oleh

Pemadanan DTKS, Pemdes Dukuh Layani Pengaduan Ratusan KPM PKH/BPNT

PANTURA-SUBANG, (PERAKNEW).- Ratusan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Dukuh, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang mengeluh diputus secara sepihak sebagai KPM BPNT dan PKH atau tidak dapat lagi mencairkan Dana PKH dan mendapatkan Sembako BPNT di awal tahun ini, tepatnya Bulan Januari 2021.

Faktanya, berdasarkan dari informasi yang Perak dapat di lapangan, hal itu bukan terjadi di Desa Dukuh saja, melainkan di seluruh desa se-Kabupaten Subang jumlahnya hingga ribuan KPM PKH/BPNT yang zonk tidak mendapatkan lagi dana bantuan dimaksud, bahkan hingga se-Indonesia, yang terbukti ketika Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) yang biasa mereka gunakan untuk mencairkan Bansos setiap satu bulan sekali tersebut, nampak zonk alias nol rupiah saat digesek di Agen e-Warong/BRILink setempat.

banner 728x90

Atas kejadian itu, banyak KPM yang mengadu ke pemerintah desanya masing-masing. Seperti halnya terjadi di Desa Dukuh, “Bulan Januari tahun ini, kami tidak dapat bantuan dana PKH dan Sembako BPNT lagi, padahal sudah beberapa tahun selalu cair setiap bulannya, penyebabnya kami juga tidak tahu, maka kami datang ke desa untuk mempertanyakannya, kata aparat desa, katanya kami harus update DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan sekarang sedang dilayani oleh aparatur desa kami ini,” keluh sejumlah KPM PKH dan BPNT saat melakukan pengaduan atas permasalahan tersebut, di Desa Dukuh, Selasa (26/01/21).

Baca Juga: Rutilahu Roboh Diterjang Angin Butuh Bantuan Bupati Subang

Menanggapi pengaduan para KPM PKH dan BPNT/ warganya tersebut, Kepala Desa Dukuh, Ade Godam saat dikonfirmasi Perak memaparkan, “Banyak ibu-ibu KPM PKH dan BPNT datang ke kantor desa, mengadu tidak update dan tidak dapat lagi Bansos PKH dan BPNT nya, maka kami minta nama-namanya agar dapat terupdate lagi, karena jika sampai Bulan Februari tahun ini nama-nama mereka tidak diupdate DTKSnya, kemungkinan kedepannya tidak bisa update dan tidak dapat Bansos dana PKH dan BPNT lagi,” paparnya diwaktu bersamaan dan tempat yang sama.

Harapannya lanjut Godam, “Ada 171 (Seratus tujuh puluh satu) KPM PKH dan BPNT di desa kami yang tidak update lagi Bansosnya. Kami berharap kepada pemerintah terkait agar warga kami yang layak tadinya terupdate sebagai KPM PKH dan BPNT bisa update lagi,” harapnya.

Sebelumnya, Hari Minggu, 17 Januari 2021, ketika dikonfirmasi melalui Chatting WhatsApp, Koordinator Daerah (Korda) Bantuan Sosial Pangan (BSP) Dinas Sosial (Dinsos) Subang, Dwi menyatakan, “Betul pak, Bu Menteri sedang bersih-bersih data penerima. Data nama-nama KPM yang tidak mendapat bantuan lagi diawal tahun ini tidak ada pada kami, semuanya ada di Op (Operator) desa, ada di aplikasi SIKS-NG,” katanya.

Sementara, diwaktu yang sama, Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Sosial Dinsos Subang, Saepul Arifin mengatakan, “Lagi proses pemadanan (penyesuaian) data kependudukannya. Bukan diputus,” singkatnya melalui Chatting WhatsAppnya. (Hendra)

Berita Lainnya