PERAKNEW.com — Jaringan Oposisi Loyal (JOL) kembali menyoroti pengelolaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), belum lama ini.
Sorotan tersebut mencuat setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar bersama DPRD Polman pada Selasa, 10 Maret 2026, untuk membahas pengelolaan dapur MBG tidak menghasilkan kesimpulan.
RDP yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Polman, Sarinah, didampingi Wakil Ketua DPRD Polman, Amiruddin, terpaksa ditunda, karena sejumlah pihak yang diundang tidak hadir dalam pertemuan tersebut.
Ketidakhadiran pihak pengelola dapur MBG dinilai menjadi penyebab utama rapat tidak dapat menghasilkan keputusan maupun solusi atas berbagai persoalan yang sebelumnya telah disoroti.
Sentra Komando Strategis JOL Polman, Ikbal menilai kondisi tersebut sangat disayangkan. Menurutnya, pengelola dapur MBG merupakan pihak yang bertanggung jawab langsung terhadap operasional program serta pengelolaan anggaran yang bersumber dari APBN, “Seharusnya pengelola dapur hadir dalam forum tersebut karena merekalah yang mengetahui secara langsung kondisi operasional di lapangan, termasuk terkait fasilitas dapur, perizinan, hingga pengelolaan sanitasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, forum RDP merupakan ruang penting untuk membuka transparansi pengelolaan program MBG sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan yang selama ini menjadi sorotan publik.
Sebelumnya, JOL juga telah menyoroti sejumlah persoalan dalam pengelolaan dapur MBG di Polman ini, diantaranya terkait kelengkapan perizinan, sertifikat higiene sanitasi, serta kesiapan fasilitas pendukung seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Selain itu, persoalan administrasi seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi kelayakan sanitasi juga menjadi perhatian karena dinilai sangat penting untuk menjamin standar kesehatan dalam pengelolaan makanan bergizi yang diperuntukkan bagi masyarakat.
Karena rapat tidak berjalan maksimal, DPRD Polman akhirnya memutuskan untuk menjadwalkan ulang RDP dengan agenda yang sama. Penjadwalan ulang ini diharapkan dapat menghadirkan seluruh pihak yang berkepentingan, terutama pengelola dapur MBG.
JOL menegaskan, pihaknya akan terus mengawal pelaksanaan program MBG di Polewali Mandar agar berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Mereka juga menekankan, bahwa kritik yang disampaikan bukan untuk menghambat program, melainkan untuk memastikan program tersebut berjalan secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, “Program ini sangat penting, apalagi Polman masih menghadapi persoalan stunting yang cukup tinggi. Karena itu, pengelolaannya harus benar-benar serius dan memenuhi seluruh standar yang ada,” tegas Ikbal.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Polman, Amiruddin mengatakan, bahwa RDP tersebut belum menghasilkan kesimpulan sehingga akan dijadwalkan ulang.
Menurutnya, DPRD memahami berbagai kritik dan masukan yang berkembang di masyarakat terkait pelaksanaan program MBG, khususnya mengenai operasional dapur MBG serta kelengkapan administrasi dan standar sanitasi, “RDP hari ini belum menghasilkan keputusan karena beberapa pihak yang seharusnya hadir tidak datang. Karena itu, DPRD akan menjadwalkan ulang rapat tersebut agar semua pihak bisa hadir dan memberikan penjelasan,” ujarnya.
Ia menegaskan, DPRD memiliki komitmen untuk mengawal pelaksanaan program MBG agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam pemenuhan gizi di Kabupaten Polewali Mandar.
Selain itu, DPRD juga akan meminta penjelasan dari instansi teknis terkait mengenai berbagai persoalan yang menjadi sorotan, termasuk kelengkapan perizinan dapur, sertifikat higiene sanitasi, serta kesiapan fasilitas pengelolaan limbah, “Semua ini perlu dibahas secara terbuka agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Kita ingin program MBG berjalan baik, tetapi tentu harus memenuhi semua standar yang ada,” tambahnya.
Dengan adanya forum tersebut, diharapkan berbagai persoalan yang muncul dapat dibahas secara komprehensif sehingga program MBG di Polewali Mandar dapat berjalan lebih efektif, transparan dan sesuai dengan tujuan utamanya untuk meningkatkan gizi masyarakat. (Sbr)
