PERAKNEW.com – Persoalan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, menuai protes warga Desa Pao-Pao, Kecamatan Alu.
Puluhan warga yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Alu mendatangi Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Polman, Senin (9/11/2026).
Mereka mendesak pemerintah daerah menambah jumlah TPS di Desa Pao-Pao dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah yang dinilai cukup sulit.
Warga menilai pengurangan jumlah TPS dari pelaksanaan pemilu sebelumnya berpotensi menyulitkan masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya.
Terlebih, jarak antar dusun dan kondisi medan yang sulit menjadi tantangan tersendiri bagi warga untuk menjangkau lokasi pemungutan suara.
Koordinator Aliansi Masyarakat Alu, Andi Agung, mengungkapkan bahwa pada Pemilu sebelumnya Desa Pao-Pao memiliki sembilan TPS, kemudian lima TPS pada Pilkada. Namun, dalam pelaksanaan Pilkades kali ini jumlahnya justru ditetapkan hanya tiga TPS.
Menurutnya, kondisi tersebut semestinya menjadi bahan pertimbangan serius pemerintah daerah sebelum menetapkan jumlah TPS.
Ia mengaku, aspirasi mengenai penambahan TPS sebenarnya telah disampaikan jauh sebelum tahapan Pilkades dimulai, termasuk dalam rapat koordinasi bersama tim kabupaten.
Namun, usulan tersebut dinilai belum mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya, “Kenapa tidak melihat situasi dan kondisi yang ada di lapangan? Jauh sebelumnya usulan ini sudah kami sampaikan, bahkan dalam rapat koordinasi bersama tim kabupaten.
Kami mengusulkan penambahan TPS karena kondisi geografis wilayah cukup sulit. Pada Pemilu sebelumnya ada sembilan TPS, Pilkada lima TPS, sekarang justru menjadi tiga TPS. Jarak antardusun dan medan yang sulit harus menjadi pertimbangan,” ungkap Andi Agung.
Ia menegaskan, tuntutan penambahan TPS bukan sekadar persoalan fasilitas pemungutan suara, melainkan menyangkut akses masyarakat terhadap hak demokrasi serta upaya mencegah munculnya persoalan sosial di tengah masyarakat.
Aliansi Masyarakat Alu khawatir, jika jarak tempuh menuju TPS tidak diperhitungkan secara matang, kondisi tersebut dapat memicu ketidakpuasan warga hingga berpotensi menimbulkan konflik, “Kalau tidak ada penambahan TPS, kami khawatir akan memicu konflik. Jarak tempuh warga dari rumah menuju TPS cukup jauh. Seharusnya kondisi ini menjadi pertimbangan sejak awal, bukan justru baru dipersoalkan ketika anggaran sudah dikunci,” tegasnya.
Aliansi tersebut juga mempertanyakan kesiapan pemerintah desa selaku penyelenggara Pilkades dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat, terutama terkait pemerataan akses pemungutan suara.
Mereka bahkan menyatakan siap menggelar aksi apabila tuntutan tersebut tidak mendapatkan perhatian dan solusi dari pemerintah daerah.
DPMD: Anggaran Rp1,7 Miliar Sudah Dikunci
Di sisi lain, Kepala DPMD Kabupaten Polewali Mandar, Alimuddin, menjelaskan bahwa penambahan TPS di Desa Pao-Pao belum dapat direalisasikan karena terbentur keterbatasan anggaran.
Ia menyebutkan, anggaran pelaksanaan Pilkades yang bersumber dari APBD telah dimasukkan dalam perubahan anggaran dan saat ini sudah dikunci. Seluruh kebutuhan pelaksanaan Pilkades juga telah disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia.
Menurut Alimuddin, apabila penambahan TPS tetap dilakukan, konsekuensinya harus ada penyesuaian berupa pengurangan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), “Anggaran Pilkades sudah masuk dalam perubahan dan sudah dikunci. Jadi, kalau ada penambahan TPS, harus ada pengurangan DPT. Anggarannya sudah disesuaikan, sehingga tidak ada lagi ruang untuk membuka TPS tambahan,” jelasnya.
Alimuddin menambahkan, total anggaran pelaksanaan Pilkades serentak yang dialokasikan melalui APBD Polman mencapai sekitar Rp1,7 miliar.
Terkait kekhawatiran warga terhadap potensi kericuhan akibat persoalan jarak dan akses menuju TPS, ia berharap masyarakat bersama pemerintah desa dapat mengambil langkah antisipasi demi menjaga keamanan dan ketertiban selama tahapan Pilkades berlangsung.
Menurutnya, dengan kondisi anggaran yang telah ditetapkan, upaya menjaga situasi tetap kondusif menjadi perhatian bersama.
Meski demikian, tuntutan warga Desa Pao-Pao menyisakan persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah. Sebab, keterbatasan anggaran di satu sisi dan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh akses pemungutan suara yang layak di sisi lain, sama-sama menjadi hal penting dalam menyukseskan Pilkades yang demokratis.
Kini, masyarakat menanti apakah pemerintah daerah akan menghadirkan solusi atas persoalan tersebut sebelum hari pemungutan suara tiba. (Sbr)
