Tuntut Keadilan, Ny. Dede Bawa Perkara Penyerobotan Sawahnya ke Komisi Yudisial

oleh

PANTURA-SUBANG, (PERAKNEW).- Atas penanganan dugaan kasus penyerobotan lahan yang dilakukan oleh seorang hajah, bernama Hj. Nurhayati tidak maksimal dilakukan pihak penegak hukum yang menangani. Ny. Dede, Warga Desa Kertajaya, Kecamatan Tambakdahan, Kabupaten Subang, selaku korban (Pelapor) menuntut keadilan.

Padahal selama hidup tidak pernah kekurangan, apalagi sampai banyak utang, namun setelah membeli sebidang tanah sawah, kini jadi berlumuran utang kesana kemari, karena merasa didzolimi oleh Oknum Pengacara, Hakim dalam gugatan perdatanya.

Demikian diungkapkan Dede kepada Perak, belum lama ini. “Awal tahun 2012, saya membeli sebidang tanah sawah dari ahli waris H. Kunung, kemudian langsung  dibalik nama sertipikatnya menjadi atas nama saya (Dede), bahkan selama 3 tahun menggarap sawah tersebut, tak ada masalah, bahkan pernah sebanyak 2 kali, sertipikatnya dijaminkan ke bank, namun tahun 2015, setelah H. Kunung meninggal dunia, tiba-tiba ada orang lain yang mengaku, bahwa tanah sawah tersebut milik Hj. Nurhayati hingga merusak tanaman bibit padi milik saya yang baru ditanam di sawah saya ini,” tuturnya.

Atas kejadian itu, sontak Dede melapor ke Polsek Binong, dengan tuduhan kepada Hj. Nurhayati melakukan perusakan dan penyerobotan hak milik orang lain. Namun pihak kepolisian yang menangani kasusnya tidak ada memiliki nyali untuk menindak tegas Nurhayati. Akhirnya hanya mengembalikan sawah saja. Lebih anehnya lagi, terkait penanganan kasusnya, Dede malah harus mengeluarkan uang Rp4 Juta.

Selain perusakan dan penyerobotan, Nurhayati juga diduga pernah melakukan pencurian padi hasil panen sawah Dede tersebut, dengan menyuruh anak buahnya. Dia sempat pula melakukan penganiayaan terhadap seorang bernama Inah(Tantenya Dede). Kedua kasus yang juga dilaporkan Dede ke polisi ini, tidak jelas rimbannya hingga sekarang.

Maka dari itulah, tuntutan keadilan muncul dari Dede, hingga ia berniat akan mengadukan tuntutannya itu, ke Komisi Yudisal, DPR-RI, Mahkamah Agung dan jika diperlukan, juga akan mengirim surat ke Presiden RI, Joko Widodo untuk menuntut keadilan dan meminta didampingi oleh LSM Forum Masyarakat Peduli (FMP).

Sabtu, 28 Juli 2018, Dede mengungkapkan, “Ini sangat janggal sekali, atas putusan Pengadilan Negeri Subang, sebab bukti-bukti yang dimiliki saya sangat akurat, bahwa sawah itu, secara administrasi milik saya yang syah. Mengapa pihak kepolisian tidak menindak lajuti perihal pidana yang dilakukan mereka ini kepada kami, ada apa dengan hakim dan polisi di Subang ini?,” ungkapnya terheran-heran menyaksikan praktek penegakan hukum di Subang.

Sementara itu, dua kepala desa pemangku kebijakan di lokasi obyek sawah tersebut, yaitu Kades Kertajaya, Suhana Thoyib dan Kades Rancaudik, Kosar Amsori manyatakan, “Bu Dede seharusnya menang dalam sengketa ini, sebab selain gambar disertipikat cocok dengan obyek ini, ditambah tagihan SPPT hingga sekarang (2018) datangnya ke Bu Dede,” terangnya. (Atang S)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *