PERAKNEW.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat angkat bicara menanggapi pemberitaan yang menyoroti penggunaan anggaran Pilkada, Ia menegaskan bahwa terdapat kesalahpahaman dalam perbandingan anggaran tahun 2018 dengan anggaran Pilkada saat ini.
“Agak keliru kalau membandingkan antara anggaran 2018 dengan anggaran sekarang lebih banyak terkait Honor edhock. Saya lihat juga tidak dirilis berapa sebenarnya honor edhoc pada Tahun 2018 jumlah TPS itu sebanyak 795, honor edhock juga lebih rendah tapi Sayangnya, berita yang beredar tidak pernah konfirmasi ke kami berapa TPS, berapa honor edhock di Tahun 2018,” jelas Ketua KPU Nurjannah Waris, 1/8/25.
Menurutnya penentuan anggaran Pilkada sudah melalui proses ketat.
“Dalam menentukan anggaran, termasuk didalamnya anggaran edhoc, sudah dilakukan review beberapa kali oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kab. Polewali Mandar sebelum penandatanganan NPHD KPU Kab. Polewali Mandar dengan Pemerintah Daerah. Memang ada kenaikan honor semua edhock, hampir dua kali lipat kenaikannya dari Pilkada sebelumnya. Ada aturan nasional yang menjadi acuan untuk honor sesuai Surat Ketua KPU RI No. 691 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya ( Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pilkada ) , nilainya sama se-Indonesia sehingga saya heran ketika ada perbandingan yang tidak tepat,” tegas Nurjannah Waris.
- Honor Ketua PPK Tahun 2018 sejumlah Rp.1.750.000
- Honor Ketua PPK Tahun 2024 sejumlah Rp.2.500.000
- Honor Petugas Keamanan TPS Tahun 2018 sejumlah Rp.350.000
- Honor Petugas Keamanan TPS Tahun 2024 sejumlah Rp.650.000.
Sehingga Nurjannah Waris juga meluruskan terkait total anggaran Pilkada yang sempat diberitakan sebesar Rp39 miliar.
Baca Juga : Peningkatan Pendapatan Dorong PLN Masuk Fortune Global 500
“Dari Rp39 miliar, kami kembalikan ke Pemerintah Daerah melalui Kesbangpol lebih dari Rp3,2 miliar, jadi yang dikelola KPU sekitar Rp35 miliar sekian. Dari jumlah itu, sekitar Rp20 miliar KPU transfer ke rekening masing-masing edhoc, sekitar Rp5 miliar untuk operasional edhock melalui rekening sekretariat edhoc. Sisanya, sekitar Rp11 miliar yang benar-benar kami kelola untuk kebutuhan tahapan kurang lebih selama satu tahun termasuk didalamnya ada pembiayaan logistik yang digunakan di 806 TPS pada Pilkada Tahun 2024 ini,” paparnya. (Sbr)
