PERAKNEW.com – Pemerintah Kota (Pemkot) melakukan pengawasan ketat terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu dilakukan untuk mencegah adanya accident atau kecelakaan seperti keracunan usai mengkonsumsi menu MBG seperti yang terjadi di daerah lain.
MBG di Kota Cimahi dipastikan aman sehat dan bergizi. Hal ini dikatakan Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudhistira, bahwa keamanan pangan dalam Program MBG untuk balita dan anak sekolah adalah hal yang tidak bisa dinegosiasikan.
Menurut Adhtia, setiap komoditas yang disajikan kepada anak-anak wajib melalui pengawasan berlapis, agar tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga bebas dari risiko bahaya yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat, “Dispangtan Kota Cimahi telah memastikan setiap bahan pangan untuk MBG lulus uji mutu dan memenuhi standar yang ditetapkan. Kita tidak boleh mengambil kesalahan sedikit pun dalam hal ini,” kata Adhitia, Kamis (15/1/2026).
Program MBG di Kota Cimahi menekankan penggunaan pangan segar asal tumbuhan, seperti sayuran, buah-buahan, dan umbi-umbian, sebagai sumber vitamin, mineral, dan serat yang krusial bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.
Namun, potensi manfaat tersebut bisa menjadi ancaman bila tidak diolah dan disimpan dengan tepat, “Keracunan makanan sering terjadi karena kurangnya pemahaman tentang cara memilih, mengolah, dan menyimpan bahan pangan,” katanya.
Oleh karena itu, Pemkot Cimahi secara rutin menyelenggarakan sosialisasi melalui program Penyuluhan dan Sertifikasi Aparatur Terampil (PSAT). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kompetensi para Satuan Pelaksana Penyedia Pangan (SPPG), “Para petugas tidak hanya dibekali pengetahuan gizi, tetapi juga teknis keamanan pangan, mulai dari pemilihan bahan baku hingga penyimpanan yang higienis,” jelasnya.
Adhitia mengajak seluruh pihak terkait untuk berkomitmen menjaga kualitas pangan MBG. Program ini bukan sekadar pembagian makanan, tetapi merupakan hajat bersama yang membutuhkan kontribusi aktif semua pemangku kepentingan, “MBG adalah tanggung jawab bersama. Kami akan melaksanakan pengawasan kolektif yang melibatkan Kejaksaan, Kepolisian, Kodim, dan seluruh pihak terkait,” ujarnya. (Harold)
