oleh

Pemdes Sukamandijaya Gelar RDP Dugaan Pungli PTSL Jutaan Rupiah

CIASEM-SUBANG, (PERAKNEW).- Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2018, menginjak Bulan Maret 2019 belum kunjung rampung. Hal itu menimbulkan keresahan Masyarakat Desa Sukamandijaya, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang.

Faktanya, Masyarakat Dusun Rawasari, Desa Sukamandijaya sepakat mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panitia Yuridis PTSL Desa Sukamandijaya guna klarifikasi masalah itu, meminta difasilitasi oleh pihak Pemerintah Desa (Pemdes) Sukamandijaya, Sabtu, 30 Maret 2019, di Aula Kantor Pemdes Sukamandijaya.

Ada tiga poin yang akan diklarifikasikan, yaitu mekanisme proses pelaksanaan, waktu selesai atau terbitnya sertifikat dan biaya PTSL. Namun, pada hari Sabtu itu, hingga acara RDP selesai diselenggarakan, Panitia Yuridis PTSL Sukamandijaya tidak ada sepotong orangpun yang bernyali hadir menghadapi masyarakat tersebut.

Padahal, mereka sangat menghargainya, dengan bukti menandatangani secara bersama-sama dan melayangkan surat permohonan untuk memfasilitasi RDP tersebut tertanggal 25 Maret 2019, kepada pihak Pemdes dan diteruskan oleh Pemdes Sukamandijaya dengan melayangkan surat undangan RDP tertanggal 29 Maret 2019, kepada Satgas Yuridis PTSL, Durahman dan Deni Turangga beserta Mantan Kadus Rawasari, Ade Hardiana. Namun yang nampak hadir hanya Mantan Kadus Rawasari dimaksud.

Menyikapi hal itu, usai meminpin RDP, Sekretaris Desa (Sekdes) Sukamandijaya, Pajar Riskomar melalui Chat WhatsAppnya kepada Perak mengungkapkan, “Pada prinsipnya, saya sangat menyayangkan. Sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap masyarakat atas proses program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, seharusnya panitia yuridis memenuhi aspirasi masyarakat untuk RDP. Karena dalam hal agenda acara tersebut, Masyarakat Dusun Rawasari hanya ingin mendapatkan penjelasan tentang proses program PTSL,” ungkapnya, Sabtu, 30 Maret 2019.

Lanjut Pajar, “Ironisnya, Pemerintah Desa Sukamandijaya pada saat minta data masyarakat yang terdaftar dalam program PTSL kepada saudara Durahman selaku panitia yuridis tidak kooperatif. Bahkan, diduga terkesan menghindar. Padahal, sebelumnya saat pertemuan di kantor desa, pada Hari Selasa tanggal 20 Maret 2019 yang disaksikan oleh Babinsa TNI Desa Sukamandijaya, berjanji akan memberikan daftar nominatif warga yang terdaftar dalam program PTSL selama dua hari kedepan, setelah pertemuan tersebut. Tetapi, sampai hari ini data tersebut belum diterima oleh Pemerintahan Desa Sukamandijaya,” terangnya.

Bagaimana tidak, berdasarkan hasil investigasi Perak, telah didapati dugaan pungutan liar (Pungli) oleh oknum panitia PTSL dimaksud, dengan bukti kwitansi, yaitu untuk BOP (Biaya Operasional) pembelian materai, biaya pengukuran, beli patok, pembuatan SPPT dan akta tanah/bangunan yang dimohonkan. Sehingga nilainya berfariatif, dari Rp600 Ribu hingga mencapai Rp3 Juta.

Sebagai edukasi hukum, pelaku pungli tersebut, bisa dijerat dengan Pasal 368 KUHP, ancaman hukuman maksimal sembilan bulan. Jika pelaku merupakan pegawai negeri sipil, dijerat dengan Pasal 423 KUHP, ancaman hukuman maksimal enam tahun, atau dengan UU No. 20 Th 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12 e, ancaman hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun. Hendra

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya