oleh

Hasil Audit Irda Subang Bikin Kecewa, FMDP Serahkan Bukti Pekerjaan Fiktif DD Pinangsari ke Kejari

SUBANG, (PERAKNEW).- Terhitung sejak tanggal 12 September 2018 lalu, Forum Masyarakat Desa Pinangsari (FMDS) telah melayangkan surat laporan resmi terkait temuan adanya dugaan korupsi Dana Desa (DD) di Desa Pinangsari, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Subang dan Inspektorat Daerah (Irda) Subang.

Faktanya, hingga kini sudah menginjak satu tahun lebih, Kejari Subang tidak berani menindaklanjuti laporan tersebut, dengan alasan menunggu proses pembinaan dan hasil audit investigasi dari Irda Subang.

Tertanggal 12 November 2019 FMDS melayangkan surat klarifikasi atas perkembangan kasus dimaksud, kemudian pada tanggal 21 November 2019, Irda Subang secara tertulispun membalas surat klarifikasi FMDS itu, namun isi surat balasan klarifikasinya mengecewakan FMDS.

Berikut ini isi surat balasan dari Irda Subang, bahwa Kepala Desa Pinangsari, Adang Saripudin telah menyetorkan pengembalian kelebihan pembayaran bahan material dan upah kerja melalui Kas Desa Pinangsari pada tanggal 21 Maret 2019 dan Adang juga sudah melakukan penyetoran pembayaran Pajak ke Kas Negara berupa PPN, PPH 22 dan PPH 23, pada tanggal 15 November 2019.

Namun, dalam suratnya tidak merincikan nilai pengembalian anggaran DD yang diduga diselewengkan sesuai yang dilaporkan FMDS tersebut, alasannya, seperti tertuang pula dalam surat itu, menurutnya sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan daerah, pasal 23 ayat (2) bahwa laporan pengawasan bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada public dan tidak boleh diberikan kepada public, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Irda tersebut, sudah diserahkan ke Bupati Subang dan juga kepada Kepala Kejari Subang, pada tanggal 04 September 2019.

Menyikapi kekecewaan itu, pada Hari Selasa, 26 November 2019, FMDS berkunjung ke Kantor Kejari Subang dan bertemu dengan Kepala Seksi (Kasi) Intelejen Kejari Subang, Iyus Zatnika, S.H.,M.H., untuk menyerahkan tambahan bukti-bukti laporan dugaan korupsi Pinangsari tersebut, berupa daftar nama pekerjaan pembangunan jalan yang fiktif atau sama sekali tidak dikerjakan dibiayai dari DD tahun 2016-2017, di lima titik pekerjaan jalan dusun-dusun di desa tersebut, diantaranya Dusun Kedung Wungu Barat satu titik, Kedung Wungu Timur dua titik, Sukagenah Gempor satu titik dan Sukaasih satu titik.

Demikian diungkapkan Koordinator FMDS, Jaeni Sutarya didampingi pendamping setianya, Sekjen Forum Silaturahmi Pantura (FSP), Santoso Hamzah Sanusi dan anggotanya, Calam Blek kepada Perak, usai menyerahkan tambahan bukti pekerjaan fiktif pada laprannya satu tahun yang lalu tersebut.

Jaeni menuturkan, “Cukup lama bersabar kami menanti hingga satu tahun lebih perjalanan penanganan kasus yang kami laporkan ini, namun hasil pemeriksaan Irda ini sangat mengecewakan. Enak banget menyalahgunakan wewenang menyelewengkan uang rakyat, lalu dikembalikan. DD itu direalisasikan untuk pembangunan, bukan untuk dipinjam untuk kepentingan pribadi. Kalau pinjam uang ya ke bank,” tuturnya mengingatkan.

Lanjutnya menandaskan, “Untuk itu, kami tidak akan tinggal diam, kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan menyerahkan bukti-bukti lebih akurat lagi atas dugaan korupsi Pinangsari ini, karena jika didiamkan, hal yang berbau korupsi seperti ini tidak ada hentinya dan akan terus terjadi dan dilakukan oleh para oknum pejabat pemerintahan di desa kami (Pinangsari),” tandasnya geram.

Seperti telah diberitakan Perak di edisi sebelumnya, bahwa isi surat klarifikasi yang dilayangkan dan sudah dibalas Irda dan ditembuskan ke Kejari Subang tersebut, yaitu Pertama Kejari Subang sudah menerima hasil audit investigasi dari Inspektorat Daerah (Irda) Subang.

Kedua, Hasil Audit Irda Subang berdasarkan poin (1) membuktikan ada temuan korupsi DD Pinangsari di tiga titik pekerjaan fisik TA 2016-2017. Ketiga, Kejari Subang tidak bisa bersikap tegas menindaklanjuti secara hukum dan perundang-undangan yang berlaku, karena menunggu selesai pembinaan Irda Subang atas pengembalian DD Pinangsari TA 2016-2017 yang dikorupsi berdasarkan poin (1) dan (2). Keempat, Batasan waktu tunggu dan bisa dimulainya penyelidikan Kejari Subang berdasarkan pada poin (3) dan Kelima, Dasar hukum Kejari Subang bisa mengambil sikap sesuai pada poin (3) dan (4). (Hendra)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya