Rekrutmen P3K Subang Diduga Diwarnai Praktik Jual Beli Ijazah Sarjana

PERAKNEW.com – Proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kabupaten Subang saat ini tengah disorot, karena muncul dugaan praktik jual beli ijazah sarjana.

Untuk menindaklanjuti informasi tersebut, tim Peraknew.com mendatangi kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Subang dan meminta keterangan langsung kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian Disdikbud, Fariz menjelaskan, bahwa terkait ijazah untuk proses pemberkasan seharusnya dilakukan verifikasi langsung ke universitas yang mengeluarkan ijazah tersebut, “Kalau memang benar-benar tercatat di kemahasiswaan universitas, berarti ijazah tersebut bisa dimasukkan dalam proses pemberkasan. Untuk universitas yang mengeluarkan ijazah dan pembelajarannya, hal seperti ini sangat disayangkan, karena dapat menodai dunia pendidikan,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai langkah apa yang akan diambil oleh Disdikbud Subang terkait dugaan praktik jual beli ijazah tersebut, Fariz menyampaikan, bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Subang yang menangani bagian pengadaan pada waktu proses rekrutmen, serta melakukan investigasi lebih lanjut, “Jika kasus dugaan jual beli ijazah ini terbukti kebenarannya, kami akan mengusulkan laporan kepada pimpinan, yakni BKSDM, Kabag, serta Bupati Subang, kemudian menunggu arahan selanjutnya,” tambah Fariz.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Peraknew.com menyebutkan, bahwa saat ini yang terdeteksi adanya dugaan praktik jual beli ijasah berada di wilayah Korwil Pendidikan Kecamatan Subang.

Sebagai bahan edukasi menggunakan ijazah palsu, untuk melamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dapat dikenai sanksi pidana penjara maksimal 6 tahun atau denda maksimal Rp200 juta berdasarkan Pasal 272 UU 1/2023 tentang KUHP Baru dan juga dapat diberhentikan dari status kepegawaian.

Baca Juga : Pemdes Bonne-Bonne Apresiasi Media Peduli Rakyat Sebagai Mitra Pemberitaan

Sanksi ini tidak hanya berlaku bagi pembuat, tetapi juga pengguna ijazah palsu, yang merupakan tindak pidana serius karena merugikan integritas sistem pendidikan dan dunia kerja. (HenGun)