PERAKNEW.com — Komisi III DPRD Polewali Mandar (Polman) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pemerintah kelurahan dan pihak terkait menyusul banjir yang terus terjadi di sejumlah wilayah dalam Kota Polman.
Dalam rapat tersebut, DPRD menilai kondisi banjir saat ini sudah berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya karena genangan kini lebih sering terjadi di kawasan perkotaan meski hujan hanya berlangsung singkat.
Anggota Komisi III DPRD Polman, Tanda mengatakan, kondisi banjir kali ini merupakan fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Menurutnya, selama ini wilayah Matakali dikenal sebagai daerah yang kerap terdampak banjir, namun kini justru kawasan dalam kota yang mengalami genangan cukup parah, “Baru kali ini terjadi hujan sekitar satu jam langsung banjir. Dulu biasanya Matakali yang sering terdampak, sekarang justru wilayah dalam kota yang lebih sering tergenang. Ini harus diperhatikan, apakah ada penyumbatan atau persoalan lain pada saluran drainase,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Hj Lisda yang mempertanyakan tindak lanjut master plan drainase yang sebelumnya telah dianggarkan pada tahun 2020.
Ia menilai persoalan pendangkalan drainase tidak terlepas dari minimnya kesadaran masyarakat menjaga kebersihan saluran air, “Drainase ini sebenarnya sudah memiliki perencanaan, tetapi kesadaran masyarakat juga penting karena banyak sedimentasi dan sampah yang menyebabkan pendangkalan saluran,” katanya.
Sementara itu, Lurah Pekkabata menjelaskan banjir yang terjadi beberapa jam setelah hujan dipicu banyaknya sedimen yang menumpuk di drainase.
Pemerintah kelurahan bersama masyarakat bahkan telah melakukan pengerukan di Jalan Hos Cokroaminoto karena kondisi saluran air semakin menyempit akibat timbunan tanah, “Dulu saluran air lebarnya sekitar dua meter, sekarang tidak sampai satu meter karena dipenuhi sedimen. Air berkumpul di tengah tetapi sulit keluar karena terjadi penyumbatan. Gotong royong rutin dilakukan, namun memang perlu pelebaran agar air lebih cepat mengalir,” jelasnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Komisi III DPRD Polman, Sarinah, meminta agar masyarakat yang berada di sekitar saluran drainase segera didata, termasuk melakukan pengecekan sertifikat lahan sebagai bagian dari rencana pelebaran drainase, “Kami akan komunikasikan dengan pihak BPN apabila pemerintah berencana melakukan pelebaran drainase demi mengurangi risiko banjir,” tegasnya.
Lurah Madatte, Muhammad Rasyid juga menyampaikan bahwa banjir di wilayahnya dipengaruhi elevasi kemiringan sungai yang menyebabkan aliran air tidak lagi memiliki muara yang baik. Kondisi tersebut diperparah oleh pendangkalan saluran pembuangan dan rendahnya kesadaran masyarakat menjaga drainase, “Solusinya memang harus ada perbaikan saluran air dan pengerukan sedimentasi agar aliran kembali lancar,” ujarnya (8/5/26).
Hal serupa disampaikan Lurah Manding, Syahrir, yang menyebut pendangkalan saluran pembuangan menjadi persoalan utama di wilayahnya. Ia mengusulkan agar kegiatan gotong royong terus digalakkan sambil menunggu perbaikan infrastruktur drainase.
Di akhir pertemuan, Wakil Ketua DPRD Polman, Amiruddin, menyatakan akan membawa para lurah dan camat bertemu langsung dengan pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) guna memaparkan kondisi banjir di masing-masing wilayah.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar pemerintah pusat maupun instansi terkait dapat segera menghadirkan solusi konkret dalam mengatasi banjir yang kini semakin sering melanda kawasan perkotaan, “DPRD berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, instansi teknis, dan masyarakat dapat mempercepat penanganan banjir sehingga warga tidak lagi dihantui genangan setiap kali hujan turun,” harap Amiruddin. (Sbr)
