PERAKNEW.com – Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menjadi perhatian serius Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama Panitia Khusus (Pansus) Peningkatan PAD DPRD Polman.
Sejumlah persoalan dalam pengelolaan pasar, penataan parkir, hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Pendopo Kantor Kecamatan Wonomulyo, (19/10/26).
FGD tersebut menjadi langkah awal untuk mengidentifikasi berbagai kendala dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah sekaligus merumuskan strategi agar potensi PAD dapat dimaksimalkan.
Sekretaris Bapenda Polman, Andi Mulya mengatakan, Kecamatan Wonomulyo dipilih sebagai lokasi identifikasi karena memiliki potensi pendapatan daerah yang cukup besar dibandingkan sejumlah kecamatan lainnya.
Menurutnya, pemetaan persoalan di lapangan diperlukan untuk mengetahui hambatan yang selama ini memengaruhi penerimaan daerah, termasuk kemungkinan adanya celah dalam mekanisme pemungutan retribusi.
Salah satu persoalan yang mengemuka dalam diskusi adalah mekanisme pemungutan retribusi pasar. Muncul informasi mengenai pungutan yang tidak seluruhnya disertai karcis serta status petugas pemungut yang dinilai masih perlu diperjelas.
Temuan awal tersebut masih membutuhkan penelusuran dan verifikasi langsung di lapangan. Karena itu, pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan mekanisme pemungutan berjalan sesuai ketentuan dan seluruh penerimaan tercatat secara transparan.
Digitalisasi sistem penerimaan daerah turut menjadi salah satu opsi yang dibahas. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan, meningkatkan akuntabilitas, serta menekan potensi kebocoran penerimaan daerah.
Ketua DPRD Polman, Fahry Fadly, mengatakan forum tersebut bertujuan menghimpun berbagai persoalan yang dihadapi para pemangku kepentingan sekaligus mencari solusi konkret untuk memperbaiki pengelolaan PAD.
Ia meminta pengelola pasar, perwakilan pedagang, pemerintah kecamatan, serta organisasi perangkat daerah (OPD) teknis menyampaikan kondisi sebenarnya di lapangan. Masukan tersebut dinilai penting sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan kebijakan pemerintah daerah.
Fasilitas Pasar dan Penataan Pedagang Jadi Sorotan
Dalam forum tersebut, Kepala Pasar Wonomulyo, Arif, menyampaikan keluhan pedagang mengenai kondisi fasilitas pasar yang dinilai belum memadai. Sejumlah bagian pasar, termasuk akses jalan yang becek, masih membutuhkan pembenahan meskipun penarikan retribusi tetap berlangsung.
Arif juga menyoroti penghasilan petugas yang mendukung kegiatan pemungutan PAD di pasar. Ia menyebut penghasilan petugas sekitar Rp500 ribu, yang dinilai belum mencukupi kebutuhan hidup.
Selain fasilitas dan kesejahteraan petugas, aktivitas pedagang di luar kawasan pasar turut menjadi perhatian. Pedagang yang berjualan di sepanjang Jalan Suparman dan Padi Unggul dinilai berpengaruh terhadap aktivitas perdagangan di dalam pasar.
Ketua Asosiasi Pedagang Wonomulyo, Zulkifli, mengusulkan agar aktivitas pedagang kaki lima di kedua ruas jalan tersebut ditata kembali, khususnya pada hari pasar. Ia juga mengusulkan agar lokasi tersebut tidak lagi digunakan untuk berjualan pada hari pasar guna mendukung ketertiban dan mengoptimalkan aktivitas perdagangan di dalam kawasan pasar.
Persoalan tersebut menjadi bagian dari pembahasan yang membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah, pengelola pasar, dan para pedagang agar penataan dapat dilakukan tanpa mengabaikan kepentingan pelaku usaha.
Peninjauan Lapangan Disiapkan, Targetkan Perbaikan pada 2027
Bapenda bersama Pansus DPRD Polman berencana melanjutkan identifikasi melalui peninjauan langsung terhadap pengelolaan pasar, parkir, dan PBB.
Hasil pemetaan dan peninjauan tersebut akan menjadi bahan penyusunan strategi serta rencana aksi peningkatan PAD yang diharapkan dapat diterapkan pada 2027.
Melalui langkah tersebut, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya berfokus pada peningkatan penerimaan, tetapi juga membenahi tata kelola pemungutan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memastikan potensi pendapatan daerah dikelola secara transparan dan akuntabel.
FGD tersebut dihadiri Ketua DPRD Polman Fahry Fadly, Wakil Ketua DPRD Amiruddin, Wakil Ketua Pansus Agus Pranoto, sejumlah anggota Pansus DPRD Polman, Kepala Dinas Tarkimhub Andi Afandi, perwakilan Bapenda, Camat Wonomulyo beserta jajaran, Ketua Asosiasi Pedagang Wonomulyo, Kepala Pasar Wonomulyo, Lurah Sidodadi, para kepala desa se-Kecamatan Wonomulyo, serta Bhabinkamtibmas. (Sbr)
