Jumlah Siswa Penerima Dana BOS SMAN 1 Lampura Diduga Digelembungkan

oleh
Jumlah Siswa Penerima Dana BOS SMAN 1 Lampura Diduga Digelembungkan

LAMPUNG UTARA, (PERAKNEW).- Berbagai intrik dilakukan oknum kepala sekolah untuk mengeruk keuntungan pribadi lewat penerimaan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) seperti yang diduga dilakukan di SMA Negeri 1 Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung.sabtu (24/11)

Merebak informasi dan terindikasi terjadi penggelembungan jumlah siswa penerima Dana BOS pada triwulan (TW) 1 dan 2. Dimana  jumlah Dana BOS tidak sesuai dengan jumlah siswa penerima yang notabene dapat merugikan uang negara, demikian diperoleh keterangan dari sejumlah warga Lampung Utara.

Bukan hanya itu saja, sesuai penuturan warga Lampung Utara kepada wartawan menjelaskan, dalam pembelanjaan atau pembelian buku baik itu buku pedoman guru atau buku pengayaan, buku Kurikulum 13 (Kurtilas) juga buku Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006 karena masih digunakan. Demikian juga pemberian honor guru tidak sesuai dengan apa yang tercatat dalam K7, hingga diduga Operator sekolah, Bendahara dan Kepala Sekolah membuat laporan fiktif ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Dari tindak tanduk oknum kepala sekolah yang diduga bermasalah dengan Dana BOS perlu turun tangan pihak Kemisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut adanya penjarahan uang negara lewat Dana BOS, ujar warga Lampung Utara itu memohon.

Segudang pertanyaan tentang penggunaan dana BOS SMA Negeri 1 Lampung Utara tersebut misalnya, pada tahun ajaran 2016/2017 kepala sekolah dan bendahara tidak menggunakan pembelian buku sesuai point 1. Kemudian tahun ajaran 2017/2018 yang menimbulkan pertanyaan, darimana pihak sekolah untuk melakukan pembelian buku, sementara laporan penggunaan dana BOS tahun ajaran 2017/2018 belum ada dicantumkan berapa anggaran yang dipergunakan sesuai dengan point tersebut. Besarnya anggaran yang dipergunakan pihak sekolah untuk pembangunan sekolah dari dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) pusat dan juga dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Semuanya masih dalam tanda tanya, tutur Gunawan Ketua DPD Forkorindo Provinsi Lampung.

Dikatakan, bahwa dana atau anggaran perawatan sekolah sangat besar dan tidak diketahui dialokasikan kemana. Sementara dana bantuan dari pusat baik itu melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun lewat dana Block Grant hampir setiap tahun anggaran SMA Negeri 1 Lampung Utara mendapatkan, artinya sekolah ini dalam pembangunan sarana prasarana (Sapras) sekolah sungguh sangat besar, karenanya terlupakan dana perawatan sekolah yang bersumber dari dana BOS dan dana-dana lainnya. Hanya saja sampai saat ini belum diketahui kemana dana itu dialokasikan oleh sang kepala sekolah,tambah Gunawan.

Hendaknya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung proaktif dan tanggap atas kejadian di lapangan tentang penggunaan dana-dana yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah. Memang semua lapisan masyarakat dituntut untuk mengawasi penggunaan uang negara atau uang rakyat, tetapi lebih utama dalam pengawasannya dari instansi terkait. Demikian juga Kejaksaan Negari Lampung Utara diminta agar turun tangan untuk pengamanan uang negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi), ujar Timbul Sinaga SE Ketum LSM FORGEBUKI-RI saat diminta media ini tanggapannya di kantornya di Kawasan Pulogadung, Jakarta timur belum lama ini. Sungguh di sayangkan sampai berita ini di naikkan, Kepala sekolah SMA Negeri 1 Lampung Utara belum dapat di mintai keterangan nya. (Rid)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *