Diduga, Pejabat Terkait Biarkan Dugaan Penyelewengan ADD/DD/BKUD & Banprov Desa Mayangan

oleh -65 views

PANTURA-SUBANG, (PERAKNEW).-  Dana Desa (DD) tahap 1 dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pusat tahun 2019 sudah terealisasi sebesar 20% dari pagu.

Selain pencairan DD, Alokasi DD (ADD) juga, serta bantuan anggaran dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang, yaitu BKUD/K telah cair.

Ironisnya, anggaran yang sangat besar itu, sepertinya kurang pengawasan dari pihak terkait. Dengan kurangnya pengawasan ini, sehingga sebagian  kades, selaku penguasa anggaran di desanya, secara leluasa dan sesuka hati melaksanakan setiap kegiatan pembangunan ataupun kebijakannya yang menguntungkan pribadi dan golongannya.

Seperti halnya terjadi di Desa Mayangan, Kecamatan Legonkulon, Kab. Subang, bahwa mengacu pada hasil audit ditingkat kecamatan, ada beberapa pengerjaaan yang tersisa dari tahun 2018, bahkan pencairan DD tahun ini belum dikerjakan seluruhnya.

Meski demikian, kini Kades Mayangan, Haerudin sudah habis masa jabatannya, tapi anehnya dari pihak terkait, dalam hal ini Dispemdes ataupun pihak Irda Subang membiarkan dugaan penyelewengan sejumah anggaran yang mengucur ke Desa Mayangan tersebut.

Padahal, syarat untuk pencairan DD itu, diantaranya Peraturan desa(Perdes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Laporan realisasi dan konsulidasi DD tahun sebelumnya.

Sementara itu, untuk tahun 2019, Desa Mayangan mendapatkan bantuan dari pemerintah, baik pusat ataupun daerah, total Rp1.646.617.000,- (Satu milyar enam ratus empat puluh enam juta, enam ratus tujuh belas ribu rupiah).

Menyikapi permasalahan tersebut, menurut Ketua Umum (Ketum) LSM Forum Masyarakat Peduli (FMP), Asep Sumarna Toha mengungkapkan, “Sebetulya pihak kami menunggu hasil audit tahun anggaran 2018 di Desa Mayangan oleh pihak Irda, tapi pihak Irda enggan menginformasikan hasil auditnya itu. Padahal, dugaan anggaran 2018 yang masuk ke Desa Mayangan  sarat penyimpangan,” tandasnya.

Dari data yang terhimpun Perak, bahwa hasil audit BPD Mayangan, ada kejanggalan. Pasalnya, audit tersebut, muncul anggaran tahun 2018 yang belum selesai, dengan hasil audit BPD Mayangan tersebut, selayaknya pencairan tahap ke satu tidak bisa cair, sebab ada pekerjaan yang belum diselesaikan, tetapi mengapa Pemda Subang bisa mencairkannya. (Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *