan langsung aspirasi terkait kejelasan status dan kesejahteraan guru honorer, “Insya Allah, saya siap memfasilitasi. Kita tinggal menunggu jadwal resmi dari Kementerian Agama maupun Menpan RB,” ujar Fahry Fadly, Ketua DPRD.
Ia menegaskan, komitmen tersebut merupakan tindak lanjut dari janji yang pernah disampaikan saat aksi guru madrasah sebelumnya. Namun demikian, ia meminta seluruh pihak untuk bersabar menunggu kepastian jadwal dari pemerintah pusat agar keberangkatan dapat disesuaikan dengan agenda kementerian terkait.
Pertemuan berlangsung dalam suasana kondusif dan diakhiri dengan kesepahaman bersama untuk menunggu konfirmasi resmi dari kementerian.
Sementara itu, Kepala Kemenag Polman, Imran menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan guru madrasah. Ia menyebut jumlah guru madrasah swasta di Polman lebih banyak dibandingkan guru negeri, sehingga perhatian terhadap kesejahteraan mereka menjadi hal yang sangat penting, “Semua aspirasi guru telah kami sampaikan kepada Kepala Kanwil Kemenag Sulbar. Pihaknya setuju untuk segera menindaklanjuti agar guru madrasah mendapatkan kejelasan nasib dan kesetaraan kesejahteraannya,” ungkap Imran.
Meski secara regulasi persoalan guru madrasah honorer bukan menjadi kewenangan langsung pemerintah daerah maupun DPRD, Ketua DPRD menegaskan, bahwa lembaganya tetap memiliki tanggung jawab moral dan fungsi representatif untuk menerima serta meneruskan aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat.
Langkah ini diharapkan menjadi angin segar bagi ratusan guru madrasah honorer di Polman yang selama ini menanti kepastian status dan peningkatan kesejahteraan mereka.(Sbr).
