SUKASARI-SUBANG, (PERAKNEW).- Telah didapati dugaan korupsi/ penyimpangan beberapa pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik di tubuh Pemerintahan Desa (Pemdes) Sukamaju, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, yang dibiayai dari dana perimbangan pemerintah pusat dan daerah, yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) dan DD tahun 2016-2017.
Adapun beberapa pelaksanaan pekerjaan yang diduga menyimpang tersebut, diantaranya pembangunan Gerbang Kantor Desa Sukamaju senilai Rp24.000.000,- tidak dilaksanakan hingga sekarang sudah tahun 2018, Normalisasi Sungan Aswin Rp33.000.000,- juga tidak dilaksanakan dan pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) dari Dana Desa (DD) senilai Rp30.000.000,- di RT 04 desa setempat dikerjakan, namun baru beberapa bulan selesai dibangun, sudah ambruk.
Guna menghasilkan pemberitaan yang berimbang atas temuan di lapangan, Selasa (26/6/18), Perak melakukan konfirmasi terhadap Kepala Desa Sukamaju, H. Yusuf Sugiarto di kantornya mengatakan, “Saya sudah tahu kenapa muncul isu ini, karena ada yang tidak suka, kontra kepada saya,” ujarnya.
Lanjut Yusuf berdalih, “Mengenai pembangunan gerbang kantor, kenapa sampai saat ini belum dilaksanakan, karena tukang las besi disini sakit, tapi gerbang besinya sekarang sudah siap, ada di gudang kantor kami dan soal bangunan Sarana Air Bersih yang roboh, kami anggap itu musibah, mobil saja masih baru bisa rusak karena kecelakaan, tapi LPM dan pemborong kuli yang melaksanakannya berjanji siap akan memperbaikinya,” dalihnya.
Sementara, terkait Normalisasi Sungai Aswin ADD tahun 2017 itu, Yusuf kembali berkelit, “Normalisasi Sungai Aswin sudah dilaksanakan pada tahun 2016 menggunakan dana talang uang milik saya pribadi sebesar Rp40 Juta lebih, jadi ADD tahun 2017 sebesar Rp33 Juta itu, ya saya kantongin buat mengganti dana talang tadi, itupun masih kurang,” ujarnya mengakui sambil mengatakan, “Pada pelaksanaannya juga, saking bahagianya, bapak Babinsa Desa Sukamaju sampai buang tembakan ke atas,” polosnya.
Kenapa pekerjaan normalisasi menggunakan dana talangan uang pribadinya lanjut Yusuf, “Karena pada waktu itu, dijanjikan oleh ibu Imas (Mantan Bupati Subang) uang saya akan diganti, tapi berhubung bu Imas nya sekarang dipenjara, ya akhirnya saya ngambil uang ADD yang tahun 2017 ini,” terangnya berkelit.
Tidak hanya itu, ketika disinggung soal statusnya sebagai terlapor di Unit Tipikor Polres Subang, terkait dugaan pemotongan ADD tahun 2016 honor /Penghasilan tetap (siltap) para staf/perangkat dan pegawai lainnya di desanya itu, dia berkomentar, “Kasus itu tidak terbukti, karena semua perangkat, staf dan pegawai lainnya di desa kami sudah diperiksa polisi, sampai sekarang sudah tidak ada pemanggilan lagi. Bahkan saya juga sudah jemput bola, tanpa dipanggil, datang langsung menghadap pak Kayo, Kanit Tipikor,” tuturnya.
Mendengar permasalahan tersebut, beberapa tokoh masyarakat desa setempat berkomentar kepada Perak, bahwa keterangan Kades Sukamaju itu berbohong, “Bohong, pekerjaan Normalisasi Sungai Aswin yang dilaksanakan pada tahun 2016 itu, dibiayai dari ADD tahun 2016 sebesar Rp15 Juta ditambah dana swadaya masyarakat yang berdekatan dengan sungai, di Dusun Tegal Tike, Desa Sukamaju sekira Rp22 Juta, bukan uang pribadinya kades. Tapi walau begitu, tetap saja jika anggaran pemerintah turun tahun 2017, ya dipakai untuk tahun 2017, bukan buat dikantongin kepala desa,” tandasnya.
Mereka memaparkan, “Dan pekerjaan gerbang kantor desa ADD 2017 ya harus dilaksanakan pada tahun itu juga, karena LPJnya juga sudah dibuat dan diserahkan ke kabupaten, kalau belum dilaksanakan, berarti LPJ itu penipuan dong. Semua itu alasan dia saja, memangnya tukang las besi cuma satu orang saja disini. SAB yang belum lama dibangun sudah ambruk, diduga ada penyimpangan dalam pembelanjaan bahan materialnya dan ambruknya juga sudah lama, sampai sekarang belum diperbaiki,” paparnya membongkar.
Sementara itu, menyikapi perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang sedang ditangani Polres tersebut, para tokoh masyarakat setempatpun berjanji akan terus mengawalnya hingga tuntas. Hendra/Rohman
