PERAK TV

Peduli Rakyat TV Online

Korupsi Dana Kelola PASAR, Kejari Subang Jebloskan Kades dan Ketua Bumdes Desa Kalijati Timur

Kepala Desa Kalijati Timur dan Direktur Badan Usaha Milik Desa Makmur Lestari Kalijati Timur ditetapkan sebagai Tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi Dana Restribusi Parkir Pasar Desa Kalijati Timur Kecamatan ...Kalijati Kabupaten Subang senilai 1 koma 5 Miliyar lebih mulai sejak tahun 2022 sampai dengan 2024.

Oknum Kades berinisial AA dan Direktur Bumdes Kalijati Timur S ditetapkan Tersangka oleh Kejaksaan Negeri Subang pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print strip 02 garing M titik 2 titik 28 garing FD titik 1 garing 05 garing 2025 tanggal 23 Mei 2025.

Seperti disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Subang Doktor Bambang Winarno S H M H, Penetapan tersangka keduanya itu dilakukan pihaknya setelah penyidik menemukan adanya kerugian negara senilai 1 koma 5 Miliar lebih.

Lanjut Kajari Subang, Dari hasil penyidikan atas kasus ini, ditemukan penyimpangan dalam pengelolaan pasar yang berujung pada kerugian keuangan negara dana dari retribusi pasar, khususnya retribusi parkir yang seharusnya masuk ke Bumdes, justru digunakan untuk kepentingan pribadi.

Sementara itu, untuk kelanjutan proses hukumnya, tersangka AA dan S kini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2 B Subang hingga 20 hari dan tahapan pemberkasan Tahap 1, penyerahan dan pemeriksaan tersangka beserta barang bukti Tahap 2, serta pelimpahan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.

Atas perbuatannya itu, AA dan S dijerat Pasal 2 ayat 1 Juntco Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP atau Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang Undang yang sama, Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Dari Subang Jawa barat Red Perak TV Melaporkan.Show More

Korupsi Dana Kelola PASAR, Kejari Subang Jebloskan Kades dan Ketua Bumdes Desa Kalijati Timur

Kepala Desa Kalijati Timur dan Direktur Badan Usaha Milik Desa Makmur ...

Sudah 16 Th Viking Purwadadi Berdiri, Anggotanya Slalu Kompak dan Solid Mendukung Persib Bandung

Korwil Viking Purwadadi Distrik Viking Subang gelar Anniversary Viking ...

Santuni Anak Yatim, Abah Betmen Siap Tampung Anak Yatim- Dhuafa Putus Sekolah

Setiap tahunnya, dalam Momentum Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriyah, ...

Rumah Ludes terbakar, Warga Rancadaka Berharap Bantuan Bupati Reynaldy

LSM Forum Masyarakat Peduli Provinsi Jawa Barat atau FMP Jabar tinjau ...

FMP TUNTUT TANGGUNGJAWAB KAPAL PERUSAK JARING NELAYAN

Tim Divisi Bantuan Hukum LSM Forum Masyarakat Peduli Jawa Barat FMP ...

SAMPAI ADA YANG MELAHIRKAN DIJALAN, WARGA MINTA PERBAIKAN JALAN RANCADAKA DI PERCEPAT

Warga Desa Rancadaka Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang Provinsi ...

Syukuran Milad FMP Jabar ke 20

DESAK MENTERI ATR/BPN PECAT OKNUM PEJABAT SUBANG & KANWIL PROV TERLIBAT MAFIA TANAH

PERAKNEW.com – Sungguh sangat mengharukan, mereka tak takut panas ...

PERAKNEW.com – Sungguh sangat mengharukan, mereka tak takut panas ataupun diguyur hujan, Sembilan Aktivis asal Kabupaten Subang yang mengatasnamakan dirinya sebagai Tim Satuan Tugas Pemburu Mafia Tanah LSM Forum Masyarakat ...Peduli Provinsi Jawa Barat (FMP Jabar) menggelar Aksi Jalan Kaki dari Subang ke Jakarta, dengan tujuan ke Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan menempuh perjalanan selama 5 hari, mulai star pada Hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 dari Posko Pusat FMP Jabar di Jalan Palabuan Kelurahan Sukamelang Kecamatan/Kabupaten Subang dan sampai di Jakarta, tepatnya di depan Gedung Kejaksaan Agung pada Hari Rabu, 7 Mei 2025.

Aksi perjuangan ini bukan yang pertama kalinya mereka lakukan, namun sudah ke 3 kalinya, yang dinamainya dengan Aksi Jalan Kaki Jilid 3.

Dalam perjuangannya itu, selama lima hari mereka rela berjalan kaki dibawah panasnya terik matahari dan hujan hanya demi menuntut keadilan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Namun miris, sesampainya di depan Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, mereka hanya dihadapkan dengan dua orang pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang tak paham persoalan Mafia Tanah dan Laut ini.

Sementara, dalam aksinya ini Penanggungjawab Aksi Jalan Kaki Subang-Jakarta Jilid 3, sekaligus sebagai Ketua Umum FMP Jabar, Asep Sumarna Toha alias Abah Betmen melalui Orator Galang Novian Jalu mereka mendesak Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional untuk segera memecat para Oknum Pejabat Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang dan Oknum Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat yang terlibat dalam praktek Mafia Tanah dan Laut di Subang melalui program Tanah Obyek Reforma Agraria pada tahun 2021 lalu.

Walau Sertifikat sebanyak 500 bidang Laut dan Darat di Subang itu sudah dibatalkan oleh pihak Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat atas rekomendasi dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada tahun lalu, itu hanya sanksi administrasi nya saja dan sanksi perdatanya, namun sanksi pemecatannya bagi para oknum pejabat tersebut belum dilakukan.

Menyikapi hal ini, seperti diberitakan Perak sebelumnya, DPRD Provinsi Jawa Barat Sepakat dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk mereview dan mendalami terkait dugaan tindak pidana penerbitan Sertifikat Hak Milik Laut dengan modus program Tanah Obyek Reforma Agraria pada tahun 2021 Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jabar, Ono Surono, S.T., kepada Perak usai memimpin Rapat Kerja
dalam rangka menindaklanjuti kasus Mafia Laut dan Tanah tersebut, di Ruang Rapat Komisi I DPRD Provinsi Jabar, di Jalan Diponegoro Nomor 27 Bandung, pada Hari Kamis tanggal 27 Februari 2025.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jabar ini juga menerangkan, bahwa semua pihak yang hadir dalam rapat kerja itu berkomitmen akan melakukan tindakan penarikan sebanyak 495 Sertifikat Laut dan Tanah Timbul di Subang yang sudah dibatalkan oleh Kanwil ATR BPN Provinsi Jawa Barat tersebut dan berharap kepada masyarakat yang dirugikan karena dicatut namanya pada kasus Sertipikat Laut ini agar segera melaporkan ke pihak kepolisian.

Rapat kerja tersebut dihadiri oleh sejumlah mitra perangkat kerja terkait, yakni pihak Kepolisian Daerah (Polda) Jabar, Kepala Polres Subang, Kejati Jabar, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Jabar, Kepala Kantor ATR/BPN Subang, Kepala Kantor Wilayah Perhutani Jabar, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jabar dan Ketua Umum LSM Forum Masyarakat Peduli (FMP) Jabar beserta Tim Satgas Pemburu Mafia Tanah FMP Jabar.

Selain ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Aksi Jalan Kaki Jilid 3 ini, Tim Satgas Pemburu Mafia Laut dan Tanah FMP Jabar juga mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. (Dari Jakarta Hendra Perak TV Melaporkan)Show More

Live!! Sidang Kesaksian Ramdanu dan Yoris KS P3mbunuh4n Ibu dan Anak di Subang

#kasussubang

Live!! Sidang Kesaksian Ramdanu terhadap Abi Aulia Pelaku lain KS P3mbunuh4n Ibu dan Anak di Subang

#kasussubang #pembunuhanibudananak #kasuspembunuhansubang

Live!! Sidang Kesaksian Ramdanu terhadap Abi Aulia Pelaku lain KS P3mbunuh4n Ibu dan Anak di Subang

Live! Situasi di PN Subang Sidang Kesaksian Ramdanu kepada Abi Aulia Pelaku Lain KS Subang

Permintaan Maaf dari Boedy SPSI dan Darta Kepada Elita Budiarti Anggota DPR RI

#beritaterkini #beritasubang

Live! Sidang Saksi JPU Kasus Pembunuh4n Ibu dan Anak Di Subang #updatekasussubang

#kasussubang

Sidang 2 Saksi JPU dalam Kasus Subang

#kasussubang #updatekasussubang

KEJAGUNG TAK BERNYALI TANGKAP MAFIA TANAH, 9 AKTIVIS AKSI JALAN KAKI SBG-JKT

Sudah sejak bertahun-tahun lamanya, bahkan kerap berkali -kali didemo, ...

Sudah sejak bertahun-tahun lamanya, bahkan kerap berkali -kali didemo, Kejaksaan Agung Republik Indonesia hingga saat ini tetap saja terkesan tidak memiliki nyali untuk menuntaskan proses hukum kasus Mafia Tanah dan ...Laut di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat.

Sehingga, sembilan Aktivis asal Kabupaten Subang yang mengatasnamakan dirinya sebagai Tim Satuan Tugas Pemburu Mafia Tanah LSM Forum Masyarakat Peduli Provinsi Jawa Barat (FMP Jabar) menggelar Aksi Jalan Kaki dari Subang ke Jakarta, dengan tujuan ke Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia itu, dengan menempuh perjalanan selama 5 hari, mulai star pada Hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 dari Posko Pusat FMP Jabar di Jalan Palabuan Kelurahan Sukamelang Kecamatan/Kabupaten Subang dan sampai di Jakarta, tepatnya di depan Gedung Kejaksaan Agung pada Hari Rabu, 7 Mei 2025.

Pasalnya, Aksi Jalan Kaki itupun bukan yang pertama kalinya mereka lakukan, namun sudah ke 3 kalinya, yang dinamainya dengan Aksi Jalan Kaki Jilid 3.

Tentunya, tuntutan yang dibawa mereka masih sama seperti aksi-aksi sebelumnya, yaitu sebagai bentuk protes atas lambannya Kejaksaan Agung dalam menangani kasus ini dan atas tak bernyalinya Kejaksaan Agung untuk menangkap Mafia Tanah dan Laut Kabupaten Subang tersebut.

Disela aksi Jalan Kaki Jilid 3 itu, Penanggungjawab Aksi Jalan Kaki Subang-Jakarta Jilid 3, sekaligus sebagai Ketua Umum FMP Jabar, Asep Sumarna Toha alias Abah Betmen menyatakan bahwa, sampai saat ini Kejaksaan Agung Republik Indonesia belum ada tindak lanjutnya, meskipun 500 Sertifikat bidang laut dan darat sudah di batalkan, tapi ada tindak pidana yang belum di selesaikan. Salah satunya ada pemalsuan tanda tangan, pemalsuan data. Kenapa pemalsuan data? Karena ini program presiden, tidak sampai ke masyarakat setempat, namun di kuasai oleh Mafia Tanah.

Lanjut Abah Betmen, bahwa dirinya sebagai pelapor sudah di periksa oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelejen (Jamintel) pada Kejaksaan Agung dan juga oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kenapa di Jamwas? Karena diduga ada Oknum Jamintel yang bermain dan ada dugaan Oknum Kepala Kejaksaan Negeri Subang bersama Kepala Seksi Pidana Khususnya yang bermain.

Kala itu walau diguyur hujan, mereka tetap melakukan aksinya, namun mirisnya, sesampainya di depan Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia tersebut, mereka hanya dihadapkan dengan dua orang jaksa yang tidak paham perkembangan kasus Mafia Tanah dan Laut ini, yang hanya bisa berkata lucu, yakni meminta bukti pelaporan kasus tersebut, karena menurutnya kasus ini sudah terlalu lama.

Hal itu dipertegas oleh PLT Sekjen FMP Jabar Hendra Sunjaya sambil tersenyum karena lucunya itu, bahwa aksinya itu sudah yang kesekian kalinya dan bukti-bukti terkait kasus Mafia Tanah dan Laut ini sudah diserahkan sejak beberapa tahun lalu, bahkan Ketua Umumnya sebagai pelapor pun sudah sering dipintai keterangan oleh Jamintel dan Jamwas pada Kejaksaan Agung tersebut.

Diakui Hendra, memang Kejaksaan Agung sudah menindaklanjuti kasus tersebut, namun hanya perdatanya saja, yaitu pembatalan 500 Sertifikat bidang Laut dan Tanahnya. Tetapi yang saat ini mereka tuntut adalah tindak lanjut hukum pidananya, sambil bertanya, “Kapan para Mafia Tanah dan Laut Subang ini akan ditangkap?” tegasnya.

Selain ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Aksi Jalan Kaki Jilid 3 ini, Tim Satgas Pemburu Mafia Laut dan Tanah FMP Jabar juga mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. (Dari Jakarta Galang Perak TV Melaporkan)Show More

1 of 68