Pemkot Cimahi Keberatan Pembubaran 165 Koperasi

oleh

Pemkot Cimahi Keberatan Pembubaran 165 Koperasi

CIMAHI, (PERAK) – Pembubaran koperasi telah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi (Permenkop) Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi.

Belum lama ini ada wacana dari  Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia untuk membubarkan 165 Koperasi yang ada di Kota Cimahi. Dengan adanya wacana tersebut Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi mengaku keberatan karena harus diverifikasi dulu.

Seperti disampaikan Kepala Bidang Koperasi dan UKM pada Dinas Perdagangan Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Cimahi, Rina Mulyani, mengatakan, bahwa wacana tersebut tak bisa seenaknya disetujui.

” Kita sudah mengajukan keberatan untuk usulan dari kementerian,Data 165 koperasi itu harus kita verifikasi dulu. Kita tidak bisa menyetujui data itu begitu saja. ” ujar Rina di Kantor Pemkot Cimahi, belum lama ini.

Rina mengaku sudah dari beberapa bulan lalu mulai melakukan verifikasi koperasi yang diusulkan untuk dibubarkan pada tahun 2017 ini. Verifikasi dilakukan untuk memastikan kebenaran usulan Kemenkop.

Selama tiga bulan berjalan, baru 100 dari 165 jumlah koperasi yang diusulkan untuk dibubarkan  rampung diverifikasi. Hasilnya, ternyata tidak semua koperasi itu perlu dibubarkan.

Dalam pendataan, Dinas Perdagangan Koperasi UMKM dan Perindustrian juga melibatkan aparat kelurahan dan Dewan Koperasi Daerah (Dekopinda) Kota Cimahi, yang tahu persis kondisi di lapangan.

“Kami melakukan kroscek dulu ke lapangan. Memang ada yang sudah lama tidak aktif, ada yang ternyata sudah tidak berjalan. Tapi di antara 165 koperasi itu ada yang masih aktif, ada yang vakum sementara waktu, jadi tidak semua harus dibubarkan,” terangnya.

Rina mengaku sudah menyerahkan data ke Kementerian Koperasi mengenai 100 koperasi yang sudah terverifikasi. Setelah ada masukan dari pihak kementerian, barulah pihaknya akan melakukan pendataan kembali untuk 65 koperasi yang tersisa.

“Bulan Mei kemarin sudah diserahkan hasil dari verifikasi petugas kami. Biarkan dikaji dulu oleh kementerian, nanti akan ada masukan mengenai langkah selanjutnya terkait pembubaran itu,” paparnya.

“Sebetulnya, di Kota Cimahi ada 420 koperasi. Sementara yang melaporkan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun ini hanya mencapai 90 koperasi. Untuk data 165 koperasi itu, mungkin kementerian dapat data koperasi dari provinsi. Provinsi dapat dari kota dan kabupaten, tapi anehnya kami tidak pernah mengajukan usulan itu,” tandas Rina.

(Harold)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *