SUBANG, (PERAKNEW).- Menanggapi pengaduan terkait masalah kompensasi Mega Proyek Pelabuhan Internasional Pelabuhan Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang terhadap para nelayan setempat, yaitu di Pantai utara (Pantura) tersebut, Bupati Subang, H. Ruhimat didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Subang, H Aminudin dan Pejabat Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Subang menggelar pertemuan langsung dengan puluhan nelayan perwakilan dari ratusan nelayan yang terdampak Proyek Pelabuhan Patimban, di Hotel Nalendra Subang, Jum’at (22/11/2019).
Selain ada laporan langsung padanya, Bupati Subang juga menindaklanjuti laporan dari DLH Subang dengan adanya surat laporan ke Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta.
Ruhimat juga berjanji akan memberikan solusi yang terbaik bagi para nelayan tersebut, kemudian akan turun secara langsung ke lokasi Proyek Pembangunan Pelabuhan Patimban, “Di satu sisi pembangunan pelabuhan Patimban ini merupakan program Pemerintah Pusat, namun di sisi lain saya juga harus memperjuangkan masyarakat kecil, khususnya nelayan Genteng dan Patimban, Taruntum,” ujarnya.
Lanjutnya berjanji, “Saya akan secepatnya turun ke lapangan, kemudian akan memanggil semua kontraktor untuk mendapat solusi terbaik bagi semua para nelayan yang terkena dampak proyek Pelabuhan Patimban ini. Saya bisa memahami perasaan yang sangat luar biasa dirasakan oleh nelayan, karena tidak bisa melaut,” ungkapnya.
Masih dikatakan H Ruhimat, “Karena ini program pemerintah pusat, harus membutuhkan kerja sama yang solid. Maka, para nelayan juga harus selalu siap bersama saya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, saya dan stakeholder terkait di Subang bisa menyelesaikannya dan mendapat hasil yang merupakan solusi terbaik bagi para nelayan,” tuturnya.
Menyikapi statement bupati tersebut, Ketua Umum (Ketum) Forum Masyarakat Peduli (FMP), Asep Sumarna Toha yang setia berjuang menuntut hak-hak para nelayan khususnya Nelayan Genteng dan umumnya semua Nelayan Pantura yang terkena dampak proyek pelabuhan itu mengatakan, “Kami apresiasi respon cepat Bupati Subang menanggapi pengaduan para nelayan ini dan untuk sementara ini dari kami tidak akan ada aksi lagi dulu, menunggu hasil solusi terbaiknya atas masalah nelayan ini dari bupati, seperti yang dijanjikannya,” ujarnya.
Seperti telah diberitakan Perak di edisi sebelumnya, Ratusan masa LSM Forum Masyarakat Peduli (FMP) bersama Paguyuban Nelayan Dusun Genteng, Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang yang terdampak Pelabuhan Patimban menggeruduk Kantor Bupati Subang, Hari Senin, tanggal 4 November 2019.
Pasalnya, sejak dibangunnya Pelabuhan Internasional Patimban hingga sekarang semakin memprihatinkan. Mereka menjerit karena hasil melautnya terus merosot drastis, (biasanya pendapatan mereka dikisaran 700 hingga 1 jutaan lebih dalam sekali melaut, namun kini dikisaran 200 ribuan kebawah, itu belum dipotong Biaya Operasional), bahkan tak jarang dari mereka TEKOR (Pendapatan Lebih kecil dari Biaya Operasional Melaut).
Hal itu disebabkan akses melaut mereka terhambat dan dihambat oleh oknum pengamanan Proyek tersebut, sehingga mereka terpaksa melaut disekitar wilayah yang sudah dtinggal kabur ikan buruannya, menjauh dari jangkauan tangkap sesuai ukuran perahunya yang sangat tidak mungkin jika harus ke area tengah laut karena itu hanya bisa dilakukan perahu- perahu berukuran besar.
“Sudah Jatuh tertimpa Tangga” Ungkapan ini cocok dialamatkan kepada mereka, bagaimana tidak disaat kondisi ekonomi yang morat marit, harga- harga melangit, biaya sekolah, BPJS, TDL LIstrik PBB dll naik Melejit, eeehhhh Mata Pencaharian Merekapun Dimatikan, “Hidup kami semakin sulit pak, sehari paling kami kebagian 30 ribuan setelah di potong ongkos melaut, tp seringnya kami tekor pak, mau makan apa anak istri kami kalau mata pencaharian kami terus dihambat, kini anak- anak kami pun kena imbasnya jadi gak bisa sekolah. Padahal kami sudah dijanjikan akan diberi kompensasi, namun sampe sekarang tidak ada, tp kalau dididata dimintai fotocopi KTP kurang lebih sudah 16 kalian. Bahkan anehnya nama-nama kami pun tercatat sebagai pekerja di proyek tersebut padahal kami tidak bekerja disana,” ungkap Waslim yang diamini Feri dan nelayan lainnya.
Tapi intinya, mereka sangat mendukung pembangunan pelabuhan Patimban, tapi mereka meminta jangan sampai dimatikan mata pencaharian mereka, perhatikan kesejahteraan mereka, “Atas masalah yang menimpa kami ini (rakyat Subang), maka Bapak Bupati Subang harus turun tangan membantu kami, karena ini adalah kewajibannya. Dulu bapak waktu masa kampanye sebelum jadi bupati, meminta dukungan dan suara dari kami, sekarang saatnya giliran kami meminta bapak bupati untuk peduli kepada kami, rakyat bapak yang dulu pernah memilih bapak,” ungkap Feri lantang dalam orasinya.
Mereka menandaskan, “Jeritan kami ini bukan main-main, tolong tanggapi dengan serius, karena jika tidak, kami akan aksi ke Istana Negara. Pak Presiden Jokowi pernah menegaskan dalam video rekaman pidatonya, bahwa pejabat yang tidak peduli atas jeritan rakyatnya akan dipecat,” tandasnya.Selanjutnya dijelaskan Orator aksi dari LSM FMP, Atang Sudrajat, “Nelayan Genteng ini sudah jatuh tertimpa tangga pula, sudah tercekik ekonominya, ditambah juga dijadikan azas manfaat memperkaya diri para oknum di wilayah nya.
Anggota Komisi II DPRD Subang, H Adik menyampaikan, “Tuntutan bapak-bapak akan kami tindak lanjuti, oleh karenanya dengan baru dua bulan ini, biarkan kami bekerja, mengkaji dulu masalahnya, sampai tahun depan, karena ini sudah bulan November, kami bukan robot, saya juga pernah ada ditengah-tengah para nelayan di Blanakan, jadi pasti serius menindaklanjuti masalah ini,” katanya berjanji.
Sementara H Komir Bastaman mengatakan, “Surat tuntutan bapak/ibu nelayan ini akan kami sampaikan segera hari ini ke bupati,” ujarnya.Lanjutnya, “Untuk masalah ini, kami juga sempat diperiksa oleh Ombudsman, ada kementerian kelautan, perhubungan dan pihak proyek,” katanya.Nelayan harus yakin tambah Komir, “Bapak-bapak harus yakin, bahwa kami ada dibelakang bapak-bapak, jangan su’udzon, kami bukan ada dibelakang pengusaha. Langkah kami selanjutnya, akan berkoordinasi dengan Kadis Perikanan dan Kelautan, DLH dan Dishub,” pungkasnya berjanji.
Elemen masa pendukung aksi tersebut, tergabung dalam Komunitas Anak Muda Peduli Anti Korupsi-KAMPAK, yaitu FMP, Forum Anak Jalanan, Laskar Jihad Anti Korupsi, Majelis Penegak Pancasila Kab. Subang dan Front Anti Komunis Kab. Subang. Penanggungjawab Aksi, Asep Sumarna Toha alias Abah Betmen, Koordinator Aksi, Endang Muslim dan Orator, Atang Sudrajat, Hendra Sunjaya, Pepen dan Nurhamid. (Hendra)
