oleh

Area Tangkap Nelayan Digerus Proyek Patimban, Asep Betmen Prihatin Sikap Kontra Adik Solihin (Wakil Rakyat)

PANTURA-SUBANG, (PERAKNEW).- Nelayan Terdampak Proyek Pelabuhan Patimban kembali menggelar aksi, setelah beberapa kali melakukan aksi unjuk rasanya ke Gedung DPRD dan Kantor Bupati Subang. Kali ini, aksi para nelayan di fokuskan di lokasi pembangunan Proyek Pelabuhan Patimban, Kamis (12/03/2020).

Aksi yang seyogyanya digelar oleh para nelayan tersebut, dibatalkan dan hanya dialihkan menjadi dialog.

Dalam dialog yang berlangsung tegang itu, nelayan menolak kompensasi berbentuk solar yang ditawarkan oleh pihak Pelabuhan Patimban.

Aksi para nelayan ini mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Subang, H. Adik LF Solihin, “Tuntutan mereka soal kompensasi, sebab penghasilan mereka menurun semenjak ada pembangunan Pelabuhan Patimban itu tidak benar. Data yang saya dapat, penghasilan para nelayan Patimban meningkat dari tahun 2018,” ujar Adik kepada Perak melalui sambungan teleponnya, Jum’at (13/03/2020).

Adik dari Fraksi PDIP ini menambahkan, bahwa yang melakukan aksi mengatasnamakan nelayan tersebut, “Tidak semua nelayan. Ada juga yang dulu pernah jadi nelayan, akan tetapi sudah bukan nelayan lagi, karena ada aksi ini, jadi ikut mendompleng. Kalau saja aksi tersebut, bukan Kang Asep dan keluarga besar Perak, saya sudah melakukan bantahan,” katanya.

Sementara itu, menanggapi komentar Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Subang ini, Ketua Umum FMP, Asep Sumarna Toha selaku penanggung jawab aksi dan Ketua Tim Kuasa Nelayan Terdampak Proyek Pelabuhan Patimban merasa prihatin dengan pernyataan Anggota Dewan, H. Adik LF Solihin ini. Seharusnya sebelum berkomentar lakukan cek dan ricek dulu, data itu diperoleh dari mana sumbernya, “Jangan-jangan data tersebut, diperoleh dari sumber yang kontra dengan perjuangan para nelayan, sehingga info yang didapat sesat dan menyesatkan,” tutur Ketua FMP yang akrab disapa Abah Betmen ini, Jum’at (20/03/2020).

Lebih jauh Betmen mengatakan, perjuangan para nelayan ini murni urusan perut, sebab penghasilan mereka menurun drastis semenjak adanya pembangunan Pelabuhan Patimban. Area tangkap mereka digerus tanpa ada kompensasi, “Kami jadi miris mendengar komentar Anggota Dewan yang seperti ini, khawatir nelayan jadi antipati dan ada kesan wakil rakyat tidak peduli terhadap nasib mereka,” pungkasnya menyayangkan. (Hamid/Hendra)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 comment

  1. Kalau memang data yang dimiliki oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Subang tersebut bisa dipertanggungjawabkan validitasnya, baiknya sih buat bantahan tanpa harus melihat siapa penanggung jawab akasinya, supaya terang benderang (By data). Asal jelas Indikator, parameter dan rumusan masalah, metodologi serta penyelesaian masalahnya (Komprehensif). Baiknya di uji publik aja data2 bantahan tersebut, agar tidak terkesan asumsi.

Berita Lainnya