oleh

Peringati HAK dan HAM Sedunia, KAMPAK Desak Kajati Copot Kajari Subang

BANDUNG, (PERAKNEW).- Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi (HAK) dan Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia, Komunitas Anak Muda Peduli Anti Korupsi (KAMPAK) gelar Unjuk rasa (Unras) damai di Gedung Sate dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Jawa Barat (Prov Jabar), pada Hari Senin, 19 Desember 2018.

Mereka menyampaikan, demi tegaknya Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, UU Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi, Nilai-nilai Kemerdekaan, Persatuan, Kedaulatan, Keadilan, Kemakmuran dan Kebajikan  Universal di Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini, menyepakati, bahwa Pelanggar HAM berat adalah para Koruptor dan para Pengkhianat Bangsa yang telah menjadi antek-antek Asing dan Aseng.

Dalam orasi yang dilakukan secara bergantian itu, menyesalkan dengan masih banyaknya potret ketidakadilan yang dilakukan aparat penegak hukum, tajam kebawah dan tumpul keatas. Sehingga masih banyak pelanggar HAM dan koruptor yang tidak tersentuh hukum.

“Seperti kita ketahui, Kasus Penyiraman air keras terhadap Penyidik KPK Novel Baswedan hingga kini tidak jelas rimbannya, bahkan seolah aparat enggan dan terkesan takut untuk mengungkapnya, hal ini diduga melibatkan elit tinggi di NKRI tercinta ini. Masih banyak kasus lainnya, dimana aparat begitu cepat memproses laporan kasus hukum yang melibatkan pengkritik kebijakan pemerintah, sementara begitu lemotnya terhadap laporan yang melibatkan pendukung pemerintah dan bahkan terkesan enggan menanganinya,” gaung mereka.

Mereka menuntut Kajati Jabar, segera mencopot Kepala Kejari Subang, Parmono Mulyo, S.H., karena sudah tidak mampu menuntaskan kasus- kasus diwilayah hukum Subang, sekaligus mensupervisi kasus- kasus yang sedang ditanganinya.

Selain itu, “Pramono Mulyo juga telah berbohong kepada kami dengan tidak menepati janji untuk mengumumkan tersangka korupsi Akper sejak Maret 2018 lalu hingga saat ini, dia pun enggan mengusut Laporan Masyarakat terkait KKN di ULP, padahal indikasi tindakan itu kuat dengan dibuktikan beberapa proyek diputus kontraknya gara-gara pelaksanaannya menyimpang,” teriaknya mendesak.

Adapun sejumlah tuntutan penanganan kasus yang mereka bawa, yaitu di Kejari Subang yang mandeg, Dugaan korupsi Akper Subang, Dugaan Korupsi ADD/DD Desa Mayangan-Legonkulon, Dugaan Korupsi ADD/ DD Desa Rancaudik- Tambakdahan, Dugaan Korupsi proyek pembangunan kolam ikan dan pabrik pakan ikan SHS, Dugaan KKN proses lelang di ULP Subang, Usut juga Dugaan Suap Gratifikasi Perda RT/RW dan Dugaan Suap pada proses perizinan Pabrik Susu Dawuan.

Pada kesempatan itu, perwakilan dari KAMPAK diundang masuk ke dalam Gedung Kejati Jabar untuk berdialog dan hasilnya, perwakilan dari Kejati, Abdul Muis, S.H., mengatakan, “Semua tuntutan aspirasi KAMPAK ini akan saya sampaikan ke pimpinan, nanti kami beri kabar dan alangkah baiknya surat aspirasi tuntutan-tuntutannya diserah terimakan secara resmi sekarang kepada kami, agar lebih mendasar bagi kami untuk menindak lanjutinya,” katanya.

Selanjutnya, merekapun menyampaikan rasa kekecewaannya kepada Inspektorat Daerah (Irda) Jabar dan Irsus Kemendagrai, yang tidak berdaya mengusut Pungutan liar (Pungli) Rekrutmen CPNS Honorer K2, melibatkan Sekda Subang, Abdurrahman dan Kepala BKPSDM Subang, Nina Herlina.

“Perlu diketahui, bahwa mereka penyebab perampokan kuota K2 asli oleh K2 palsu, mereka juga penyebab berantakannya rumah tangga para K2, bahkan sakit akut hingga meninggal dunia, stresdan banyak dari mereka, lahan, rumah disita bank, karena tak mampu membayar cicilan kredit yang uangnya dirampok pejabat korup, saat rekrutmen CPNS K2 2013 silam,” bebernya menegaskan.

Penanggungjawab Aksi KAMPAK, Asep Sumarna Toha juga menyampaikan, bahwa untuk sejumlah penanganan kasus Pidum dan Tipikor yang mandeg di Polres Subang, dia minta untuk Petinggi Polda Jabar bisa beraudensi dengan pihaknya.

Adapun Lembaga Penanggung Jawab Kolektif Aksi KAMPAK, yaitu Forum Masyarakat Peduli, Laskar Jihad Anti Korupsi, Forum Anak Jalanan, Majelis Penegak Pancasila Kab. Subang, Majelis Petani Penegak Pancasila, Forum Petani Tambak Tradisional Blanakan, Forum Warga Pinangsari, Majelis Kebangsaan Panji Nusantara, Front Anti Komunis Dan Masyarakat Subang Peduli Anti Korupsi. (Hendra)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya