oleh

Selain Koordinator PKH, TKSK Ciasem Juga Nyambi Jadi Suplayer Sembako BPNT

PANTURA-SUBANG, (PERAKNEW).
Terkait Carut Marut Kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kabupaten Subang, diduga telah didapati seorang Oknum Koordinator TKSK Ciasem, Dede Purnama Nyambi jadi Suplayer Sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ke BRILink-BRILink/E-Warong Sekecamatan Ciasem.

Menyikapi masalah tersebut, Selasa (27 Oktober 2020), saat dikonfirmasi Perak, Pemilik BRILink/E-Warong Devi yang juga sebagai Humas BRILink se-Kec. Ciasem mengungkapkan, “BRIlink saya, disuplay Buah-buahan, sayuran, telur, tahu, daging ayam dan tempe oleh Dede Purnama (TKSK Ciasem) dan bukan BRILink saya saja yang disuplay Sembako BPNTnya oleh CV milik Dede Purnama, bahkan seluruh BRILink di Desa Ciasem Girang disuplaynya. Humas BRIlink se-Kecamatan Ciasem,” ungkapnya, di BRILinknya.

Hal itu terungkap saat Perak menkonfirmasi Pemilik BRILink Cucu Yunani, yang beralamat di Dusun Margamulya, Desa Ciasem Girang, Krc. Ciasem, Kab. Subang mengatakan, “Daging Ayam, sayuran dan tahu disuplay oleh Dede Purnama (TKSK Ciasem),” ujarnya.

Tidak hanya di Desa Ciasem Girang, distribusi Sembako BPNT di 4 (Empat) BRILink se-Desa Sukamandijaya, Kec. Ciasem, diantaranya BRILink Doni Call, BRILink Neli, BRILink Suherlan dan BRILink Zam Zam juga disuplay oleh oknum TKSK Ciasem, Dede Purnama.

Untuk bukti fisik, ada satu item Sambako BPNT yang disuplay Dede Purnama ditemukan Perak, yaitu Buah-buahan dengan kemasan berlabel CV. SPA Jaya tersebar di sejumlah BRILink di Kec. Ciasem.

Faktanya, tindakan Dede yang diduga melanggar Pedoman Umum (Pedum) Program Sembako BPNT tahun 2020 tersebut, disinyalir bekerjasama dengan Koordinator Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kec. Ciasem, yang diketahui adalah masih kakak kandungnya, bernama Ade Ahyani, yang kini sudah dipecat dari jabatannya itu, lantaran melakukan pelanggaran yang sama dengan adiknya ini.

Atas hal tersebut, sudah barang tentu Dinas Sosial (Dinsos) Kab. Subang harus berani juga bertindak tegas untuk memecat Oknum Koordinator TKSK Ciasem yang melanggar Pedum itu, yang dibuat berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sama seperti yang dilakukan kepada kakanya Ade Ahyani (Koordinator PKH Ciasem).

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, Rabu, 28 Oktober 2020, Kasi PKH, Irfan dan Kabid BPNT, Saeful pada Dinsos Subang ketika dikonfirmasi melalui WhatsApp nya tidak ada satupun yang berani berkomentar.

Seperti telah diberitakan Perak di edisi sebelumnya, TKSK Ciasem, bernama Dede Purnama telah menjadi Suplayer atau Pemasok beberapa item Komoditas Sembako BPNT, diantaranya Daging Ayam, Buah-buahan, Telor, Sayuran, Tempe dan Tahu ke sejumlah e-Warong/ BRIlink sebagai Bank Penyalur atau Media Transaksi pembelanjaan sembako para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT.

Ketika dikonfirmasi, Dede Purnama (Oknum Koordinator TKS BPNT Kec. Ciasem) berdalih, “Saya bukan suplay/pasok Sembako, tapi cuma dagang pak dan e-Warong sebagai pembelinya. Buah-buahan dari saya ini sesuai komoditi dan spek BPNT, baik kualitas ataupun kuantitas paketannya, di saya hanya ada Buah Pir dan Telor pak,” dalihnya, disela mempacking/ paket buah-buahan di gudangnya, Kamis, (11/6/20).

Sebagai edukasi hukumya, Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran BPNT, Pasal 39 ayat (1), bahwa Pendamping Sosial Bantuan Sosial Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c dan pendamping sosial Program Keluarga Harapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf (a) dilarang mengarahkan, memberikan ancaman, atau paksaan kepada KPM BPNT untuk melakukan pembelanjaan di e-warong tertentu, membeli bahan pangan tertentu di e-warong dan/atau membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di e-warong.

Huruf (b) membentuk e-warong, (c) menjadi pemasok bahan pangan di e-warong dan (d) menerima imbalan dari pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terkait dengan penyaluran BPNT.

Pasal (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak termasuk honorarium yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40 ayat (1) bahwa Koordinator wilayah, koordinator daerah
kabupaten/kota dan pendamping sosial Bantuan Sosial Pangan yang terbukti melanggar Pasal 35, Pasal 37 dan Pasal 39 dikenai sanksi administratif oleh direktur jenderal yang menangani pelaksanaan BPNT.

Ayat (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberhentian sebagai koordinator wilayah, koordinator daerah kabupaten/kota dan pendamping sosial Bantuan Sosial Pangan.(Tim)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya