DPR Sahkan UU Perampasan Aset dan Hukuman Mati Koruptor

BERITA UTAMA65 views

PERAKNEW.com – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait tindak pidana, menjadi Undang-undang dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan ini menjadi babak baru dalam upaya pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya di Indonesia.

Salah satu pasal yang paling menyita perhatian publik adalah Pasal 4 Ayat (2). Dalam pasal tersebut diatur, pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati.

Bunyi lengkap Pasal 4 Ayat (2) tersebut adalah, “Pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi hukuman mati, dan tata cara pelaksanaannya berdasarkan undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi, hukum pidana, hukum acara pidana, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat paripurna menyatakan, pengesahan UU ini merupakan komitmen negara untuk tidak memberi ruang bagi pelaku kejahatan menikmati hasil kejahatannya.

Selain mengatur hukuman mati bagi koruptor, UU Perampasan Aset juga mengatur bahwa, perampasan aset dapat dilakukan dengan atau tanpa vonis pidana terhadap pelaku.

Dalam Pasal 4, perampasan aset tidak hanya berlaku untuk tindak pidana korupsi. Perampasan juga berlaku untuk enam tindak pidana lainnya, yakni tindak pidana narkotika dan Psikotropika, Terorisme dan Pendanaan Terorisme, Penyelundupan Manusia, Penyelundupan Senjata, Amunisi dan Bahan Berbahaya, Perdagangan Orang, serta Penipuan dan Penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Meski telah disahkan, UU Perampasan Aset tidak langsung berlaku. UU ini baru akan berlaku 12 bulan setelah diundangkan dan setelah Badan Pengelola Aset dan Badan Pengawasan Perampasan Aset terbentuk.

UU ini juga tidak berlaku surut. Artinya, UU ini hanya dapat diterapkan untuk tindak pidana yang dilakukan setelah UU ini berlaku.

Masyarakat berharap, dengan disahkannya UU ini, penegasan hukum terhadap koruptor dan pelaku kejahatan ekonomi dapat berjalan lebih tegas dan memberikan efek jera. (GuYu)