oleh

Diduga Oknum Koordinator TKSK Ciasem Pasok Sembako BPNT

PANTURA-SUBANG, (PERAKNEW).- Berkaitan dengan pengadaan belanja Sembilan bahan pokok (Sembako) di e-Warong atau BRILink per satu bulan sekali untuk memenuhi kebutuhan para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), diduga Oknum Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) BPNT Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Dede Ahyani terlibat dalam memasok beberapa item Sembako di seluruh e-Warong se-Kecamatan Ciasem.

Buah Pear tengah di Packing di Gudang Dede Ahyani Siap Dipaketkan ke Setiap e- Warong BPNT
Telor di Gudang Dede Ahyani Siap Dipaketkan ke Setiap e- Warong BPNT
WAWANCARA PEMILIK E- WARONG/ BRILINK

Hal itu terbukti ketika Perak mewawancarai sejumlah pemilik e-Warong di Desa Sukamandijaya, Kec. Ciasem, diantaranya BRILink/ e-Warong Doni Call, Pemilik Muhammad Suhana, Dusun Margasari, “Telur, Buah-buahan, Sayuran, Tempe, Tahu dan Daging Ayam disuplay oleh Pak Dede Ahyani (Koordinator TKS BPNT Kec. Ciasem) dan untuk berasnya dari koperasi Pak Warlan,” ungkapnya.

BRILink/ e-Warong Neli, Dusun Cijengkol, “Beras, Telur dan Tempe saya belanja sendiri, untuk Sayuran, Daging Ayam dan Tahu disuplay oleh Pak Depan dan Buah-buahan di Suplay Pak Dede Ahyani (Koordinator TKS BPNT Kec. Ciasem),” ungkapnya.

BRILink/ e-Warong Hj. Ernawati, Pemilik Hj. Ernawati, S.Pd., Dusun Jurutilu, “Sembako BPNT semuanya dicoper atau belanja sendiri,” ungkapnya.

Bagaimana tidak, ketika dikonfirmasi, Dede Ahyani (Oknum Koordinator TKS BPNT Kec. Ciasem) berdalih, “Saya bukan suplay/pasok Sembako, tapi cuma dagang pak dan e-Warong pembelinya. Buah-buahan dari saya ini sesuai komoditi dan spek BPNT, baik kualitas ataupun kuantitas paketannya, di saya hanya ada Buah Pir dan Telor pak,” dalihnya, disela mempacking/ paket buah-buahan di gudangnya bersama para karyawannya, Kamis, (11/6/20).

Berdasarkan hasil investigasi Perak di dilapangan, terkait kualitas dan kuantitas Sembako BPNT tersebut, didapati semua Sembako sudah nampak dipack atau paket per itemnya dan kurang dari volume harga sesuai spek BPTN, seperti Beras 10 Kg berlabel Koperasi JIMAT, yang kualitasnya kurang baik, diantaranya mengandung butir patah sekira 20% dan kadar menir 15%, harganya berkisar Rp8.500,- per Kg, total Rp85.000,-.

Sementara, Daging Ayam hanya ½ (Setengah) Kg, harganya berkisar Rp13.000,-, Telor hanya 14 Butir kurang dari 1 Kg, kisaran harga Rp20.000,- Buah Pir dengan merk paketan SPA sebanyak empat buah 1 Kg kisaran harga Rp17.000,-, Sayuran hanya satu pelastik kecilk kisaran harga Rp3.000,-, Tahu berukuran kecil sejumlah 10 buah, kisaran harga Rp3.000,- dan Tempe satu papan berukuran kecil kisaran harga 3.000,-.

Jika dikalkulasikan, total dugaan harga keseluruhan Sembako tersebut, hanya Rp154.000,-. Sementara, mulai Bulan Maret 2020, nilai bantuan BPNT sudah naik menjadi Rp200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya pada tahun 2018 peralihan dari bantuan bentuk Beras sejahter (Rastra) senilai Rp110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) naik pada tahun 2019 senilai Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Menyikapi hal itu, telah diterangkan dalam Pedoman Umum Program Sembako Tahun 2020, BAB III Mekanisme Pelaksanaan Penyiapan e-Warong, huruf (g) bahwa, setiap perorangan atau badan hukum diperbolehkan menjadi e-Warong yang melayani program Sembako, kecuali Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) beserta unit usahanya, Toko Tani Indonesia, ASN, pegawai HIMBARA dan Tenaga Pelaksana Bansos Pangan dan (h) Untuk ASN, Tenaga Pelaksana Bansos Pangan, baik perorangan maupun berkelompok membentuk badan usaha, tidak diperbolehkan menjadi e-Warong maupun pemasok e-Warong.

Betapa tidak, Dasar Hukum Pedoman ini, adalah Peraturan Presiden RI nomor 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, Peraturan Presiden RI nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerlain negara/lembaga, Peraturan Menteri Keuangan nomor 228/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerlain negara/lembaga dan Peraturan Menteri Sosial nomor 10 tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan. (Hendra/Cj-Dani)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya