Ibu Laporkan Dugaan Persetubuhan Anak ke LBH Dharma Bakti, Kasus Resmi Dilaporkan ke Polres Indramayu

Indramayu195 views

PERAKNEW.com – Dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Indramayu kini resmi masuk ranah hukum. Korban yang disebut dengan nama samaran Melati, kini didampingi kuasa hukum dan kasusnya telah dilaporkan ke Unit PPA Polres Indramayu.

Kasus ini bermula dari pengaduan seorang ibu ke Lembaga Bantuan Hukum Dharma Bakti pada Jumat, 13 November 2026.

Sang ibu datang meminta pendampingan hukum setelah anaknya diduga menjadi korban persetubuhan oleh seorang laki-laki yang dikenal korban.

LBH Dharma Bakti langsung melakukan asesmen awal dan pendampingan. LBH menilai korban tidak hanya butuh pengacara, tetapi juga butuh perlindungan hukum dan pendampingan psikologis agar tidak mengalami trauma berulang selama proses hukum berjalan.

Didampingi kuasa hukumnya, ibu korban kemudian membuat laporan resmi ke Polres Indramayu. Laporan tersebut tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/1425/XI/2026/SPKT/Polres Indramayu/Polda Jawa Barat, tanggal 17 November 2026, pukul 13:35 WIB.

Kuasa hukum korban, Saprudin, S.H., MTJ., CPM., menegaskan, laporan ini dibuat agar kasus tidak berhenti di meja pengaduan dan tidak bisa diintervensi pihak manapun, “Kami mendampingi korban sejak pengaduan awal hingga pembuatan laporan polisi. Kami meminta penyidik bekerja profesional, korban dilindungi, dan prosesnya tidak berlarut-larut. Jangan sampai kasus anak ini jalan di tempat,” ujarnya, Selasa (17/11/2026).

Menurut Saprudin, pihaknya telah menyerahkan sejumlah bukti awal kepada penyidik untuk bahan penyelidikan. Pihaknya juga meminta penyidik konsisten melindungi identitas korban sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak, “Kami berharap tidak ada lagi tekanan kepada korban dan keluarga. Biarkan proses hukum yang berjalan. Siapapun yang mencoba menghalangi, harus ditindak,” tambahnya.

Saat ini Unit PPA Polres Indramayu tengah melakukan penyelidikan. Penyidik akan memeriksa saksi-saksi, mengumpulkan bukti, serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk pendampingan psikologis korban.

Hingga berita ini diturunkan, penyidik belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan kasus. Media ini masih berupaya meminta konfirmasi dari Kasi Humas Polres Indramayu dan Unit PPA.

Sementara itu, pihak terduga pelaku belum berhasil dikonfirmasi. Media ini memberikan ruang hak jawab kepada pihak terduga pelaku sesuai Kode Etik Jurnalistik.

Perbuatan tersebut diduga melanggar Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang mengatur tentang persetubuhan terhadap anak.

Dalam ketentuan tersebut ditegaskan, anak di bawah umur tidak dapat memberikan persetujuan atas persetubuhan, sehingga perbuatan tersebut tetap merupakan tindak pidana meskipun dilakukan dengan dalih suka sama suka. Ancaman pidananya paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun penjara serta denda paling banyak Rp 5 miliar.

Selain itu, anak korban juga berhak mendapatkan perlindungan, pendampingan hukum, pendampingan psikologis, hingga restitusi sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Saprudin menegaskan, pendampingan terhadap Melati akan terus dilakukan hingga kasus ini memiliki kepastian hukum.

Ia meminta masyarakat berhenti berspekulasi dan tidak menyebarluaskan identitas korban maupun informasi yang dapat mengarah pada identitas korban, “Kami mengimbau masyarakat tidak berspekulasi dan tidak menyebarkan identitas korban. Fokus kita adalah perlindungan korban dan penegakan hukum. Jangan korbankan anak demi menutupi kasus,” ujar Saprudin. (Sono)