oleh

Diduga Okmun Pegawai SPBU Selaeurih Layani Belanja Solar Puluhan Jerigen

PURWAKARTA, (PERAKNEW).- Diduga Oknum Pegawai SPBU Selaeurih Jatiluhur- Purwakarta menjual Bahan Bakar Minyak jenis Solar ke pengusaha dengan menggunakan jerigen yang tidak memiliki izin atau pun surat rekomendasi dari pejabat terkait, pada Kamis (14-10-2021).

Berawal mendapati salah satu motor yang dikendarai orang tak dikenal bolak-balik ke arah tosel solar dengan membawa jerigen membeli solar dan memindahkan jerigen mengganti jerigen yang kosong ke salah satu mobil kol bak yang terparkir di dekat SPBU tersebut.

Nampak pada bak mobil itu, ada kurang lebih 10 (Sepuluh) jerigen yang berisi solar yang dibeli oleh pengendara motor dengan cara bulak balik tersebut.

Sebagai edukasi hukumnya, bahwa tindakan si pengendara motor dan mobil kol bak itu secara bersama-sama dengan Oknum Pegawai SPBU Selaeurih sudah jelas itu melanggar UUD Migas No 22 Tahun 2001, Pasal 53 dan Pasal 23 yang berbunyi, pengelolaan yang dimaksud pada pasal 23, tanpa izin usaha pengolahan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000.00 (lima puluh miliar rupiah).

Adapun pihak SPBU yang membantu tindak kejahatan yang disengaja membantu penimbunan BBM bersubsidi itu, melanggar Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak, yang berbunyi, Badan usaha dan/Masyarakat dilarang melakukan penimbunan atau penyimpanan serta menggunakan jenis BBM, tentu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Badan usaha dan/Masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagai mana dimaksud,
akan dikenakan sanksi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menyikapi masalah tersebut, ketika dikonfirmasi Pengawas SPBU 34-411-16 Selaeurih, Dian meangatakan bahwa dirinya mengakui kesalahan yang dilakukan operatornya itu dan membenarkan hal itu, adalah melanggar aturan dan management sendiri sudah melarangnya.

Atas hal itu, semoga Aparatur Penegak Hukum (APH) dan pihak dari BUMN bernyali menindak Oknum Pegawai atau pihak Management SPBU tersebut. (Cj-Fera/Cj- Rudi)

Facebook Comments

Berita Lainnya