PERAKNEW.com – Komisi III DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman) laksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait realisasi penggunaan anggaran penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) Demam Berdarah Dengue (DBD) yang terjadi di Desa Ambo Padang, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), (25/11/24).
Dalam RDP tersebut, bahwa pengelolaan anggaran KLB DBD di Desa Ambo Padang diduga tidak sesuai peruntukannya. Hal itu diungkapkan oleh perwakilan dari BPBD Polman, A Mandawari.
Dijelaskannya, bahwa terkait penganggaran kejadian KLB ini adalah kejadian pertama kali, sehingga BPBD dengan Dinkes kebingungan dalam penganggarannya, “Kami berkaca pada Covid 19, Dinkes menganggarkan soal masalah kesehatan dan tindakan kami di lapangan seperti pengadaan kelambu dan lotion anti nyamuk. Kenapa fogging masuk, karena baru disampaikan oleh Pemdes,” jelasnya.
Sementara, Kepala Desa Ambo Padang, Basri menyampaikan, bahwa pihaknya juga mengeluarkan Dana untuk kegiatan fogging dan makan petugas medis.
Baca Juga : Pajar Riskomar: “Sekulerisme Dalam Polarisasi Politik Kab. Subang”
Selain itu, dalam RDP tersebut Basri berharap, OPD terkait memberikan penguatan dalam penyusunan anggaran, “Masyarakat yang menjadi petugas fogging itu diarahkan ke saya, bahkan masyarakat menjelaskan, bahwa kalau ada kebutuhan ke pak kepala desa,” ungkapnya.
Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Polman, Muliadi mempertanyakan realisasi anggaran Rp.258 juta yang dikelola BPBD Polman untuk penanganan KLB ini, di mana dalam kegiatan penanggulangan DBD pihak Desa mengeluarkan anggaran untuk fogging, sementara sudah ada anggarannya, “Kami melihat dalam penggunaan anggaran ada sisa anggaran yang tidak terpakai, karena kondisi Polman yang tengah defisit sehingga semua kegiatan perlu dipastikan realisasinya,” tegas Muliadi.
Ditegaskan lagi oleh Ketua Komisi III DPRD Polman, Sarina, bahwa pada saat kunjungan anggota DPRD ke Posko Penanganan DBD, makanannya masih ditanggung oleh keluarga pasien masing-masing, “Jadi untuk saat ini saya baru tahu juga di rapat ini kalau misalnya laporannya ini tidak diinput dengan dana terkait pelayanan kesehatan, karena kemarin setelah ditetapkannya KLB itu, BPJS otomatis terputus, jadi selanjutnya kami akan sampaikan sama pimpinan,” tandas Sarina.
Baca Juga : Soal Dugaan Money Politics Pilkada 2024, Ratusan Massa HMI Demo Bawaslu Polman
RDP ini dipimpin oleh Ketua Komisi III, Sarina didampingi Wakil Ketua Komisi III, Muliadi, Sekretaris Komisi III, Ainun Mardiyah Tadjuddin, Anggota Komisi III, Bunga Ranna dan Muhasbi, serta dihadirkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Kepala Desa Ambo Padang. (Sbr)
