oleh

AKSI Desak Jaksa Usut Tuntas Kasus Pungli NISN 

SUBANG, (PERAKNEW).- Kejaksaan Negeri Subang terus mengenjot proses hukum kasus dugaan pungutan liar pada penjualan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) di seluruh sekolah se-Kabupaten Subang. Terbukti, setiap hari sedikitnya 4 orang pegawai dinas pendidikan dan kebudayaan Subang terlihat wara- wiri di lingkungan Kejaksaan. Seperti diketahui kasus ini sempat menggegerkan berbagai kalangan Rakyat Subang.

Menyikapi kasus tersebut, sejumlah masa/orang tua murid (korban) yang tergabung dalam Anti Korupsi Seluruh Indonesia (AKSI) Subang mengadakan audensi dengan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Subang, tepatnya di Ruang Rapat Seksi Intelejen Kejari Subang, di Jl. Mayjen Sutoyo, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan/Kabupaten Subang, Hari Kamis, 13 September 2018, pukul 10.45 sampai dengan pukul 12.00 WIB.

Audensi tersebut diikuti oleh sekira 12 orang, diantaranya Kasi Intel Kejari Subang, Iyus Z, S.H., Kasi Pidsus Kejari Subang, Faisal, S.H., Ketua AKSI, Warlan, S.E., dan para perwakilan orang tua murid (Korban dugaan Pungli NISN).

Dalam audensi itu, Ketua AKSI, Warlan menyampaikan, bahwa awalnya rencana akan melakukan aksi unjuk rasa terkait dugaan kuat Pungli Kartu NISN dimaksud, namun pihaknya memberikan kesempatan kepada Kejari Subang untuk serius dalam menangani kasus ini, sehingga hanya melakukan audensi saja.

Menurut Warlan, “Dalam kasus ini sudah kuat memenuhi unsur pidana, karena ada barang bukti yang salah satunya adalah Kartu NISN, surat dari Metro Pasundan, surat dari UPTD Pendidikan, ada saksi maupun korban.  Jadi tidak ada alasan bagi Kejari Subang untuk tidak melanjutkan kasus tersebut, seperti banyak kasus-kasus sebelumnya,” ungkapnya.

Lanjut Warlan menegaskan, “Apabila setelah diberikan kesempatan tersebut, ternyata Kejari Subang tidak dapat menindaklanjuti sesuai hukum, maka kami bersama orang tua murid akan melakukan aksi ke Kejari Subang, juga akan melaporkan hal itu ke Kejaksaan Agung RI,” ancamnya menegaskan.

Pada kesempatan audensi tersebut, Warlan juga mempertanyakan kepada pihak Kejari Subang, terkait sanksi yang diberikan sesuai hukum terhadap seorang Kepala Dinas Pendidikan yang nama dan tanda tangannya tercantum dalam kartu NISN.

Diapun menduga, bahwa atas marak terjadinya aksi unjuk rasa maupun rencana aksi lainnya oleh LSM maupun Ormas di wilayah Kab. Subang kepada kantor aparat penegak hukum di Subang, merupakan indikasi telah terjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum di Wilayah Subang.

Sementara, disela audensi itu, Kasi Pidsus Kejari Subang, Faisal dalam tanggapannya menyampaikan, bahwa hingga saat ini pihaknya tengah menangani kasus tersebut dan sudah masuk dalam tahap penyelidikan, belum naik ke tahap penyidikan, sehingga bersifat tertutup, “Baru tahap penyelidikan, belum penyidikan, kami belum dapat menyampaikan hasilnya, serta belum dapat menyita barang bukti,” katanya.

Masih menurut Faisal, “Dalam penyelidikan tersebut, telah kami panggil beberapa saksi untuk dimintai keterangan, diantaranya para kepala sekolah SD, dari media Metro Pasundan, kepala UPTD maupun Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang,” terangnya.

Faisal juga menyampaikan permohonan kepada pimpinan AKSI maupun para orang tua siswa untuk bersabar menunggu hasil penyelidikan dan dia berjanji akan terus berkomunikasi untuk menyampaikan hasilnya.

Seperti diketahui pungutan pada penjualan NISN yang dibebankan kepada siswa/I  sebesar Rp25.000,- (dua pulluh lima ribu rupiah). Red

Berita Lainnya