PERAKNEW.com – Rapat kerja internal Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman) dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 berlangsung dinamis dan penuh sorotan strategis.
Rapat dipimpin langsung Ketua Pansus, Ilham didampingi Wakil Ketua Jasman dan Fatahuddin, serta diikuti sejumlah anggota Pansus lainnya. Awalnya rapat dijadwalkan berlangsung di ruang Komisi IV DPRD Polman, namun kemudian dipindahkan ke Ruang Aspirasi guna mendukung pembahasan yang lebih intensif.
Turut hadir dalam forum tersebut, Ketua DPRD Polman, Fahry Fadly, Wakil Ketua I, Imam Singkarru dan Amiruddin, Tenaga Ahli Bupati, Asriadi, serta notulen Imran.
Dalam pembahasan tersebut, Pansus menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
Mulai dari penanganan sampah yang belum maksimal, potensi banjir di sejumlah wilayah, hingga tingginya angka anak putus sekolah.
Tak hanya itu, kualitas dan kompetensi tenaga pendidik juga menjadi perhatian serius DPRD. Pansus menilai keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan masih menjadi kendala dalam mendukung proses belajar mengajar secara optimal di sejumlah sekolah.
Salah satu isu yang paling mendapat perhatian dalam rapat itu yakni adanya perbedaan data kemiskinan antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Dinas Sosial.
Ketidaksinkronan data tersebut dinilai kerap memicu polemik di tengah masyarakat, terutama dalam penyaluran bantuan sosial.
Pansus menemukan masih adanya warga yang layak menerima bantuan namun belum terdata, sementara sebagian masyarakat yang tergolong mampu justru masuk dalam daftar penerima manfaat, “Validasi dan pembaruan data harus diperkuat agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan,” tegas Ketua Pansus dalam rapat tersebut, (8/5/26).
Sebagai langkah tindak lanjut, Pansus DPRD Polman mendorong penguatan sinergi antara BPS, Dinas Sosial, pemerintah daerah hingga pemerintah desa dalam melakukan verifikasi dan pemutakhiran data kemiskinan secara berkala.
Menurut Pansus, sinkronisasi data menjadi kunci utama agar program bantuan sosial dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Melalui rapat ini, DPRD Polewali Mandar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pembangunan daerah agar lebih responsif, akurat dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat demi mewujudkan Polewali Mandar yang lebih sejahtera dan berkeadilan. (Sbr)
