oleh

Pemdes Jati Intimidasi Warga Yang Demo Soal Pembagian Bansos Covid-19

CIPUNAGARA-SUBANG, (PERAKNEW).- Pasca puluhan warga menggeruduk Kantor Desa Jati, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, terkait protes persoalan pembagian Bansos Covid-19. Alih-alih mendapat jawaban yang diharapkan, namun salah seorang warga tersebut, malah menerima tindakan intimidasi dari pihak Pemdes Jati, di rumahnya.

Pasalnya, salah seorang warga tersebut, diancam oleh oknum Pemerintah Desa Jati, bahwa seluruh warga yang melakukan tindakan demo atau protes itu, akan dilaporkan Ke Polres Subang.

Menanggapi informasi tersebut, petugas dari Polres Subang mendatangi Kantor Desa Jati dan mengadakan pertemuan dengan semua pihak terkait, Jum’at (22/05/2020).

Adapun hasilnya, pihak Polres Subang menyatakan, bahwa tidak akan ada warga yang dilaporkan dan menjamin tidak akan ada pihak yang dilaporkan.

Seperti telah diberitakan Perak di edisi sebelumnya, pembagian Bansos dampak pandemi Covid-19 dari Kemensos RI menuai konflik di masyarakat. Hal itu terjadi di Desa Jati, sehingga puluhan warganya yang didominasi emak-emak yand berduyun-duyun menggeruduk dan melakukan aksi demo di Kantor Desa Jati, pada Hari Rabu (20/05/2020).

Faktanya, puluhan warga tersebut, mempermasalahkan soal data 140 KK Bansos Kemensos dimaksud, yang diduga tidak tepat sasaran.

Selain itu, warga juga mengeluh, karena masih banyak masyarakat yang tidak mendapat bantuan pemerintah selama masa Pandemi Covid-19 ini.

Kekecewaan masyarakat memuncak ketika warga mendengar nawaban dari perwakilan perangkat desa, yang malah menyuruh warga yang demo untuk pergi ke Kantor Pos setempat, guna menanyakan hal tersebut.

Dalam orasinya, yang dianggap sebagai Koordinator aksi, bernama Asep Rudi alias Atep memaparkan, “Tugas perangkat desa wajib melayani masyarakatnya, ini mereka malah mengaku tidak tahu-menahu, bahkan menyuruh warga menanyakan ke Kantor Pos. Jawaban itu bukan seperti jawaban pegawai desa, itu jawaban ‘Budak Angon’,” tegasnya, dihadapan emak-emak.

Seperti diketahuinya, bahwa data 140 KK Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut, adalah banyak identitas warga yang sudah meninggal dan sebagian data lagi merupakan penerima ganda bantuan. Diduga, data yang digunakan sudah kadaluarsa alias bukan hasil pendataan baru.

Perwakilan peserta demo diterima Sekertaris dan Kasi Pemerintahan Desa Jati, didampingi Babinsa AD dan Bhabinkantibmas Polri, tanpa kehadiran kepala desa, berjanji akan segera menyelesaikan permasalahan tersebut. (Hendra)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya