SUBANG, (PERAKNEW).- Dalam rangka mendesak Plt Bupati bersama-sama DPRD Subang untuk segera Mewujudkan Rumah Singgah Pasien Keluarga Miskin/Gakin (RSPG) di Bandung, Konsorsium Komunitas Anak Muda Peduli Anti Korupsi-KAMPAK akan melakukan aksi turun kejalan secara massif, yakni dua hari sekali dalam waktu sebulan sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan kepada Kapolres Subang dan Plt Bupati Subang pada tanggal 6 April 2018 dengan nomor: 123/SP-KAMPAK/IV/2018.

Bahkan aksi ini pun akan diselingi dengan gelar Koin Peduli Rumah Singgah Pasien Gakin di jalan- jalan protokol Kab. Subang dan Bandung juga dinas/ Instansi/ lembaga baik pemerintah maupun swasta.

Hal ini terpaksa dilakukan KAMPAK karena miris melihat saudara/i kita yang kurang beruntung ketika berobat jalan di RS Hasan Sadikin Bandung yang membutuhkan waktu berhari- hari hingga berbulan- bulan untuk mengikuti tahapan- tahapan pemeriksaan sampai mendapatkan jadwal tindakan operasi sehingga mereka dengan sangat terpaksa harus tidur dilantai dan kedinginan karena tak mampu untuk menyewa kamar / kos-kosan, ditambah lagi beban biaya makan sipasien sendiri dan keluarga yang mendampingi.

Tidak hanya itu saja, aksi KAMPAK juga dalam rangka mendesak Plt Bupati agar memerintahkan Sekretaris Daerah H. Abdurrakhman dan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Hj. Nina Herlina untuk segera mengembalikan Uang hasil pungutan liar rekrutmen CPNS Honorer Kategori 2 periode 2013 silam yang diterima dari Heri Tantan mantan Kabid Pengadaan BKD (skrg BKPSDM), khususnya mereka yang gagal diangkat PNS (skrg ASN). Betapa tidak, akibat dari persoalan ini kondisi kehidupan mereka (para honorer K2) sungguh miris, banyak diantara mereka yang rumah tangganya bercerai berai, sakit kronis, stress bahkan hingga meninggal dunia karena depresi akut memikirkan nasib masa depannya yang tak kunjung jelas dan uang yang dipungli pejabat tersebut adalah hasil menjual lahan atau sawah, menjaminkan sertipikat lahan/sawah/rumah ke Bank hingga disita oleh Oleh Bank karena tak mampu membayar cicilan kreditnya.

Sasaran aksi KAMPAK kali ini, yakni Kantor DPRD dan Bupati Subang serta Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Subang.

Sesuai dengan surat pemberitahuan tersebut bahwa KAMPAK juga mendesak agar Plt Bupati cq Kadis DPMPTSP bersama- sama steakholder terkait agar menghentikan penerbitan izin toko modern/ waralaba dan menutup paksa waralaba illegal atau tak berizin alias bodong.

Seperti biasa elemen pendukung yang tergabung dalam konsorsium KAMPAK, yaitu Forum Masyarakat Peduli (FMP), Forum Anak Jalanan (FORAJAL), Laskar Jihad Anti Korupsi, Majelis Penegak Pancasila Kab. Subang, Forum Anti Komunis Kab. Subang dan Masyarakat Peduli Subang. Hendra

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here