KAB. BANDUNG, (PERAKNEW).- Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung terus menjalin kerjasama dengan pihak akademisi.
Kali ini, Pemkab Bandung menandatangani naskah perjanjian kerjasama (MoU) dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjajaran (UNPAD).
Kerjasama yang dilakukan adalah penyelenggaraan Program Magister Kebijakan Publik. Berita acara kerjasama Program ‘UNPAD Nyaah Ka Jawa Barat’ tersebut, ditandatangani Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung H. Wawan A. Ridwan dengan Dekan FISIP UNPAD Dr. Erwidia Setiabudi Kusumadinata.
“Kami sampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada FISIP UNPAD, atas kepercayaan untuk menjalin kerja sama ini. Tentunya selaras dengan salah satu misi Pemkab Bandung dalam rangka mendukung terwujudnya PNS yang memiliki pengetahuan dan integritas yang lebih kompeherensif,” ungkap Kepala BKPSDM dalam sambutannya disela-sela acara Sosialisasi Penyelenggaraan Pendidikan Magister Kebijakan Publik UNPAD di Bale Winaya Soreang, Rabu (24/7/2019).
Peningkatan kompetensi PNS menurut Wawan Ridwan, merupakan bagian dari upaya Pemkab Bandung dalam rangka mendukung terwujudnya reformasi birokrasi, menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Terlebih dalam menghadapi tantangan globalisasi di era revolusi industri 4.0.
Ia menyampaikan, Pemkab Bandung memiliki sebanyak 16.835 PNS. Dari jumlah tersebut, sekitar 925 PNS atau 5,5% berpendidikan pasca sarjana. Dari sisi usia terdiri dari PNS generasi X dan generasi Z.
PNS generasi X, masih mendominasi. Keterampilan dan pemahaman yang berkaitan dengan teknologi informasi (IT) nya juga masih minim. Hal itu menurut Wawan Ridwan, menjadi tantangan bagi pihaknya. Terutama bagaimana memeratakan kompetensi SDM PNS yang ada di Kabupaten Bandung.
“Kualitas sdm PNS kita harus merata, baik itu di tingkat Perangkat Daerah (PD), kecamatan sampai ke tingkat desa/kelurahan. Untuk itu kami berharap, kerja sama ini dapat berjalan secara berkesinambungan, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas PNS Kabupaten Bandung,” tutup Wawan.
Sementara itu, Program ‘Unpad Nyaah Ka Jawa Barat” menurut Dr.Erwidia bertujuan untuk membantu pemerintah kabupaten/kota di Jabar dalam meningkatkan performa pemerintah daerah dari sisi kualitas pendidikan PNS.
“Ini merupakan langkah awal kami melakukan kerjasama dengan Pemkab Bandung dalam penyelenggaraan program magister. Program S2 ini dalam perspektif kami sebetulnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas pokok aparatur negara,” ucapnya.
Dalam metode pembelajarannya akan dikondisikan juga dengan kecanggihan teknologi saat ini. Bisa melalui tele conference dan modul-modul perkuliahan dengan audio visual.
Sebagai institusi pendidikan kata Erwidia, UNPAD memiliki kekuatan untuk melakukan riset akademik. Sedangkan pemerintah daerah, dalam hal ini Pemkab Bandung memiliki data-data yang dibutuhkan akademi untuk dilakukan pengkajian berdasarkan persoalan-persoalan empirik di Kabupaten Bandung.
Pengkajian data-data berdasarkan empirik di lapangan ini, diharapkannya dapat membantu Pemkab Bandung dalam upaya penyempurnaan kinerja ataupun peningkatan layanan kepada masyarakat.
“Mudah-mudahan melalui pendekatan akademik ini, kami dapat memberikan sumbangsih meningkatkan perfoma dan kinerja Pemkab Bandung lebih baik lagi”, pungkas Erwidia. (Asep R)